Lis dan Syahrul Harus Tetap Fokus ke Pelayanan Publik

0
295
Arief M Edie

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arief M Edie minta kepada Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah dan wakilnya H Syahrul tetap fokus ke pelayanan publik yang berkualitas.

TANJUNGPINANG – MESKIPUN keduanya akan maju sebagai bakal calon Wali Kota Tanjungpinang pada pilkada 2018, namun pelayanan publik tidak boleh terganggu. ”Jangan sampai pelayanan publik terganggu karena mereka sibuk berpolitik. Ini tak boleh terjadi,” kata Arief M Edie kepada Tanjungpinang Pos melalui ponselnya, Kamis (5/10).

Ia minta Lis dan Syahrul, walaupun maju di pilkada 2018 mendatang, tapi tetap fokus melaksanakan program pemerintahan sesuai visi dan misi. Harus menciptakan inovasi dalam bekerja, demi pelayanan prima kepada masyarakat.

Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ia mendorong kepala daerah tetap menciptakan berbagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan berbagai target. Meningkatkan kualitas kebijakan agar langsung dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat. ”Saya sih berharap tahun politik di Tanjungpinang pelayanan publik harus meningkat tak boleh turun,” ungkapnya.

Arief yang baru menjadi Kapuspen Kemendagri mengantikan Dodi Riatmadji, saat ini menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, minta juga minta kepada Wako dan Wawako Tanjungpinang, tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai bekerja karena ada pilkada tidak sesuai rel yang ada.

Lis dan Syahrul, juga tak boleh mempengaruhi ASN agar memilihnya di pilkada nanti. Mereka harus bekerja untuk masyarakat sampai akhir masa jabatan 16 Januari 2018 mendatang. Setelah itu, roda pemerintahan tetap jalan. Pemprov Kepri akan memilih Plt Wali Kota Tanjungpinang. Siapa Plt itu, tergantung Gubernur Kepri dan Kementerian Dalam Negeri nanti.

”Masyarakat sekarang semakin minta pelayanan prima dari pemerintah. Jangan sia-siakan amanah yang sudah diberikan kepada rakyat,” pesan Arief.

Kata Arif, di akhir masa jabatan Wako dan Wawako, harus menyelesaikan visi dan misinya. Membangun Tanjungpinang sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018. ”Kita juga harapkan Lis dan H Syahrul haru kompak memberikan pelayanan publik,” harapnya.

Visi dan misi Lis-Syahrul untuk lima tahun ini, yakni Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani.

Visinya, Tanjungpinang yang sejahtera. Tanjungpinang yang sejahtera menunjukkan keadaan masyarakat Tanjungpinang yang baik yaitu terpenuhi kebutuhan masyarakat lahir dan batin, merata diseluruh lapisan dan golongan masyarakat. Kedua, berakhlak mulia adalah kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak.

Berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup, sehingga terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana yang merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian, pemerintahan yang bersih, kondisi penyelenggara dan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Transparansi maksudnya adalah kondisi keterbukaan informasi pembangunan yang dapat diakses publik.

Dan, akuntabel adalah terkandung makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik/masyarakat.

Kemudian melayani adalah kondisi pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. ”Pak lis dan Pak Syahrul harus bisa menciptakan situasi politik yang damai dan aman,” harapnya.

Kepala OPD Harus Netral
Pengamat politik dari Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, mengatakan bukan zamannya lagi Kepala OPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang berpolitik praktis. ”Dulu kalau tidak mendukung salah satu bakal calon kepala daerah, ya taruhanya adalah jabatan,” kata Endri, belum lama ini.

Tapi sekarang sambung dia, untuk menjadi kepala dinas sudah ada sistem baru yakni mengaturnya.Yaitu sistem open bidding. Jadi, tak ada alasan lagi kepala dinas ikut berpolitik praktis takut tidak dapat jabatan. ”Aturan juga sudah ketat. Kalau ketahuan kepala dinas ikut berpolitik praktis siap-siap kena saksi berat dari pemerintah pusat,” bebernya.

Kemudian aturan baru, kepala dinas baru boleh digeser atau mutasi setelah dua tahun menjabat. Artinya, kepala daerah yang terpilih di pilkada nanti tidak sesuka hatinya untuk mencompot kadis.(ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here