Malaysia & Singapura Kendalikan Udara Kepri

0
1364
DUA unit pesawat tempur latih serang Hawk MK209 di landasan bersiap untuk melaksanakan sorti penerbangan latihan Operasi Lintas Elang 2017 di Natuna.f-dok/tanjungpinang pos

Natuna – Puluhan tahun berjalan, belum semua kontrol wilayah udara Indonesia dikendalikan negara ini. Untuk wilayah udara Batam dan Natuna misalnya, sampai sekarang masih dikontrol Malaysia dan Singapura. Seharusnya, berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Indonesia, Singapura dan PBB telah disepakati bahwa mulai tanggal 4 Januari 2018, wilayah udara Kepri akan dikelola oleh Indonesia sendiri.

Menanggapi hal ini, Danlanud Raden Sadjad Kolonel PNB Azhar Aditama, mengatakan, penerbangan pesawat negara lain yang melintas di udara Natuna tercatat di Satuan radar sekitar 350 pesawat perharinya. Sejak tahun 1962 udara Natuna di kontrol oleh Singapura dan Malaysia, bukan Indonesia.

Indonesia punya ancaman yang begitu dekat tetapi belum memiliki kedaulatan udara di atas kepulauan Natuna. Pajak-pajak lintas udara dikontrol oleh dua negara tersebut.

Baca Juga :  Target Wisman Kepri Melenceng

Tidak sedikit tercatat di Satuan radar jumlah pesawat yang melintas di kepulauan Natuna tiap hari. Tetapi, pajak tersebut yang menerima malah negara lain.

”Dengan ketinggian 10 ribu meter di atas laut, Malaysia yang menerima pajak. Di bawah ketinggian 20 ribu meter, Singapura yang menerima pajaknya. Lalu Indonesia dapat apa? Jelas ini sangat miris bagi Indonesia,” ujar Kolonel Pnb Azhar Aditama di Lanud RSA, Rabu (31/1).

Kolonel Azhar melanjutkan, yang membuat harga tiket Natuna ke Batam mahal, itu karena pesawat tidak bisa langsung lurus ke tujuan karena harus mengelak area latihan tentara Singapura.

Negara itu yang memasang tanda area latihan militernya dan tidak bisa dilewati pesawat komersil, sehingga harus berputar dan menempuh jarak yang lebih jauh. Akibatnya, harga tiket makin mahal.

Baca Juga :  Penumpang Kapal Naik, Pengguna Pesawat Turun

”Padahal area latihan militer milik Singapura tidak digunakan setiap hari. Tetapi alasan mereka digunakan setiap hari untuk latihan menembak pesawat tempurnya di laut. Yang jelas-jelas laut itu masih milik Indonesia,” paparnya.

Kolonel Azhar juga menambahkan, dalam sosialisasi hasil Rapim TNI, menyampaikan pemerintah dan masyarakat Natuna dalam hal ini amat dirugikan. Karena setiap pesawat yang hendak melintas di atas langit Natuna harus menyampaikan izin terlebih dahulu kepada Air Traffict Control (ATC) Singapura.

”Setiap pesawat yang melalui wilayah udara Natuna itu harus bayar. Tapi sayangnya bayarnya bukan ke Indonesia, melainkan ke Singapura. Padahal wilayahnya punya Indonesia, kan rugi kita. Padahal kita punya kedaulatan laut dengan nama poros maritim Indonesia tapi tidak dengan kekuatan udara yang proporsional. Maka tidak ada artinya kedaulatan kita yang tidak ada artinya tanpa kedaulatan udara,” katanya.

Baca Juga :  Kepri dan Tianjin Cina Jadi Provinsi Kembar

Kolonel berharap kepada masyarakat Natuna agar bersuara. Selama ini masyarakat awam kurang tahu jika pajak tersebut yang mendapat adalah negara-negara lain bukan negara Indonesia.

”Masyarakat Natuna mari bersuara rebut kedaulatan udara agar Natuna agar bisa mendapat hasil dari pajak udara yang melintas di atas kepulauan ini. Pajak tersebut bisa digunakan untuk membangun Natuna lebih baik,” tutupnya. (hrd)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here