Lima Anggota Dewan Tanjungpinang Di-PAW

0
80
Inilah gedung DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang Tanjungpinang. F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang kembali maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dengan partai politik yang berbeda, harus dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

TANJUNGPINANG – Di DPRD Tanjungpinang bakal ada lima anggota DPRD akan di PAW. Satu anggota DPRD berhalangan tetap atas nama (alm) Borman Sirait yang meninggal dunia, Juli lalu. Satu lagi, maju di Pilkada Tanjungpinang atas nama Rahma. Tiga anggota DPRD lainya bakal di PAW karena maju di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, namun pindah partai.

Yakni, Agung Triyanto dari Partai PKPI di Pileg 2019 ia Bacaleg DPRD Kepri dari Partai NasDem, Beni dari PKPI di Pileg 2019 ia Bacaleg dari partai Golkar. Dan, Fengky Fensito anggota dari Partai Hanura, pada Pileg 2019 ia Bacaleg Partai NasDem.

Kepala Bagian (Kabag) Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Yuswaddinata, mengatakan dalam waktu dekat ini ada dua anggota DPRD segera di PAW. Yakni, Rahma politisi PDIP. Ia mengundurkan diri karena maju di Pilkada Tanjungpinang. Posisinya di dewan akan digantikan oleh Supriyono. Supriyono sendiri adalah peraih suara terbanyak kedua (Dapil Tanjungpinang Timur) setelah Rahma di Pileg 2014 lalu. Kemudian, (Alm) Borman Sirait akan digantikan oleh Kendy.

”Kalau penganti ibu Rahma dan almarhun Pak Borman Sirait sudah diproses dan tinggal menunggu SK dari Gubernur Kepri saja,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (27/8).

Yus begitu sapaan akrabnya, menuturkan, PAW tiga anggota DPRD lainnya, belum diajukan ke Gubernur Kepri, karena masih ada berkas yang harus dilengkapi oleh mereka. Setelah berkas lengkap ia mengirimkan ke gubernur untuk diterbitkan SK penggantinya.

”Tiga anggota DPRD yang pindah partai, proses mereka akan dimulai ketika nanti sudah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU. Walaupun hak-hak keuangannya sudah dihentikan, sejak mereka ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Menurutnya, setelah DCT nantinya baru di proses PAW. Rencananya unsur pimpinan akan memanggil mereka terkait mekanismenya,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada para gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati, wali kota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Edaran tersebut terkait dengan anggota DPRD baik di provinsi, kabupaten/kota yang maju sebagai calon legislatif bukan lewat partainya yang lama alias pindah partai. ”Kami telah mengirimkan surat bernomor 160/6324/OTDA ke semua daerah, setiap anggota DPRD yang nyaleg pindah partai, diberhentikan antar waktu,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, baru-baru ini.

Surat tersebut, menurut Bahtiar, tentang pemberhentian anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya tapi menjadi caleg untuk periode 2019–2024 lewat partai lain, diberhentikan antar waktu.

”Atau dalam kata lain, mereka yang maju bukan lewat partai disaat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD periode 2014 sampai dengan 2019, diberhentikan antar waktu. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam Pasal 99 ayat (3) huruf i PP Nomor 12 tahun 2018,” kata Bahtiar. (DESI-ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here