Lis: Izin Reklamasi Sudah Ada Sejak 2003

0
1055
reklamasi: foto area yang akan direklamasi sesuai RTRW.

Kalau Dewan Mau Sidak Baiknya Bawa Data

Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah sangat kecewa terhadap anggota Komisi III dan Komisi I DPRD Tanjungpinang yang sidak di kawasan reklamasi di Tanjungunggat. Pasalnya saat itu dewan tak membawa data-data yang lengkap.

”Opini di tengah masyarakat sudah dibuat oleh DPRD. Ya, harus tanggungjawab, dong,” kata Lis Darmansyah, Jumat (3/2).

Kata Lis, reklamasi di Tanjungunggat dan pemotongan hutan bakau sudah ada izin dari pemerintah, jauh sebelum ia menjadi wali kota.

Tidak ada yang salah dalam reklamasi laut yang dilakukan Pak Bandi. Termasuk mangrove yang dibabat. Karena kedua lokasi itu sesuai peruntukan di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dan, tidak semua bakau pesisir masuk kawasan hutan lindung.

Baca Juga :  BNN Usulkan Perda Narkotika

”Kenapa direklamasi karena pemerintah pusat, tidak mau Tanjunggungat jadi kawasan pesisir kumuh. Makanya direklamasi dan izinya sudah ada sebelum saya berniat maju di pilkada Kemudian, kawasan yang direklamasi akan di jadikan pusat bisnis atau pusat
Keramain baru. Ia ingatkan kembali ke anggota dewan, bila ingin sidak, baiknya membawa data-data yang lengkap, hingga tidak timbul opini yang merugikan pemerintahan.

”Saya saja belum dilantik, izinya sudah keluar,” tegasnya.

Dan, RTRW reklamasi sudah juga masuk dalam RTRW di Pemprov Kepri, jadi tidak perlu dipermasalahakan.

Baca Juga :  Bedah Buku dan Milad ke 77 Rida K Liamsi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Tanjungpinang, H Surjadi, menambahkan, izin reklamasi dua kali keluar.

Dan, sudah sesuai dengan RTRW Kota Tanjungpinang. Pertama, izinya keluar tahun 2003 dan dilanjutkan izin 2009. Dilihat foto dari udara, lokasi reklamasi tidak ada yang dianggar, masih sesuai RTRW.

”Tak semua bakau pesisir masuk dalam hutan lindung. Ini perlu juga diketahui oleh warga,” tegasnya.

Rencananya, Bappeda akan membuat aplikasi sistem informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Nanti, masyarakat, investor dan dewan, bisa melihat, daerah mana saja, pemukiman saja yang diperbolehkan dibangun. Dan, daerah mana saja yang tidak boleh dibangun, karena masuk hutan lindung.

Baca Juga :  PKK Gelar Jumat Bersih

”Nanti bisa dilihat semua warga, kita akan buat nanti sistemnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar, didampingi anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) melihat aktivitas pembabatan hutan mangrove dan reklamasi di sekitar Jalan Gudang Hijau, Kelurahan Tanjungunggat, Kota Tanjungpinang, Rabu (1/2).

Komisi III juga berencana akan hearing atau dengar pendapatan dengan pemilik lahan yang direklamasi dan hutan bakau yang dibabat. (bas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here