Life Jacket Mudik

0
806
Andi Kurniawan

Oleh: Andi Kurniawan, S.KM, MPH
Praktisi Kesehatan & Keselamatan Kerja Aktif sebagai Ketua PERSAKMI Provinsi Kepulauan Riau

Ramadan 2017 Masehi/1438 Hijriyah telahpun di penghujung bulan. Mesin untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri kini mulai memanas. Sepanas melubernya pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan kota.

Sebaliknya ritual ke masjid sebagai sarana ibadah yang menjanjikan bonus pahala berlipat ganda terpantau sepi dari jamaah, gejala ini hampir setiap tahun mengemuka seolah-olah terbawa suasana hari raya. Di sisi lain libur sekolah dan libur nasional membuat masyarakat muslim memanfaatkan momen liburan untuk “pulang kampong” (mudik) berkumpul dengan sanak saudara.

Bahkan tidak sedikit warga non muslim secara terang-terangan memanfaatkan libur ini untuk melahap destinasi wisata. Sebagai sarana mudik lebaran, pemilihan alat transportasi seperti pesawat udara, bus komersial, kendaraan pribadi dan sejenis tentu menjadi sangat krusial bagi pemudik dalam mempersiapkan dan merencanakan perjalanan yang aman, tidak terkecuali penggunaan kapal laut. Hal ini bertujuan agar suasana lebaran dapat dinikmati dengan penuh kemenangan.

Kapal merupakan sarana transportasi publik yang paling banyak diminati oleh pemudik karena terjangkau dan padat karya, hampir seluruh daerah dan kepulauan di nusantara dapat diakses oleh kapal laut walau dari sisi waktu tidak begitu efisien, “pulang kampong” adalah sebuah tradisi, banyak pemudik yang terpantau tidak mengindahkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, bahkan mereka rela bertaruh nyama demi merayakan tradisi lebaran. Berbicara masalah keselamatan dan keamanan pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 1 butir 2) menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Ketika memaknai undang-undang diatas, jelas bahwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan pelayaran maka setiap regulator, pengawas pelayaran, operator kapal dan pengguna jasa harus melaksanakan dan mematuhi amanah undang-undang tersebut.

Baca Juga :  Parenting Berkarakter di Era Digital

Kejadian kecelakaan pelayaran di tanah air beberapa tahun belakangan seakan-akan menjadi momok menakutkan bagi semua pihak, terutama bagi pengguna jasa kapal laut, bahkan berbagai pertanyaan kritis mengemuka sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait penegakan regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran yang seyogyanya masyarakat sepakat bahwa kapal adalah alat transportasi andalan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia.
Kecelakaan Pelayaran

Merujuk data kecelakaan pelayaran yang dirilis Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) bahwa kecelakaan pelayaran yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2010-2016 mencapai 54 kasus dengan jenis kecelakaan antara lain: tenggelam (24%), terbakar/meledak (35%), tubrukan (31%), kandas (6%) dan lain-lain (4%) dengan total korban jiwa meninggal/hilang mencapai 337 orang sedangkan 474 orang lainnya mengalami luka-luka (http://knkt.dephub.go.id/)

Penyebab kecelakaan pelayaran tentunya tidak terlepas dari tiga faktor utama yaitu manusia, teknis dan alam. Seluruh faktor tersebut berhubungan erat dengan kejadian perkara. Tidak ingin kecelakaan kapal terulang kembali, berbagai upaya dilakukan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, salah satunya dengan menerbitkan aturan tambahan berupa Instruksi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen HUBLA) Nomor. UM.008/I/II/DJPL-17 tertanggal 03 Januari 2017 tentang kewajiban nakhoda dalam penanganan penumpang selama pelayaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatan keselamatan pelayaran serta memperkuat aturan-aturan keselamatan khususnya yang mengatur tugas, tanggung jawab dan kewajiban nakhoda yang secara general diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan. Pertanyaannya apakah kebijakan diatas terimplementasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?.

