Mal Pelayanan Butuh Payung Hukum

0
488
Rapat: Wawako Amsakar Achmad rapat dengan Menpan di Jakarta, Jumat (11/8) terkait rencana mal pelayanan yang akan dibuka. f-istimewa/humas Pemko batam

JAKARTA – Dalam upaya implementasi Mal Pelayanan Publik di Batam, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad berharap adanya payung hukum sebagai regulasi pembentukan mall pelayanan publik. Setidaknya produk hukum tersebut dapat menjustifikasi bagi pemerintah Kota Batam dalam mengalokasikan anggarannya. ”Selain komitmen bersama seluruh stakeholder perlu adanya payung hukum dalam kami mengalokasikan anggaran,” jelas Amsakar saat mengikuti rapat persiapan pembentukan mall pelayanan publik Kota Batam di Kantor Kemenpan RB, Kamis (10/8).

Amsakar berharap mall pelayanan publik di Kota Batam sebagai pilot project ini dapat diluncurkan paling cepat pada akhir November atau awal Desember tahun ini. ”Pada APBD perubahan ini kami menganggarkan 3,1 miliar untuk ini dan posting kita di APBD tahun depan sebesar 1,8 miliar,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut disepakati Gedung Sumatera sebagai lokasi Public Service Hall yang terletak di lantai 1 dan terintegrasi dengan melibatkan stakeholder dari instansi vertikal yang ada di Batam, diantaranya Bea Cukai, Imigrasi, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, BKPM dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan investasi.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur saat membuka rapat tersebut menaruh harapan besar dengan adanya mall pelayanan publik ini dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi sehingga masyarakat maupun investor dapat dengan mudah mengurus haknya dengan pelayanan yang prima. Asman Abnur menambahkan, peningkatan pelayanan ini sebagai upaya target Indonesia untuk berada pada posisi 40 besar EoDB (Ease of Doing Business) atau kemudahan berusaha. ”Sesuai dengan instruksi bapak presiden untuk peringkat EoDB naik ke 40 besar dengan salah satunya memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan investor,” ujar MenPAN RB.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan progres implementasi Mal Pelayanan Publik di Batam diharapkan ada pertemuan dan komunikasi yang intensif dari seluruh pemangku kepentingan. ”Melihat kemajuan yang sudah ada diharapkan dalam waktu dekat ada penandatanganan nota kesepahaman dari seluruh lembaga yang terlibat,” pungkasnya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here