Lobi Pusat Perlu Kerja Ekstra

0
110
ANGGOTA DPRD Kepri Rudi Chua dan anggota dewan lainnya saat melihat kondisi keramba ikan nelayan di daerah Kabupaten Bintan, belum lama ini. f-istimewa/humas dprd kepri

DOMPAK – Secara umum untuk memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota harus berusaha ekstra.

Pemerintah daerah harus melakukan lobi-lobi dengan pejabat di tingkat pusat untuk memuluskan apa yang diinginkan pemerintah daerah tersebut.

Hal ini dikatakan anggota DPRD Provinsi Kepri Rudi Chua. Dan menurutnya, selama ini sudah bukan rahasia umum bahwa untuk mendapatkan dana lebih dari pusat, harus ada upaya ekstra dari pejabat di daerah.

”Bila hanya mengandalkan lobi biasa dengan mengajukan proposal, maka yang didapat pemerintah daerah hanya mendapatkan dana sekedarnya,” kata Rudi di Tanjungpinang, Rabu (29/8) kemarin.

Hal itu juga dibuktikan dengan apa yang diterima oleh tiap pemda. Dimana ada sebagian daerah yang mendapatkan dana perimbangan dari pusat jumlahnya jauh lebih besar. Sementara ada daerah lainnya yang hanya mendapatkan dana tersebut dengan nilai yang pas-pasan.

Ada dua cara lobian ke pusat untuk mendapatkan dana tersebut. Pertama dilakukan dengan cara yang normal, yakni mengajukan proposal kegiatan tanpa melakukan lobi.

Cara kedua yakni, mengajukan proposal, tetapi dibarengi dengan lobi-lobi dengan pejabat terkait di pusat, bahkan pengajuan dengan usaha lainnya yang tidak lazim. ”Bila lobiannya upaya lebih ini diartikan dari lobian perkawanan sampai ke uang jolok, dan juga bisa dengan memanfaatkan percaloan,” ujarnya.

Rudi menambahkan, bila yang diterima Pemprov Kepri dana perimbangan selama ini, karena hanya mengadalkan lobian biasa, maka yang didapat juga biasa saja.

”Saya yakin, apa yang diterima Pemprov Kepri terkait dana perimbangan ini tidak akan menjadi masalah seperti daerah lainnya, sebab tidak dilakukan dengan lobian khusus apalagi menggunakan uang jolok dan memakai perantara,” ungkapnya.

Terpisah Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara, Provinsi Kepri, Heru Pudjo Nugroho mengatakan, dana perimbangan atau dana transfer pusat tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam dan DBH PPh dan PBB.
Selain itu ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diantaranya Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman, Air Minum, Sanitasi, Pertanian, Perikanan, Jalan dan lain-lain.

”Secara keseluruhan dana transfer pusat ke daerah terutama ke Pemprov Kepri tahun 2018 ini, justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya,” katanya.

Ia memastikan untuk dana perimbangan yang diterima Pemprov Kepri tidak ada yang menyalahi aturan, sebab dilakukan dengan cara yang wajar dan diajukan sesuai mekanisme yang ada.

”Insya Allah dana perimbanagan pusat ke Kepri tidak bermasalah. Karen pengajuan dan pencairannya dilakukan secara transparan dan akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” bebernya.

Hal semada disampaikan Sekda Kepri TS Arig Fadillah, menurutnya penerimaan pengajuan dana perimbangan ke pusat dilakukan secara propesional dan sesuai mekanisme, tidak ada yang dilanggar.

”Kita pastikan dana perimabangan yang diterima Kepri sesuai dengan aturan, tidak ada yang menyalahi atau yang dilanggar. Sehingga, aman-aman saja,” katanya.

Bahkan dana perimbangan atau transfer anggaran dari pusat yang diterima Pemprov Kepri tahun 2018 mengalami pengurangan. ”Kepri mengalami pengurangan dana perimbangan ini sekitar Rp300 miliar,” ujarnya.

Diketahui penerimaan dana perimbangan yang diterima Pemprov Kepri Tahaun Anggaran (TA) 2018 ditetapkan sebesar Rp2.264.839.698.660,00. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here