Mal Pelayanan Diurus Lembaga Khusus

0
293
Asman Abnur

Atasi Dualisme Otoritas di Batam

BATAM – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Reformasi dan Birokrasi (RB), Asman Abnur menungkapkan jika mal pelayanan publik yang akan dibentuk di Batam akan jadi percontohan di Indonesia. Sejumlah pelayanan akan menyatu dalam mal pelayanan itu.

Yang mengelolanya ada satu institusi khusus. Mal pelayanan itu terealisasi tahun ini.
Hal itu disampaikan oleh Asman Abnur, Senin (17/4) di kantor Wali Kota Batam.

Menurutnya, Kepala Badan Pengusahaan (BP) dan Wali Kota Batam sudah sepakat dengan mal pelayanan itu.

”Sekarang sudah menemukan kata sepakat. Dengan saya, Kepala BP, Wali Kota Batam, akan mewujudkan mal pelayanan publik di Batam,” ungkap Asman.

Sama seperti diungkapkan Asman beberapa waktu lalu kepada wartawan, mal pelayanan publik akan menggunakan gedung Sumatera Promostion Centre (SPC).

”Yang seluruh pelayanan menyatu di situ. Bukan hanya Pemko, BP. Tapi pelayanan imigrasi juga di situ, pelayanan kementerian agama, sertifikat tanah dari Kementerian ATR, pajak dan samsat semua di SPC,” sambungnya.

Asman menapik kalau institusi baru itu akan berada di bawah kendali Wali Kota Batam. Menurutnya, untuk penanganannya akan dibentuk lembaga baru. Saat ini, kelembagaan itu sedang didesain dan diharapkan sudah bisa diwujudkan.

”Nanti ada satu institusi yang bertanggungjawab. Ada kelembagaan, apakah modelnya seperti apa, sedang disiapkan. Bukan soal di bawah siapa, tapi yang penting menyatu. Menyatu itu menjadi model dan Batam akan menjadi contoh di Indonesia,” harapnya.

Beberapa saat sebelumnya dalam sambutan di hadapan ASN Kepri, Asman mengungkapkan rencana pembentukan mal pelayanan itu. Saat itu disebut nantinya akan dibawah koordinasi Wali Kota Batam.

”Di bawah koordinasi pak Wali nanti. Itu akan jadi pelayanan terpadu. Surat nikah juga di SPC. Imigrasi, perizinan juga di SPC. Ke depan, tiap provinsi ada satu. Di Batam rencana yang pertama,” ujar Asman.

Pada Maret 2017 lalu, Asman sudah mengungkapkan mal pelayanan akan dihadirkan. Mal pelayanan itu merupakan peningkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada saat ini.

”Saya sudah memanggil BP dan Pemko Batam. Kita akan ubah pelayanan terpadu satu pintu menjadi mal pelayanan, yang akan disiapkan minggu depan,” kata Asman.

Awalnya, terkait rencana Asman itu, Wali Kota Batam, HM Rudi sempat mempertanyakan rencana program itu.

Alasannya, jika untuk pelayanan itu harus menyewa gedung, pihaknya keberatan. Alasannya, dengan menyewa, menambah biaya, sementara Pemko sudah memiliki gedung.

”Kalau mal pelayanan publik di SPC, sewa, nambah biaya,” kata Rudi beberapa waktu lalu.

Menurut Rudi, jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Reformasi dan Birokrasi (RB) ingin agar pelayanan di Batam disatukan, baik Pemko, BP dan instansi lain, maka gedung SPC dijadikan milik Pemko.

Dimana, gedung itu disebut milik Pemprov Riau, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam.

”Karena (SPC) berdiri di Batam, berikan saja ke Pemko, jadi tidak sewa. Baik milik Riau dan Pemko sama saja, di bawah Mendagri. Saya sudah buat surat. Gitu saja kok repot,” imbuh Rudi.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here