LIPI dan Kampus Sepakat Selamatkan Dugong di Bintan

0
1126
Dugong: Peserta diskusi kelompok terarah tentang dugong dan rumput laut berfoto bersama.F-YENDI/ TANJUNGPINANG POS

PINANG – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) UMRAH Tanjungpinang dan FKIP IPB sepakat melakukan pelbagai upaya, untuk menyelamatkan spesies dugong dan ekosistem padang lamun di Kabupaten Bintan.

Hal itu menjadi program akhir dari diskusi kelompok terarah, tentang merumuskan strategi konservasi dugong dan lamun secara berkesinambungan di Bintan, yang dilaksanakan di kampus UMRAH, baru-baru ini. Seminar nasional di kampus UMRAH Tanjungpinang, Dompak ini ditaja Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) UMRAH, bersama forum pimpinan perguruan tinggi perikanan kelautan Indonesia, serta Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

Baca Juga :  BEM Poltekes Rayakan Ulang Tahun ke 5

Peneliti LIPI dari Jakarta Dr Sam Wouthuyzen sebagai narasumber dalam diskusi itu menjelaskan, Bintan merupakan satu-satunya lokasi di nusantara yang memiliki daerah perlindungan khusus untuk padang lamun. Melalui program Trikora Seagrass Management Demonstration Site (Trismades), yang menjadi tonggak awal program konservasi lamun dan dugong di Kabupaten Bintan, Kepri.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, M Fachrimsyah dalam paparannya juga menyampaikan, mengenai status konservasi dugong dan lamun di Kabupaten Bintan. Sebagian wilayah menjadi desa percontohan Trismades dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekosistem padang lamun, bagi kelestarian dugong dan sumber daya ikan yang menjadi tumpuan hidup nelayan.

Baca Juga :  Stisipol Siapkan Pertukaran Mahasiswa dengan Malaysia

Masyarakat Bintan telah belajar mengenai pengelolaan ekosistem lamun, pentingnya perlindungan satwa langka dugong, sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang DPPL atau Daerah Perlindungan Padang Lamun, pada tahun 2009. Perda tersebut telah dikuatkan lagi melalui SK Bupati tentang perlindungan padang lamun di Kabupaten Bintan pada tahun 2010, yang kini terkendala oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here