Lego Jangkar Tunggu Juknis

0
242
H Nurdin Basirun

Gugatan Jalur Hukum Selesai

Pemungutan retribusi jasa lego jangkar di perairan Kepri 0-12 mil akan segera dilakukan Pemprov Kepri. Saat ini tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis)-nya saja.

TANJUNGPINANG – JUKNIS ini nantinya akan diatur di peraturan kepala daerah (Perkada). Namun, Perkada atau Pergub tentang Juknis tersebut belum diteken Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan (Dishub Kepri), Azis Kasim Djou mengatakan, pada prinsipnya draft Juknis tersebut sudah selesai dibuat. Namun, Biro Hukum Pemprov Kepri tidak asal-asalan mengajukannya ke gubernur.

”Butuh waktu untuk menelaah isinya. Jangan sampai setelah diteken justru bermasalah. Makanya, kita tunggu saja. Yang penting, tidak ada masalah ke depannya,” ujar Azis Kasim via ponselnya, kemarin.

Saat ditanya apakah ada jalur hukum lain yang perlu ditempuh agar bisa memungut retribusi lego jangkar tersebut, Azis Kasim mengatakan, gugatan lewat jalur hukum sudah selesai.

Hasil sidang kedua jalur nonlitigasi yang digelar KemenkumHAM tahun lalu sudah jelas putusannya. Bahwa kewenangan laut 0-12 mil di Kepri ada di tangan Pemprov Kepri.

Putusan sidang jalur nonlitigasi ini berlaku untuk Provinsi Kepri saja. Tidak berlaku untuk daerah kepulauan lainnya.

Selain itu, kata Azis, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 27 sudah jelas dibunyikan bahwa kewenangan laut 0-12 mil adalah pemerintah provinsi.

Ia juga mengatakan, tidak perlu lagi menunggu surat balasan atau surat persetujuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait peralihan pemungut retribusi lego jangkar di Kepri pascaputusan sidang jalur nonlitigasi tersebut.

”Kita sudah bisa langsung kerja. Kita yang mungut. Dan itu hak kita. Sekarang masih menunggu Juknis dan kelengkapan perangkat lainnya,” tambahnya.

Kelengkapan perangkat lain yang dimaksud Azis Kasim adalah Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sistem, dan lainnya. Pungutan itu akan dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perhubungan Pemprov Kepri.

”Pegawai kita terbatas. Memungut jasa labuh jangkar ini jangan disamakan dengan memungut uang parkir di darat. Banyak yang harus kita persiapkan. Sampai mempersiapkan semua perangkatnya itu, kita juga menunggu juknis pelaksanaannya di lapangan,” ungkapnya lagi.

Ia menjelaskan, ibarat mobil, agar bisa sampai ke tujuan maka harus ada bensinnya, rodanya tidak ada yang kempes meski hanya saja. ”Kita pun begitu. Sebelum bekerja, semua harus kita siapkan,” jelasnya.

Tahun 2018 lalu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari lego jangkar Rp60 miliar yang sudah dimasukkan di APBD murni 2018. Namun belum ada hasilnya.

Kemudian target itu diturunkan menjadi Rp10 miliar di APBD Perubahan 2018. Namun, hasilnya juga tidak ada sama sekali. Tahun 2019, target Rp60 miliar dari lego jangkar kembali dimasukkan sebagai pendapatan tahun ini di APBD murni.

Belum bisa dipastikan apakah target itu bisa tercapai tahun 2019 ini atau sama sekali nihil. Sebab, hingga saat ini retribusi lego jangkar tersebut belum bisa dipungut padahal bulan Januari akan berakhir beberapa hari lagi.

Sebelumnya Dinas Perhubungan Pemprov Kepri sudah gigih memperjuangkan lego jangkar ini agar kembali kepada pemiliknya yakni Pemprov Kepri.

Namun, mengingat di sana banyak uang, pihak Kemenhub tidak semudah itu menyerahkannya. Akhirnya Dishub Kepri menggugat lewat jalur nonlitigasi dan putusannya, lego jangkar 0-12 di perairan Kepri adalah hak Pemprov Kepri.

Banyak yang optimis pendapatan dari lego jangkar ini bisa mencapai Rp100 miliar hingga Rp240 miliar setahun. Namun, target awal masih rendah. Sengaja. Untuk mengetahui berapa sebenarnya rata-rata setahun.

Sebenarnya, uang jasa lego jangkar ini sama-sama masuk ke kas pemerintah. Jika dikelola Kemenhub, maka masuk ke kas negara melalui Menteri Keuangan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jika masuk ke kas daerah dalam hal ini Pemprov Kepri, menjadi PAD dan masuk jenis retribusi, bukan pajak. Bedanya, uang itu bisa langsung dipakai untuk membiayai pembangunan di Provinsi Kepri.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here