Maksimalkan Pajak Bumi dan Bangunan

0
154
GEDUNG-GEDUNG di Batam terus berkembang luas. f-net

KPK Minta Daerah Tertib Administrasi Dan Optimalkan Penerimaan PAD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar pemerintah daerah bisa mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya.

BATAM – Selain itu, pemerintah diminta untuk lebih tertib administrasi atau database terkait pertanahan. Khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Imbauan itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna, Kamis (25/7) di Batam.

KPK menggelar workshop implementasi host to host PBB-BPHTB bersama Badan Pengelola Pajak Retribusi atau Badan Pendapatan Daerah (BPD) bersama Badan Pertanahan Daerah (BPD) se-Provinsi Kepri.

”Penting untuk dilakukan optimalisasi pendapatan. Host to host penting untuk penertiban manajemen administrasi dan optimalisasi penerimaan daerah,” kata Aida.

Aida menambahkan, workshop ini merupakan bagian program pencegahan di KPK. Kegiatan ini adalah bentuk semangat perubahan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal.

”KPK memiliki berbagai program pencegahan. Mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban program di pemerintah daerah. Hari ini, terkait penertiban manajemen administrasi dan optimalisasi penerimaan daerah,” kata Aida.

Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tertibnya administrasi atau database terkait pertanahan. Dan terjadi peningkatan atau optimalisasi pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

”Beberapa daerah yang sudah lebih dulu melakukan kegiatan ini, kami lihat secara nyata terjadi peningkatan pendapatan daerah khususnya dari PBB-BPHTB,” sambungnya.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan, Pemko Batam sudah melakukan dua hal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama dengan pemasangan tapping box (alat perekam transaksi) untuk empat jenis pajak, yakni restoran, hotel, hiburan, dan parkir.

”Kedua upaya kita adalah dengan host to host PBB-BPHTB ini,” kata Jefridin.

Disebutkan, host to host PBB-BPHTB ini sudah dimulai sejak 2013, sejak pertama diserahkan dari pusat ke daerah. ”Perda kita tahun 2011. Dua tahun kita belajar, didik penilai BPHTB-nya. Alhamdulillah setelah itu berjalan dan sudah host to host,” paparnya.

Menurut Jefridin, saat ini APBD Kota Batam belum terlalu besar, yaitu Rp2,85 triliun. Namun yang membanggakan, Rp1,35 triliun di antaranya merupakan PAD. Diantara sumber pendapatan asli daerah, penyumbang tertinggi adalah BPHTB.

”Pernah capai Rp240 miliar di 2015-2016. Pada 2017 terjadi penurunan akibat pertumbuhan ekonomi yang melemah. Alhamdulillah tahun lalu meningkat. Tahun ini target BPHTB kita Rp380 miliar,” ujarnya.

Ke depan, sambung Jefridin, BPHTB mungkin tidak lagi menjadi andalan bagi Batam. Karena tanah di Batam sudah tidak memungkinkan pembangunan baru. Sehingga akan terjadi penurunan BPHTB.

”Idola kita ke depan adalah PBB. Maka PBB ini jadi andalan PAD untuk tahun-tahun berikutnya,” kata Jefridin.(MARTUA BUTAR BUTAR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here