Kewajiban Nakhoda
Dalam Instruksi Dirjen HUBLA Nomor. UM.008/I/II/DJPL-17 dinyatakan bahwa nakhoda wajib mengecek kesesuaian antara jumlah penumpang dalam manifest dan jumlah penumpang bertiket yang ada di atas kapal. Awak kapal wajib melakukan demonstrasi penggunaan baju pelampung (life jacket) dan menunjukkan jalur keluar darurat (emergency escape), tempat berkumpul (muster station) serta perintah penyelamatan diri kepada penumpang. Selain itu, awak kapal juga diwajibkan menunjukkan tempat penyimpanan alat keselamatan kapal dan tatacara pengoperasiannya.

Baca Juga :  Pantang Plastik di Laut Kepri

Selanjutnya, selama pelayaran seluruh nakhoda dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab antara lain: menginformasikan keadaan cuaca perairan sekitar selama pelayaran, perkiraan cuaca ketibaan dan perkiraan waktu tiba, mengarahkan kapalnya untuk berlindung di tempat atau perairan yang aman pada saat cuaca buruk. Nakhoda wajib memastikan awak kapal melaksanakan dinas jaga dengan baik terutama melihat dan memantau kondisi penumpang termasuk kapalnya agar selalu dalam keadaan aman selama dalam pelayaran.

Selain itu kapal yang berlayar diminta menggunakan dan mengaktifkan semua sarana navigasi, sarana radio komunikasi serta perangkat pemantau cuaca semaksimal mungkin, menggunakan kecepatan aman dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pelayaran, dalam keadaan darurat, kapal diwajibkan meminta pertolongan pada semua kapal yang ada dan atau berlayar di sekitarnya, kapal yang berada di lokasi kecelakaan wajib memberikan pertolongan.

Disamping itu, ketika dalam keadaan darurat nakhoda wajib menginformasikan kepada stasiun radio pantai terkait peristiwa yang terjadi dikapal dan kemudian stasiun radio pantai berkewajiban menyiarkan berita marabahaya tersebut kepada seluruh stasiun penerima. Kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh awak kapal adalah melaksanakan proses evakuasi penumpang jika terjadi keadaan darurat.

Penggunaan Life Jacket dalam Pelayaran
Membaca Telegram Dirjen Hubla Nomor 167/PHBL/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang pemberlakuan penggunaan life jacket selama berlayar sepengetahuan penulis hanya diberlakukan untuk kapal penumpang tradisional, bahwa setiap pelayar (termasuk penumpang) wajib menggunakan life jacket selama pelayaran. Biasanya, kapal penumpang tradisional yang secara rutin melayani penumpang antar pulau dan pesisir. Bagaimana penggunaan life jacket pada kapal penumpang moderen (ferry atau sejenis), apakah pasca terbitnya Instruksi DIRJEN HUBLA Nomor. UM.008/I/II/DJPL-17 pada tanggal 03 Januari 2017 seluruh operator kapal dan nakhoda sudah mematuhi dan mengimplementasikannya?. Jika terdapat perbedaan terkait penggunaan life jacket pada penumpang kapal tradisional dan moderen, dimana perbedaannya?

Baca Juga :  Good and Clean Governance Itu Suatu Keharusan

Yakinlah semua kiota akan sepakat bahwa tulisan safety first yang sering kita jumpai pada setiap unsur yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mengandung makna mendalam. Dari dua kata tersebut disimpulkan aturan dibuat untuk memanusiakan manusia dalam artian setiap penumpang kapal baik tradisonal maupun moderen wajib menggunakan life jacket sebelum dan selama pelayaran.

Dengan ketentuan ini semua unsur telah berupaya maksimal mencegah terjadinya kecelakaan pelayaran, karena dari seluruh jenis kecelakaan yang ada, penulis menganalisa bahwa penggunaan life jacket sebelum dan selama pelayaran setidaknya mampu meminimalkan dampak dari kecelakaan yang lebih besar. Akhirnya kepatuhan dan komitmen regulator, pengawas pelayaran, operator kapal dan pengguna jasa terhadap keselamatan dan keamanan penumpang menjadi “kartu sakti” dalam upaya mewujudkan zero accident di bidang pelayaran. Sebagai penutup izinkan kami mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H/2017 M, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”, semoga perjalanan mudik anda aman dan menyenangkan.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here