Maksimalkan Pajak Lay Up

0
510
LEGO JANGKAR: Kapal tanker yang lego jangkar di lautan Kepri. Namun, Pemprov Kepri tidak pernah menerima uang lego jangkar selama ini. F-adly/tanjungpinang pos

Mbs : Wacana peralihan wewenang lego jangkar (lay up) kapal yang selama ini merupoakan weqwenang BP Batam dan kini menjadi wewenang Pemerintah provinsi tentu akanj menguntungkan daerah. Pergeseran wewenang itu juga ternyata membuat weweang BP Batam semakin mengecil. BP batam selain tidak cocok dengan pemko Batam juga terkesan kurang

akur dengan pemerintah provinsi. Merasa wewenangnya banyak tergerus, belakangan muncul wacana membentuk provinsi khusus. Semoga pengelolaan pendapatan lego jangkar bisa maksimal dan provinsi khusus itu bukan sebuah akal-akalan saja.
08127038502

TANGGAPAN:
Dalam undang-undang itu jelas diatur kewenangan provinsi mengelola sumber daya alam lautan. Ada di Pasal 27 UU No.23. Itu kewenangan kita. Namun, pajak lego jangkar di Batam selama ini masuk ke Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pemerintah pusat.

Kewenangan BP Batam sendiri sesuai dengan PP No.46. Mereka berwenang atas 8 pulau. Artinya tidak berwenang di perairan. Kewenangan kita sudah jelas sesuai UU No.23. Harusnya provinsi yang menerima itu.

Masyarakat Kepri harusnya sudah makmur dan sejahtera apabila kewenangan itu langsung diberikan ke provinsi. Sebab, perkiraan Jamhur, satu tahun itu pemasukan ke kas daerah dari lego jangkar mencapai Rp 6 triliun. Bayangkan Rp 6 triliun itu masuk ke pusat. Kita masyarakat Kepri yang harusnya menikmatinya.

Kepri itu bukan minta jatah. Namun, itu sudah menjadi kewenangan sesuai UU. Menko Maritim Luhut B Panjaitan berjanji akan menunjuk satu institusi untuk mengelola lego jangkar di Kepri. Rencananya, Kamis (16/3) kemarin, sudah ditunjuk institusinya.

Namun, saat Gubernur Kepri H Nurdin Basirun beserta sejumlah pejabat Pemprov Kepri lainnya pergi ke Jakarta untuk rapat membahas hal ini, Luhut tidak bisa ikut rapat. Saat itu, Luhut ikut membawa jenazah Hasyim Muzadi, tokoh bangsa ini yang meninggal dunia hari itu.

Jadinya kami rapat dengan staf ahli menteri. Pak menteri tak bisa hadir waktu itu. Makanya, belum ada ditetapkan siapa institusi itu. Saat pertemuan itu, pihak Kemenko Maritim berjanji akan segera membentuk tim untuk mempelajari persoalan apa sebenarnya yang terjadi soal lego jangkar di Kepri.

Namun, Luhut juga akan menjadi waktu berikutnya untuk membahas hal ini. Jamhur berharap, jika UU No.23 yang digunakan, harusnya itu jelas-jelas jadi wewenang Pemprov Kepri. Jamhur mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan salah satu perusahaan tahun 2014, sehari jumlah kapal yang melintas di perairan Selat Malak sekitar 300 unit.

Pendapatan satu hari dari kapal itu cukup besar. Apalagi, penerimaan dari lego jangkar di Kepri berpotensi makin besar. Hal itu dikarenakan lego jangkar kapal di Singapura sudah sangat padat. Di Singapura itu sudah crowded. Kalau sudah lewat 6 jam, kapal harus bergerak. Nah, kemana kapal itu bergerak, ke Kepri atau ke Malaysia. (mas)

Jamhur
KEPALA Dinas Perhubungan Pemprov Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here