LPG 3 Kg Itu Hak Siapa?

0
828
Gilang Ichsan Pratama,S.Sos

(Merawat Kesadaran)

Oleh: Gilang Ichsan Pratama,S.Sos
Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak guna meringankan beban keuangan Negara, perlu dilakukan subsitusi penggunaan minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas. Itulah sebait  konsedran menimbang yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 20017 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan Penetapan harga LPG Tabung 3 Kg yang kemudian Tuhan pun dilibatkan dengan di awali kalimat  “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.

Ini bukan sebuah hal yang patut di permainkan pikir penulis jika tuhan pun sudah di sebut-sebut. Bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak guna meringankan beban keuangan Negara, perlu dilakukan subsitusi penggunaan minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas. Itulah sebait  konsedran menimbang yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 20017 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan Penetapan harga LPG Tabung 3 Kg yang kemudian Tuhan pun dilibatkan dengan di awali kalimat  “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.

Ini bukan sebuah hal yang patut di permainkan pikir penulis jika tuhan pun sudah di sebut-sebut.  Gas langka! kalimat inilah yang sering membuat kita (masyarakat) merasa panic terutama ibu-ibu di sudut-sudut dapur seantero bumi segantang lada ini , terlebih bagi penulis yang saat ini bertugas di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dimana hampir bisa dipastikan hujan pertanyaan dan gemuruh dering telepon genggam tidak putus-putusnya yang bertanya kenapa bisa langka?, koq bisa sih? ,gimana ne pemerintah?, dimana pangkalan yang ada stok LPG 3 Kg dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari berbagai elemen dengan nada halus , setengah halus, kasar dan ada juga yang bernada manja. Yang kesemuanya itu penulis bersama teman-teman di Bidang Perdagangan Kota Tanjungpinang menjawab dengan setenang-tenangnya,karena memang fungsi pengawasan barang dan/atau jasa beredar tetap harus menjadi perhatian kami walaupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah fungsi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dalam Hal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Baca Juga :  Perusahaan Mesti Tertib dengan CSR-nya

Sebelum jauh membahas, penulis ingin sejenak mengajak segenap pembaca terutama konsumen untuk bernostalgia ketika  lahirnya LPG 3 Kg yang dulu dibuang dan kini disayang.

A. Aspek HistorisLPG 3 Kg adalah kebijakan Pemerintah dalam rangka Konversi minyak tanah ke Gas. Konversi tersebut di lakukan untuk mengurangi tekanan beban APBN yang tinggi dari subsidi energy BBM, mengatasi kesulitan pemerintah menyediakan minyak tanah bagi masyarakat, dan merupakan bagian dari usaha menjamin ketersedian pemenuhan kebutuhan energy bagi masyarakat  secara terus menerus dengan harga TERJANGKAU sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

Masih segar di ingatan penulis dan masyarakat (konsumen) ketika beberapa bulan sebelum kebijakan konversi diluncurkan, terjadi kekisruhan dan antrean panjang masyarakat di berbagai Kota sekedar untuk mendapatkan jatah pembelian minyak tanah 5 (lima) liter. mirip antrian beras di masa revolusi tahun enam puluhan yang hanya untuk supaya dapur sekedar berasap dan untuk menjalankan usaha skala mikro.Bukanlah tanpa arti kalimat tertutup dan tertentu yang selalu disematkan kepada LPG 3 Kg. mengingat dan mempertimbangkan aspek historis akan sangat membantu untuk melihat jelas bagaimana konteks dan tujuan awal penyediaan Tabung LPG 3 Kg adalah untuk kebutuhan masyarakat masyarakat miskin dan usaha mikro. Itulah sebabnya dalam semua regulasi yang di buat Pemerintah terkait LPG 3 Kg selalu menggunakan sebutan LPG tertentu ,demikian pula peruntukannya hanya untuk masyarakat tertentu pula.

Baca Juga :  Kita Harus Kembali ke Laut

B. Prinsip Dasar Konversi  dan Sistem Distribusinya.Kebijakan konversi gas di tetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG 3 Kg. Diktum “ Mengingat “ , Perpres ini menyebutkan  Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MIGAS) dan Peraturan  Pemerintah Nomor  36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi . UU Migas merujuk pada pasal 33 UUD 1945 yang menetapkan penguasaan negara atas bumi,air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sejalan dengan prinsip tersebut, Perpres Nomor 104 tahun 2007 menetapkan beberapa hal mendasar yang antara lain sebagai berikut :
1. Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung LPG 3 diperuntukan hanya bagi rumah tangga dan usaha mikro. (PASAL 3).
2. Menurut ketentuan pasal 1 angka 4 dan 5, Rumah Tangga adalah  Konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 Kg.
3. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk dalam ruang lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk di alihkan menggunakan LPG 3 Kg termasuk tabung ,kompor gas beserta peralatannya.

Hari berganti, musim berlalu dan tahun berubah, yang dulu si Tabung Melon begitu banyak orang menyebut LPG 3 Kg banyak di buang dan masyarakat enggan sebagai konsumennya kini menjadi primadona di tengah-tengah masyarakat. Terlebih hari ini banyak masyarakat yang umumnya merasa berhak mendapatkan LPG 3 Kg, yang seharusnya hanya untuk kelompok masyarakat tertentu, pada kenyataan masyarakat kelas menengah yang menempati rumah layak di pemukiman mentereng, Restoran, Perniagaan yang menempati ruko tiga lantai dan usaha-usaha Non Mikro lainnya, semua bebas dan tanpa rasa prihatin tetap menggunakan LPG 3 Kg.

Baca Juga :  Alternatif Kebijakan untuk Mengangkat Pariwisata sebagai Pendorong Ekonomi Kepri

Penulis tidak dalam upaya menyudutkan salah satu pihak, menjadi tugas kita bersama terutama Pemerintah, Pemerintah Daerah Pertamina, Agen LPG 3 Kg, dan Pangkalan LPG 3 Kg untuk mengembalikan Tabung Melon pada khitahnya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mampu dan usaha mikro, dan tentunya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha kelas menengah ke atas untuk sudi kiranya tidak menggunakan LPG 3 Kg.Mengingat sedikit petuah dari orang-orang tua ,jangan menepuk air di dulang.

Penulis yang juga berstatus ASN tentunya berusaha memberikan contah terlebih dahulu dengan tidak menggunakan tabung LPG 3 Kg tetapi menggunakan LPG 12 Kg dengan tambahan tabung LPG 5,5 Kg sebagai cadangan. Harapan penulis kepada seluruh rekan-rekan ASN yang masih menggunakan LPG 3 kg terutama yang telah memiliki jabatan untuk kiranya tidak lagi menggunakan tabung LPG 3 Kg. dengan logika sederhana jika 10 orang ASN saja beralih menggunakan LPG 5,5 Kg atau 12 Kg, maka sejatinya telah mengembalikan hak 10 orang yang kurang mampu pengguna LPG tertentu. Dan Insha Allah kita benar-benar di Rahmati oleh Allah Swt /Tuhan yang esa. Sesuai dengan kalimat pamungkas di awal Peraturan Presiden  “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa “. Amin. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here