Lis-Syahrul Bisa Berlawanan

0
894
DISKUSI: H Lis Darmansyah dan H Syahrul.

Jelang Pilkada Kota Tanjungpinang 2018

TANJUNGPINANG – Lis Darmansyah dan Syahrul akan habis masa jabatanya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada Januari 2018 mendatang.

Menurut pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, banyak orang-orang di sekililing H Syahrul minta agar H Syahrul maju sendiri atau head to head dengan H Lis Darmansyah, pada Pilkada 2018 nanti.

”Pisah atau tidak antara Lis dan Syahrul, tergantung keinginan orang di sekelilingnya. Ada yang berkeinginan Lis dan Syahrul pisah. Dan, ada juga yang berkeinginan Lis dan Syahrul untuk tetap kembali duet lagi,” tegasnya.

Ia juga melihat, seluruh SKPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang, saat pilkada nanti berada di titik aman.

Artinya, pilkada belum dilaksanakan tapi masa jabatan wali kota dan wakil wali kota habis. Gubernur Kepri nanti akan menunjuk salah satu penjabat Wali Kota Tanjungpinang, sebelum dilaksanakan pilkada sekitar bulan Juli 2018.

Baca Juga :  Hari Ini Pemko Umumkan CPNS yang Lulus

”Kita lihat kepala SKPD aman, tidak memihak salah satu calon. Tak ada tekanan karena mereka (Lis-Syahrul) sudah habis jabatannya sebelum pilkada,” tegasnya.

Endi Sanopaka menambahkan, sesuai aturan enam bulan sebelum masa jabatan habis, Lis-Syahrul tak bisa melakukan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

”Ada aturannnya. Aturannya sudah jelas,” kata Endri.

Larangan mutasi pegawai jelang pilkada beserta sanksinya diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Baca Juga :  Pelaku UMKM Dapat Modal Usaha

Pasal 71 ayat 2 UU itu disebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil upati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat 3, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatanyang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Menurutnya, Lis dan Syahrul akan memiliki tantangan cukup berat, bila benar-benar Lis-Syahrul masing-masing maju di pilkada. Lis dan Syahrul sama-sama memiliki massa.

Baca Juga :  Diprediksi APBD Perubahan 2019 Rp1,121 Triliun

Satu periode ini, kegagalan Lis juga kegagalan H Syahrul. Keberhasilan H Lis juga keberhasilan H Syahrul.

”Kalau saya lihat fifty-fifty,” terangnya.

Kalau sempat terjadi pisah, lanjutnya, Lis dan Syahrul perlu kerja ekstra lagi. Supaya Lis dan Syahrul bisa lebih dekat lagi ke masyarakat.

Tapi, ini tidak membuat berat kerja Lis dekat ke masyarakat. Karena Lis memiliki kendaraan politiknya, yaitu PDI Perjuangan.

Berbeda dengan Syahrul, yang tidak memiliki kendaraan politik. Untuk meringankan kerjanya, Syahrul perlu mencari hingga melobi ke partai politik. Supaya dirinya memiliki kendaraan politik yang membantu pada saat maju di Pilwako Tanjungpinang nanti. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here