Lima Bulan, 70 Kasus KDRT

0
838
Misni

TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri, Misni menyampaikan, tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khusus 2017 sampai Mei sudah ada 70 kasus.

Dari data yang masuk dari berbagai kasus ke mereka, kekerasan dalam rumah tangga ini jika dipresentasekan mencapai 31 persen. ”Meningkatnya kasus ini, lantaran persoalan ekonomi dan rendahnya pendidikan seseorang,” jelas mantan kepala Biro Pemerintahan Pemprov tersebut saat dihubungi Tanjungpinang Pos via ponselnya, kemarin.

Lebih lanjut Misni menjelaskan, untuk data secara menyeluruh kantor layanan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khusus di wilayah Kepri sejak tahun 2014 kasus KDRT menduduki posisi ke empat setelah kasus traffiking dan kejahatan seksual dan psikis yakni sebanyak 70 kasus selama setahun.

Sedangkan kalau dipresentasekan berdasarkan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak, mulai dari tahun 2014 terjadi sebanyak 763 kasus, tahun 2015 sebanyak 585 kasus, dan tahun 2016 ada 225 kasus. ”Jumlah kasus ini sebetulnya masih bisa berkurang, asalkan semua leading sector dapat membantu. Ditambah lagi, si korban tidak mau melapor, karena alasan tidak mau jadi urusan publik,” tambahnya.

Dari jumlah kasus yang terjadi, kebanyakan lelaki yang menjadi pelaku. Ini menjadi tugas ke depan, supaya laki-laki juga yang mengkampanyekan hal ini untuk setop KDRT. Misni juga membeberkan, pesan yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise, kasus KDRT ini tidak hanya meningkat di satu daerah saja, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia.

Mayoritas kejadian banyak terjadi di keluarga kurang mampu. Karena mereka tidak punya biaya untuk anak-anak mereka, istri juga terlalu tergantung pada suami. Sedangkan suami penghasilannya kecil, akhirnya banyak bentrok. Jadinya, yang korban anak-anaknya. Untuk memecah persoalan ini, maka pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat hukum kebiri. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here