Majukan Anak Desa, Kades Bisa Bangun PAUD

0
462
ANAK-ANAK Tanjungpinang saat mengikuti karnaval di Lapangan Pamedan Tanjungpinang, belum lama ini. F-martunas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Untuk memajukan pendidikan anak-anak usia dini di desa-desa, maka tidak perlu harus menunggu swasta untuk membuka PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di kampung-kampung.

Kepala desa bisa membangun PAUD dan anggarannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Kepala desa tidak melanggar aturan karena ditetapkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri ini merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga mencabut sebagian pasal-pasal yang terdapat dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

”Memang dibenarkan membangun PAUD. Tapi SMP dan SMA sederajat tidak boleh. Untuk desa hanya setara PAUD saja,” ujar Sardison, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, kepada Tanjungpinang Pos di Hotel Aston Tanjungpinang, baru-baru ini.

Sardison mengatakan, SD dan SMP kewenangannya ada di pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan SMA,SMK kewenangannya ada di provinsi.

Anggaran desa masih mencukupi membangun PAUD karena gedungnya tidak sebesar gedung TK, SD dan SMP. Kemudian, tenaga pendidiknya pun tidak banyak. Biaya pembangunan gedung, biaya operasional, alat tulis kantor hingga gaji tenaga pendidiknya bisa juga dibiayai dari APBDes. Tentu ini tetap harus atas persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sardison menjelaskan, meski Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah ada, namun turunannya tetap harus dikeluarkan bupati melalui peraturan bupati (Perbup) tentang kewenangan pemerintah desa.

Karena itu, Perbup harus cepat dikeluarkan, sehingga pemerintah desa bisa menyusun rencana kerjanya tahun depan. Pemerintah desa perlu mengetahui apa saja yang menjadi kewenangannya.

Di Permendagri tersebut, anggaran desa bisa dialokasikan untuk memajukan pendidikan di desanya dan sudah ditetapkan apa saja bidang, sub bidang dan kegiatan pendidikan yang bisa dibiayai APBDes.

Adapun bidang yang bisa dibangun di desa seperti kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum lainnya.

Untuk sub bidang pendidikan, anggaran desa bisa digunakan untuk penyengenggaraan PAUD, TK, TKA, TPQ, madrasah nonformal milik desa, bantuan honor penjaga, pakaian seragam, operasional dan seterusnya.

Kemudian, APBDes bisa juga dipakai untuk dukungan penyelenggaraan Alat Peraga Adukatif (APE), sarana prasarana, untuk penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.

Bisa juga untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, perpustakaan, taman bacaan desa, sanggar belajar milik desa. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah nonformal milik desa.

Untuk pembangunan, bisa digunakan untuk rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana, alat peraga edukatif PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah nonformal milik desa.

Juga untuk pembangunan rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana perpustaakan/taman bacaan desa, sanggar belajar milik desa termausk pengelolaan perpustakaan milik desa.

Bisa juga untuk pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar desa. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, dukungan pendidikan bagi siswa miskin, siswa berprestasi dan lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

Sardison mengatakan, apabila ada siswa dari desa baik yang miskin maupun berprestasi, maka pemerintah desa bisa memberi beasiswa agar pendidikan mereka makin maju dan tidak ada anak desa yang putus sekolah.

Ketika ditanya apakah pemerintah desa bisa menggunakan APBDes untuk pengadaan pompong antar jemput siswa di pulau-pulau, Sardison mengatakan, pada prinsipnya pemerintah desa bisa menyediakannya.

”Tapi tidak bisa dikelola pemerintah desa. Yang bisa mengelolanya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kalau nanti ada untungnya, tetap kembali ke kas desa. Itu akan menambah pendapatan APBDes,” bebernya lagi.

Malah, kata dia, hal-hal seperti ini bagus. Sehingga anak-anak pulau makin semangat sekolah, bisnis yang dijalankan BUMDes lancar dan uang yang berputar tetap di wilayah desa itu. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here