Logistik Bermasalah, KPU Kepri Marah

0
238
Sriwati

TANJUNGPINANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri telah melayangkan surat teguran keras untuk KPU Kota Batam. Ini berdasarkan surat teguran Nomor 369/PP.114-SD/21/Prov/IV/2019.

Ketua KPU Kota Batam, Sriwati mengatakan, pihaknya memberikan surat teguran keras, karena pihak KPU Kota Batam tidak bisa menerapkan mekanisme dengan benar terhadap penyediaan logistik untuk memenuhi kebutuhan Pemilu 2019. Salah satunya pada saat proses pengepakan logistik.

Pihak KPU Kota Batam tidak membuat jadwal dengan benar terhadap proses pengepakan logistik. Sehingga proses pengepakan molor hingga memakan waktu lama.

Kemudian, pihak KPU Kota Batam juga tidak menjalankan tahapan pendistribusian logistik Pemilu 2019 ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan baik. Sehingga terjadi keterlambatan pendistribusian logistik ke TPS berada di Kota Batam.

”Dan masih banyak lagi hal yang membuat kita melayangkan surat teguran keras buat KPU Kota Batam,” ucap Sriwati kepada Tanjungpinang Pos, Senin (22/4).

Sebelumnya, KPU Provinsi Kepri mengadakan rapat pleno terhadap prilaku yang diterapkan KPU Kota Batam terhadap Pemilu 2019 ini. Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Kepri dengan berita acara Nomor 15/RPT/LPU-PKR/2019 tanggal 18 April 2019, ada dua poin di surat teguran tersebut.

Poin pertama, bahwa berdasarkan laporan monitoring dan supervisi KPU Provinsi Kepri pada KPU Kota Batam terkait kesiapan dan pelaksanaan distribusi logistik Pemilu 2019, bahwa KPU Kota Batam tidak dapat bekerja secara profesional. Sehingga kegiatan distribusi logistik tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Di poin kedua, sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini diberikan peringatan keras kepada ketua, anggota dan Sekretaris KPU Kota Batam. Karena telah bekerja secara tidak profesional dalam kegiatan tahapan distribusi logistik Pemilu 2019.

Oleh karena itu, ia meminta kepada KPU kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepri untuk bekerja berdasarkan tahapan, serta bekerja berdasarkan aturan dan profesional. Kalau bekerja berdasarkan tahapan dan aturan, maka pekerjaan yang dilakukan bakal berjalan dengan baik dan benar.

”Kita minta KPU kabupaten/kota untuk memberikan supot atau dukungan serta semangat kepada anggota PPK, yang saat ini sedang melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di wilayahnya masing-masing,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here