Lego Jangkar Masih Mandek

0
453
MELIHAT KAPAL: Sejumlah penumpang Kapal Pelni melihat kapal-kapal yang lego jangkar di perairan Kepri di Batuampar Batam yang berhadapan dengan Singapura. f-martunas/tanjungpinang pos

PP Tak Disahkan, Perda Retribusi Sedang Dievaluasi

Penerimaan retribusi dari lego jangkar masih mandek. Hal itu karena Perda Retribusi belum selesai dievaluasi pusat termasuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang Provinsi Bercirikan Kepulauan belum disahkan.

TANJUNGPINANG – PIHAK Pemprov Kepri sudah bekerja keras untuk mendapatkan haknya atas pengelolaan laut 12 mil sesuai Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27. Namun apa daya, kebijakan pemerintah pusat belum berpihak ke Kepri. Lego jangkar di Pulau Tolop dan Pulau Nipah Batam pun masih dikendalikan Kementerian Perhubungan.

Pemprov Kepri seakan tak berdaya dibuatnya. Saat diminta agar pengelolaan lego jangkar di sana dihentikan, tetap saja ada alasan Kemenhub mempertahankannya yakni mana PP yang mengaturnya. ”Itu aja senjata Kemenhub. Mana PP? Sampai sekarang PP itu belum ada. Sudah disusun, tapi belum disahkan. Sudah dua tahun loh draftnya itu ada,” ujar Brigjend Jamhur Ismail, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Minggu (27/8).

Ia menjelaskan, dua regulasi yang dibutuhkan Pemprov Kepri untuk memungut uang lego jangkar masih di tangan pemerintah pusat. Perda Retribusi daerah saat ini sedang dievaluasi Kemendagri. Namun sampai saat ini, Perda tersebut belum juga siap. Sedangkan evaluasi oleh Kementerian Keuangan sudah selesai.

Informasi yang diperoleh Tanjungpinang Pos, sudah banyak kekuatan yang digalang untuk mempercepat evaluasi Perda Retribusi tersebut.
Tokoh masyarakat Kepri Huzrin Hood dan SUhajar Diantoro, pejabat Eselon I Kemendagri yang merupakan putra Kepri juga sudah turut membantu agar Perda tersebut cepat dievaluasi.

Pihak Kemendagri hanya bisa berjanji akan segera menyelesaikannya. Harusnya, evaluasi rampung pekan yang lalu sesuai janji pihak Kemendagri, namun tak selesai juga. Jika Perda ini sudah dievaluasi, maka sudah bisa dibawa ke paripurna untuk disahkan. Dengan demikian, maka retribusi lego jangkar sudah bisa dipungut.

Saat ini, Pendapatan Asli daerah (PAD) dari lego jangkar sudah masuk di APBD Perubahan 2017. Jumlahnya sekitar Rp 60 miliar. Uang perkiraan ini sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Hanya saja, sampai saat ini belum satu sen pun uang lego jangkar masuk kas daerah lantaran belum bisa dipungut.

Saat ditanya tentang nasib PP Provinsi Bercirikan Kepulauan itu, Jamhur mengatakan, pemprov akan intens jemput bola agar PP tersebut secepatnya disahkan. Memang, kata dia, PP ini sudah 10 kali dibahas di Kemendagri. Bahkan, harmonisasi sudah dilakukan juga dengan Kemenkumkam dan lainnya. ”Banyak kementerian yang terlibat di dalamnya. Sehingga perlu harmonisasi. Namun, sudah dua tahun tak selesai. Ini yang harus kita gesa. Kalau menunggu terus, tak jadi itu nanti,” jelasnya.

Jamhur mengatakan, di UU ini disebutkan, apabila dalam 2 tahun PP tidak dibentuk, maka secara langsung pasal itu berlaku. UU No.23 Tahun 2014 sudah berlaku lebih dua tahun dan PP belum ada. Maka, harusnya pasal-pasal yang menyangkut laut dan kewenangannya itu sudah berlaku juga. ”Kenyataannya sekarang, Kemenhub masih saja banyak alasan. Kita tak mau begini terus. Harus kita lawan. Hak kita mengelola laut 12 mil,” tegasnya.

Apabila Perda Retribusi sudah selesai dievaluasi dan PP tentang Provinsi Bercirikan Kepulauan sudah disahkan, maka tidak ada lagi alasan Kemenhub untuk mengelola lego jangkar di 12 mil laut di Kepri. UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 sudah mengakomodasi kepentingan provinsi-provinsi yang berciri kepulauan.

Pasal 27 sampai pasal 30 UU Pemda berbicara khusus tentang Provinsi yang bercirikan kepulauan. Berikut ini adalah bunyi pasal-pasal yang mengatur tentang Provinsi Kepulauan dalam UU Pemda. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
Bagian Kesatu Kewenangan Daerah Provinsi di Laut.

Pasal 27
(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
Bagian Kedua
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
Pasal 28
(1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 29
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
(2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.
(3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
(4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
(6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here