Lis Janji Tiap Kecamatan Dapat Rp 15 Miliar

0
915
PENGHARGAAN: H Lis Darmansyah menyerahkan piagam penghargaan kepada pelaksana musrenbang terbaik tingkat kecamatan.f-martunas/tanjungpinang pos

H Syahrul Tak Hadir di Musrenbang Kota

Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menganggarkan Rp 60 miliar untuk 4 Kecamatan di Tanjungpinang. Masing-masing kecamatan akan menerima Rp 15 miliar untuk mempercepat pembangunan tahun depan. Tapi ini baru diusulkan untuk 2018.

Tanjungpinang – Hal ini diungkapkan Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2017, di Ballroom Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (9/3).

Musrenbang ini tidak dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul. Padahal, Musrenbang tahun merupakan Musrenbang terakhir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah-Syahrul.

Lis Darmansyah mengatakan, ada beberapa rencana pembangunan prioritas untuk tahun 2018. Di antaranya, rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah SD dan SMP.

Serta perbaikan dan penambahan ruang kelas baru (RKB) baru sesuai dengan kebutuhan daerah.

Rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas Batu 10, Puskemas Sei Jang dan puskesmas lainnya.

Pembangunan gedung pemerintahan belum bisa di tahun 2017 ini, yaitu kantor kecamatan dan kelurahan sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas.
Pembangunan jalan lingkar serta pembangunan jembatan Pinang-Marina serta jembatan Madong-Sei Nyirih.

”Dan Alhamdulillah pembangunan jembatan Pinang-Marina dan Madong-Sei Nyirih telah ditetapkan menjadi prioritas pembangunan nasional,” tegasnya.

Prioritas lainnya, yakni penanggulangan banjir yaitu lanjutan penanganan banjir Jalan Pemuda, kawasan Sukaberenang, Yudowinangun dan Kampung Kolam.

Selanjutnya, program pembangunan sarana dan prasarana pemukiman berbasis komunitas yaitu program pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk 18 Kelurahan se- Kota Tanjungpinang.

Baca Juga :  Pasien Membeludak, Dokter Tidak Diruangan

Serta sebagai bentuk percepatan pelayanan publik di bidang infrastruktur perlu dirancang program gerak cepat yang responsif dalam bentuk kegiatan rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas umum yang akan ditangani oleh organisasi perangkat daerah (OPD) kecamatan.
Dengan tujuan untuk mempercepat penanganan permasalahan sarana prasarana umum yang relatif ringan dan dapat dikerjakan dengan cepat.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan musrenbang ini, lanjutnya adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dan stakeholder tentang program dan kegiatan prioritas daerah dalam pencapaian agenda pembangunan tahun 2018.

Adanya penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pembangunan (RKPD) tahun 2018 serta adanya daftar program kegiatan yang disepakati secara musyawarah untuk setiap bidang pembahasan.

Masih kata Lis, Musrenbang dilaksanakan merupakan refleksi pemangku kepentingan bukan hanya pemerintah saja tetapi ke masyarakat.

”Setiap daerah wajib menyusun rencana kerja sebagai bentuk penjabaran kerja daerah. Musyawarah ini merupakan wadah dan media intektif bagi seluruh stakeholder dalam menetapkan program dan kegiatan sekaligus rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya. Sebagai sarana membangun komitmen bersama dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Lis, di tahun 2017 penyususnan RKPD tahun 2018, melalui musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah mulai menerapkan pola anggaran pagu indikatif Kecamatan atau (PIK).

PIK ini bertujuan untuk memberikan kepastian anggaran bagu usulan-usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat agar dapat dialokasikan dalam APBD Tahun 2018.

Baca Juga :  Tahanan Kabur Diamankan di Dumai

Kebijakan ini merupakan inovasi baru yang masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan. Sehingga pada tahap awal ini dapat ditetapkan pagu dana indikasi sekitar Rp 60 miliar untuk 4 Kecamatan di Kota Tanjungpinang dari 281 usulan yang ditetapkan menjadi prioritas musrenbang kecamatan.

Lis mengharapkan melalui PIK ini, masyarakat dapat lebih termotivasi lagi untuk berpartisipasi dalam musrenbang. Penyelarasan hendanya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah.

”Program dan kegiatan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, supaya dikoordinasikan dengan provinsi dan kementerian/lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam forum musrenbang nasional mendatang,” tegasnya.

Kepala Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang), H. Surjadi mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan musrenbang adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi, pengembangan dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.

Masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah serta pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi OPD.

”Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut OPD yang berhubungan dengan pembangunan, mengindentifikasi dan membahas isu-isu,” tegasnya.

Kemudian, permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Serta optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.

Penyelenggaraan Musrenbang Kota Tanjungpinang dilaksanakan mulai 6 sampai 9 Maret 2017 yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu, sidang pembahasan dengan metode desk atau yang disebut sidang pra musrenbang yang dibagi menjadi 5 sidang kelompok.

Baca Juga :  Mei, SWRO Mulai Beroperasi

Yakni, desk bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, bidang sosial, budaya, dan pemerintahan, bidang perekonomian dan kesra, bidang Litbang, dan bidang bina program dan pengendalian pembangunan. Kemudian bagian ke 2 adalah pelaksanaan musrenbang yaitu acara puncak yang kita laksanakan pada hari ini.

Tahun ini pemerintah Kota Tanjungpinang memberi apresiasi bagi pelaksana musrenbang terbaik pada kategori tingkat kecamatan, kelurahan serta tokoh masyarakat yang berperan aktif. Adapun penerima penghargaan terbaik pelaksana musrenbang tingkat kecamatan adalah kecamatan Tanjungpinang Timur.

Untuk tingkat kelurahan adalah Kelurahan Senggarang, Kelurahan Batu 9, Kelurahan Dompak. Kelurahan Bukit cermin. Sedangkan tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan musrenbang diberikan kepada Ali Imran, Iwan Sutrisno dari LPM, dan tokoh wanita Ibu Marjinah.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul mengatakan, dirinya tidak hadir di acara Musrenbang, karena sedang menghadiri kegiatan di Kota Malang, Jawa Barat.

”Tolong sampaikan ke warga, saya sedang dinas di Kota Malang, menghadiri Apeksi,” tegas H Syahrul.

Camat Bukit Bestari, Faisal Fahlevi, menjelaskan dalam pembahasan Musrenbang kemarin, direncanakan APBD Perubahan 2017 ada alokasi anggaran Rp 100 juta per kecamatan, untuk difungsikan perbaikan jalan, drainaise.(ABAS-DESI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here