Lembaga Jaminan Kesehatan Beragam, Masyarakat Perlu Tahu

0
568
Rudi Chua

TANJUNGPINANG – Anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, Rudi Chua menilai perlu ada terobosan baru terkait pelayanan kesehatan di Tanjungpinang terutama terkait birokrasi penjamin biaya perobatan yang sering dikeluhkan masyarakat karena rumit.

Ia mengakui, hal itu tidak bisa dirubah stakeholeder ditingkat daerah karena aturan undang-undang. Untuk itu, masyarakat dinilai perlu paham terkait lembaga pemberi jaminan biaya perobatan.

Bukan hanya BPJS Kesehatan, namun juga ada Jasa Raharja serta BPJS Ketenagakerjaan. Tergantung dari persoalannya. Untuk itu, karena lembaganya berbeda, maka syarat-syaratnya juga tentu ada perbedaan.

Meski demikian, ia menilai dalam menjalankannya, perlu kerja sama yang baik dari semua pigak. Mulai dari lembaga penjamin, pihak-pihak terkait seperti rumah sakit sebagai pemberi jasa perobatan, kepolisian serta masyarakat itu sendiri.

“Baru-baru ini, kasus seorang anak bernama Sabria yang tidak bisa dirujuk ke rumah sakit di luar daerah, menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi pemerintah,” ujar Rudi Chua kepada Tanjungpinang Pos, Senin (9/4).

Hal ini disebebakan, keluarga belum bisa melengkapi berkas sesuai dengan aturan lembaga penjamin biaya perobatan yaitu Jasa Raharja.

Rudi Chua menceritakan Sabria adalah pasien yang dibawa ke RSAL waktu itu, ditabrak pengendara roda dua. Saat jatuh, tidak langsung dibawa ke rumah sakit, karena dinilai tidak ada luka parah.

Baca Juga :  Posisi Kosong, Pansel Umumkan Pembukaan Pendaftaran

Sabria dibawa penabrak kembali ke rumahnya. Selang beberapa waktu ternyata siswi kelas tiga SD tersebut muntah. Dengan demikian, pihak keluarga membawa ke rumah sakit.

Sesampainya di rumah sakit, pihak keluarga menceritakan kronologisnya anak tersebut hingga muntah. Maka pihak rumah sakit menilai, lembaga penjamin biaya perobatan yaitu Jasa Raharja.

Untuk itu, pihak keluarga perlu melengkapi surat Laporan Polisi (LP). Terkait hal ini, pihak keluarga pun mengurus. Meski demikian, LP tidak bisa segera mungkin dikeluarkan. Sebab ada beberapa hal yang harus dilalui.

Kasatlantas Tanjungpinang, Krisna menuturkan, setelah menerima laporan tidak serta merta bisa mengeluarkan LP.

Anggota Lantas harus turun ke lapangan untuk laksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa saksi, menolong korban jika masih ada di lokasi kejadian serta mengamankan barang bukti.

“Kami juga harus meneliti, apakah itu laka tunggal, tabrak lari atau lainnya,” ungkapnya.

Setelah mengetahui duduk perkara di lapangan, pihak Lakalantas bisa membuat LP. Meski demikian, ia menilai harusnya pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan medis, sebab dalam waktu 3X24 jam berkas LP bisa menyusul.

Kepala Jasa Raharha Tanjungpinang, Rudi Elfis menuturkan, pihaknya siap menanggung biaya berobat pasien Lakalantas, tentu mengikuti aturan yang ditetapkan.

Baca Juga :  Polres Gelar Operasi Mantap Brata

Yaitu pasien sudah memiliki LP dari pihak berwajib, bila belum mengurus atau tidak ada maka tak bisa ditanggung.

“Proses pengurusannya diberikan waktu 3X24 jam. Sambil menunggu LP, maka pihak rumah sakit tetap akan memberikan pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Jika korban meninggal dunia, pihaknya dalam nol hari atau hari itu, akan mengeluarkan santunan kematian yaitu Rp 50 juta yang diberikan kepada ahli waris.

“Jika korban meninggal tanpa ahli waris, maka Jasa Raharja hanya memberikan biaya pemakaman,” tuturnya.

Hal senada disampaikan, Rudi Chua yang menilai, atas dasar kemanusian pihak rumah sakit harus memberikan pelayanan sesuai SOP. Hanya saja, hari itu, dokter spesialis bedah saraf yang satu-satunya di Tanjungpinang sedang tidak berada di tempat.

Untuk itu, perlu melakukan rujukan ke Batam, hanya saja tidak bisa segera karena perlu melengkapi administrasi serta lainnya. Terkait beberapa kendala ini, Rudi Chua menilai perlu ada peran semua pihak. Mulai dari pemahaman tenaga rumah sakit, bahwa pasien bisa menerima pelayanan dan administrasi menyusul maksimal 3X24 jam.

Selain itu, ketersediaan SDM perlu diperharikan. Ini menjadi tugas pemerintah daerah, yaitu Provinsi Kepri untuk terus memenuhi sesuai kebutuhan.

Baca Juga :  Tak Ada Jalan ke Pelabuhan Moco

“Saya berharap tidak ada lagi Sabria-Sabria lainnya. Sangat menyedihkan anak itu tidak bisa menerima pelayanan medis terbaik akibat terhambat administrasi. Jika dari keluarga mampu, sudah pasti langsung dibawa berobat ke rumah sakit lain agar segera ditangani dokter spesialis,” ungkapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, dr Leni Marlina menuturkan, untuk kasus pasien Lakalantas, maka penjamin utamanya Jasa Raharja. Tetapi, jika biaya perobatan lebih dari Rp 20 juta, maka selebihnya akan ditanggung BPJS Kesehatan.

Terkait kekurangan dokter di Tanjungpinang, khususnya spesialis, ia menilai pihak BPJS Kesehatan tidak bisa mengintervensi. Begitu juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk menyediakan. Pihaknya hanya bisa memberikan masukan.

Untuk diketahui, BPJS Kesehatan sesuai undang-udangan adalah lembaga keuangan non bank, yang artinya ditunjuk untuk membayar biaya perobatan peserta yang diklaim pihak rumah sakit.

“Tugas kami sekarang, memastikan seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan, dengan mencari jumlah peserta sebanyak-banyakanya,” ungkapnya. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here