Layanan Disdukcapil Batam Belum Maksimal

0
711
KOMISI I DPRD Kepri menerima cenderamata dari Wali Kota Batam HM Rudi di Batam, pekan lalu.f-istimewa/humas dprd kepri

BATAM – Komisi I DPRD Kepri menilai pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam belum maksimal. Penilaian ini didapat setelah Komisi I melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Disdukcapil Batam pekan lalu.

”Dari hasil aspirasi warga dan pantauan kami di lapangan, kami menemukan beberapa persoalan dari pelayanan di Disdukcapil ini. Kami menemukan beberapa fasilitas sarana dan prasarana di sana kurang memadai,” kata Wakil Ketua I DPRD Kepri Taba Iskandar di ruang kerja Wali Kota Batam, Selasa (22/5).

Tak hanya fasilitas yang kurang memadai, Komisi I DPRD Kepri juga menemukan bahwa terjadi penumpukan dokumen dan antrean yang cukup panjang di sana. Kondisi ini, tentunya harus segera dicarikan solusinya agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.

Baca Juga :  Natuna Harus Belajar Kelola Wisata ke Lombok

Sekretaris Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial juga menyoroti minimnya pegawai yang bertugas di sana. Kekurangan pegawai inilah diduga sebagai penyebab penumpukan dokumen yang terjadi. ”Saya meminta agar Pemko dapat memperbanyak petugas di sana,” kata Sukhri. Menanggapi hal ini, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengakui sarana dan prasarana pelayanan di Disdukcapil belum lengkap. Kondisi minim ini, mengakibatkan praktik percaloan diduga masih tetap ada.

”Mau diakui atau tidak kita akui, praktik percaloan saya duga masih ada di sana. Namun, kita terus berupaya untuk menyelesaikannya,” kata Rudi.

Baca Juga :  Bangun Rumah Tahfiz di Pulau

Salah satu cara mengatasinya dengan membangun fasilitas pelayanan baru lengkap dengan sistem yang terkomputerisasi. Namun, sayangnya, niat itu masih terbentur minimnya anggaran yang dimiliki Pemko Batam. ”Percaloan akan tertutup sendiri dengan sistem yang kita bangun nanti,” jelasnya.

Rudi melanjutkan bahwa Pemko Batam mencoba mengadopsi sistem kependudukan di Thailand yang terintegrasi. ”Di Thailand, pemerintah tahu kalau ada warganya yang hamil. Jadi, sejak lahir sampai meninggal pemerintah mengetahuinya,” paparnya.

Untuk mengarah ke sana, Wali Kota Batam Rudi berharap dukungan semua pihak, termasuk lembaga legislatif. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here