Lima Mantan Pejabat Belum Ditahan

0
272
Fery Tas

Sudah Lebih Tujuh Bulan Jadi Tersangka

TANJUNGPINANG – Sudah lebih tujuh bulan menyandang status sebagai tersangka, namun Kejaksaan Tinggi Kepri belum menahan kelima tersangka yang diduga telah melakukan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna sekitar Rp 7,7 miliar.

Kelima tersangka masing-masing Mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Raja Amirullah, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Syamsurizon, mantan Sekertaris Dewan Makmur, Ketua DPRD Kabupaten Natuna Hadi Candra.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri Fery Tas mengatakan, korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna masih dalam pendalaman sampai. ”Kita masih memperdalam, tunggu saja tanggal mainnya,” katanya.

Lanjutnya, sampai saat ini, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri masih mengupayakan pengembalian kerugian negara, tidak hanya penegakan hukum saja. ”Saat ini yang kita upayakan pengembalian kerugian negara itu hal yang mutlak di zaman now dan tetapi masih kita dalami kasusnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejati Kepri menetapkan kelima tersangka diduga terlibat korupsi pemberian tunjangan perumahaan pimpinan dan anggota DPRD Natuna. Tunjangan senilai total Rp7,7 miliar itu dialokasikan dari APBD sejak 2011-2015 tanpa menggunakan mekanisme sesuai aturan serta tidak sesuai harga pasar setempat.

Alokasi dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD itu awalnya dianggarkan melalui APBD Kabupaten Natuna 2011 sebesar Rp 2,928 miliar. Rinciannya, alokasi dana Rp14 juta per bulan tunjangan perumahan ketua DPRD, dan Rp 13 juta per bulan tunjangan perumahan dua wakil ketua DPRD, serta Rp 12 juta per bulan tunjangan perumahan 17 anggota DPRD.

Lalu, pada 2012-2015 kembali mengajukan pengalokasian dana tunjangan pimpinan dan anggota DPRD setiap tahun, mulai tahun 2012 sampai 2015. Penetapan tersangka korupsi itu setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau meyakini keterlibatan kelima mantan pejabat Natuna itu. Atas perbuatannya, seluruh tersangka yang disebutkan, dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 KUHP. (ray)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here