Lis: KPU Seperti Tak Siap untuk Selenggarakan Pemilu

0
155
Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kepri, Lis Darmansyah berada di tengah kader dan pengurus PDIP di sela rakorcab PDIP di Kabupaten Bintan belum lama ini. f-Andri Dwi S/tanjungpinang pos

APK KPU Sudah Telat Hampir 2 Bulan

TANJUNGPINANG – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Kepri, H Lis Darmansyah angkat bicara terkait lambat proses lelang pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri. Karena proses lelang pengadaan APK Provinsi Kepri tahun 2019 yang pertama kali sudah gagal.

Pasalnya, hanya ada satu perusahaan swasta yang menjadi peserta lelang tersebut. Saat ini, proses lelang pengadaan kedua sedang berlangsung.

Hal ini pernah disampaikan Ketua KPU Provinsi Kepri, Sriwati kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (7/11).

”Sangat kita sayangkan sekali. Karena masa kampanye sudah berlangsung sejak tanggal 23 September 2018. KPU belum juga cetak APK untuk peserta Pemilu,” kata H Lis Darmansyah kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Dengan keterlambatan cetak APK, kata Lis, yang dirugikan adalah peserta Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, yakni Partai Politik (parpol). Salah satunya PDI Perjuangan.

Karena dilihat dari kurun waktunya masa kampanye dengan persiapan APK oleh KPU, tentu sudah sangat terlambat. Dan ini, adalah salah satu bukti siap atau tidaknya KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

Padahal, tahapan demi tahapan penyelenggara Pemilu sudah menyusun jadwal sesuai dengan PKPU dari jauh-jauh hari.

Kalau sudah seperti ini, saran mantan Walikota (Wako) Tanjungpinang ini, tentu KPU harus segera mengambil langkah-langkah konkrit. Agar tidak terjadinya gugatan-gugatan dari peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, yaitu KPU.

Salah satu langkah untuk menghindari gugatan, KPU segera mengundang seluruh parpol di Provinsi Kepri sebagai peserta Pemilu. Intinya, KPU menyampaikan langsung dengan peserta Pemilu terhadap keterlambatan APK tersebut.

Kemudian, bisa jadi KPU minta saran atau petunjuk dari peserta Pemilu. langkah apa yang perlu dilakukan KPU ke depan terhadap keterlambatan APK tersebut.

Karena, lanjut dia, kalau peserta Pemilu diminta untuk membuat APK sebenarnya lebih cepat dan mudah. Cuman, sekarang ini yang menyediakan APK dari pihak penyelenggara Pemilu.

”Dan saya yakin para calon peserta Pemilu pasti menyanggupinya,” terang dia.

Tetapi, dengan demikian tentu yang menjadi masalah dibenarkan atau tidak. Sementara, sebahagian peserta Pemilu sudah membuatnya, meskipun tanpa dengan embel-embel nomor urut atau informasi detail terhadap calon peserta Pemilu yang dimaksud.

”KPU harus segera undang parpol sebagai peserta Pemilu. Sehingga menghindari gugatan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Ini sangat sensitif sekali,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here