Mahasiswa Kritik Soal Honorer dan TKA ke Bupati

0
958

BINTANBUYU – Sebanyak 12 orang mahasiswa UMRAH yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Bintan mengkritik kebijakan Pemkab Bintan, dalam perekrutan honorer dan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini disampaikan mahasiswa, usai Pemkab Bintan menggelar upacara peringatan HUT Korpri dan Maulid Nabi Muhammad SAW, Senin (4/12) kemarin.

Saat mendatangi Kantor Bupati Bintan, mahasiswa meminta agar pegawai honor yang direkrut secara tertutup itu, diberhentikan.

”Seharusnya perekrutan ini dilakukan terbuka. Kami punya data, ada 24 honorer yang direkrut itu,” kata Suardi, selaku Korlap, setelah mengadakan audensi dengan Bupati Bintan H Apri Sujadi, Wabup H Dalmasri Syam, Sekda Adi Prihantara dan sejumlah pejabat OPD di ruang rapat 3, Kantor Bupati Bintan, kemarin.

Selain honorer, Suardi menyampaikan, dari beberapa informasi terakhir, cukup banyak TKA yang bekerja di Bintan. Sementara, masyarakat Bintan memerlukan pekerjaan.

Baca Juga :  Ratusan Pelajar Ikuti Pembinaan Prapendaftaran Polri

”Tidak hanya itu, mahasiswa Bintan ada yang putus kuliah di Kota Tanjungpinang. Permasalahan ini mestinya mendapat perhatian dari Pemkab Bintan,” kata Suardi.

Selain Suardi, permasalahan pelayanan juga disampaikan oleh Dino Ardian. Dino mengungkapkan, di Kecamatan Tambelan, ada warga yang ingin berobat, tapi peralatan (sarana) kesehatan tidak ada. Sementara, oknum paramedis itu memiliki alat yang diperlukan warga itu.

”Kalau mau gunakan alat itu, warga harus bayar kepada petugas kesehatan tersebut,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Dino, masyarakat Tambelan saat ini mempertanyakan tentang pembangunan pelabuhan roll on roll off (roro) yang sudah siap. Tapi, pelayaran kapal roro belum ada. Begitu juga dengan rencana pembangunan pelabuhan domestik, dari Kijang menuju Batam (PP), belum terealisasi.

Bupati Bintan H Apri Sujadi menjelaskan, perekrutan honorer itu berdasarkan usulan OPD kepada BKPPD, dan disetujui oleh DPRD Bintan, melalui penganggaran APBD Perubahan 2018. Honorer yang direkrut baru-baru ini, merupakan peserta seleksi PTT yang tidak lulus, pada tahun anggaran 2016 lalu. Tapi, disesuaikan dengan kemampuan dan bidang yang diperlukan. Seperti tenaga kesehatan, operator KTP, Simda dan Satpol PP.

Baca Juga :  Turis Asing Turut Nikmati Wisata Busung

”Untuk meningkatkan pelayanan program kesehatan gratis, kita perlu tambahan tenaga. Begitu juga dengan Satpol PP, perlu ditambah untuk mengawasi Perda batas jam malam pelajar, serta Perda lainnya,” jelas H Apri Sujadi.

Mengenai TKA, bupati tidak bisa menolak. Karena sudah ada ketentuan, dan dibenarkan secara nasional, sejak pasar bebas ASEAN. Namun demikian, TKA yang bekerja harus sesuai dengan prosedur, kualifikasi tertentu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

”Kita akan tetap awasi mengenai TKA ini. Mengenai mahasiswa yang putus kuliah, kita sedang menyiapkan payung hukum, untuk memberikan beasiswa bagi warga yang kurang mampu, dan mahasiswa berprestasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Pansus Undang Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa

”Karena, kewenangan pendidikan jenjang SMA dan perguruan tinggi itu kewenangan Pemprov. Tapi, kita akan cari solusinya,” sambung H Apri Sujadi.

Mengenai transportasi di Tambelan, lanjut H Apri Sujadi, pelabuhan roro merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena dibangun dari dana APBN. Namun, Pemkab Bintan akan menerima bantuan kapal 40 GT dari pusat.

”Kapal ini kita letakan di Tambelan, untuk melayani ke Pontianak. Bisa digunakan untuk berobat atau angkut barang pokok. Kami senang dikritik dan diberi saran, yang bersifat membangun ini,” tambah H Apri Sujadi. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here