Lego Jangkar Bakal Bikin APBDP Defisit

0
60
Ing Iskandarsyah

DOMPAK – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lego jangkar bakal membuat APBD Perubahan (APBDP) Pemprov Kepri 2019 defisit.

Hingga April ini, belum ada pemasukan dari sektor lego jangkar. Lambatnya pengelolaan lego jangkar membuat anggota DPRD Kepri mulai kesal.

”Apalagi yang ditunggu? Kenapa kepala daerah begitu lambat? Secara hukum, kewenangan laut 0-12 mil ada di pemerintah provinsi. Kita minta ini disegerakan,” ujar Ing Iskandarsyah, anggota Komisi II DPRD kepri, kemarin.

Di APBD Kepri 2018, kata politisi PKS Kepri ini, sudah direncanakan PAD dari lego jangkar sebesar Rp60 miliar atau sekitar Rp5 miliar per bulan. Kenyataannya, tahun 2019 ini sudah tiga bulan berlalu, belum ada pungutan sama sekali.

Apabila selama April ini belum juga ada pungutan, bisa jadi defisit dari sektor ini sekitar Rp20 miliar. ”Akan merepotkan saat pembahasan APBDP nanti. Akan ada rasionalisasi kegiatan,” tambahnya.

Ing Iskandarsyah juga mempertanyakan kenapa aturan untuk memungut jasa retribusi lego jangkar ini belum dikeluarkan Pemprov Kepri. Di Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 27 sudah disebutkan bahwa kewenangan laut 0-12 mil ada di pemerintah provinsi.

Kemudian, hasil sidang kedua jalur nonlitigasi juga memastikan kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil di Provinsi Kepri ada di tangan Pemerintah Provinsi Kepri.

Sehingga, dengan sendirinya, pengelolaan lego jangkar di Provinsi Kepri beralih dari Kementerian Perhubungan ke Pemprov Kepri.

Ing Iskandarsyah menambahkan, alokasi APBD Kepri 60-65 persen berasal dari pusat. Hanya 40-35 persen dari PAD. Sehingga keuangan daerah sering kosong. Pusat mentransfer anggaran ke daerah per termin. Bukan sekaligus. Tergantung pendapatan yang masuk ke kas negara.

Pemrpov Kepri memilik potensi penambahan PAD tahun ini sebesar Rp60 miliar, itupun tak dikelola secara cepat. Jika digali dengan baik, pendapatan dari lego jangkar bisa lebih dari target tersebut.

Pemprov Kepri sangat membutuhkan anggaran itu. Biaya untuk pembangunan di daerah kepulauan ini sangat besar. Ke depan, Pemprov Kepri harus terus mencari sumber PAD yang baru. Harus bisa mengurangi ketergantungan pada pusat. Potensi maritim Kepri sangat besar, harusnya bisa dikelola dengan maksimal.

Seperti diketahui, lego jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri masih dikelola Kemenhub. Padahal, tahun 2018 lalu hasil sidang kedua jalur nonlitigasi itu sudah menyatakan Pemprov Kepri lah yang berhak mengelolanya. Meski sudah enam bulan, namun satu rupiah pun belum ada masuk ke kas daerah.

Sengketa antara Pemprov Kepri soal lego jangkar ini terkait pandangan hukum yang berbeda tentang Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemprov menyatakan UU itu memberi wewenang untuk pemerintah provinsi untuk mengelola laut 0-12 mil.

Sedangkan pihak Kemenhub menyatakan, UU tersebut juga menyatakan bahwa untuk Pasal 27 masih harus ada turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP). Kemenhub sendiri bekerja sesuai PP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBN).

Jika menunggu PP, maka butuh waktu yang lama. Karena itulah, Dinas Perhubungan Pemprov Kepri memilih jalur nonlitigasi. Inilah jalur penyelesaian sengketa sesama pemerintah terkait pandangan yang berbeda soal peraturan perundang-undangan. Hasil sidang tersebut menyatakan lego jangkar 0-12 mil di laut Kepri harus dikelola Pemprov Kepri sesuai Pasal 27 tersebut.

Legal Opinion dari Kejati Kepri dan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah dimintai. Semua sudah komplit. Namun kenapa belum juga dikelola.

Sebelumnya Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyatakan dirinya sudah meneken Pergub tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Lego Jangkar Pada 0-12 Mil Laut di Provinsi Kepri. Tetapi kenapa tak dijalankan. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here