Mana Pabrik Sarden Kepri?

0
363
LEGO JANGKAR: Kapal tanker yang lego jangkar di lautan Kepri. Namun, Pemprov Kepri tidak pernah menerima uang lego jangkar selama ini. F-adly/tanjungpinang pos

MBS.Pak Nurdin Basirun PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kepri dari sektor Lego Jangkar di kawasan Selat Melaka laut Kepri masih nihil karena belum ada kesepakatan teken meneken. Kemudian pak Gub Kepri sambil nonton bola bersama Menpora Imam Nahrowi di Batam sabtu 6/5 silam mengusulkan pembangunan “Stadion Olah Raga” di Dompak kota Tanjungpinang, semoga jadi. Cuma sayang seribu kali sayang beliau pak Nurdin, belum bisa memaksimalkan sektor kelautan, lego jangkar atau pabrik ikan kaleng atau ikan asin”. Pada hal pak Gubernur ini sangat mengetahui potensi laut kepri dan potensi ikan, sebab dia punya pengalaman di laut sebagai kapten kapal. Kita perlu ingatkan demi kebaikan bersama.
+6281364252006

Maksimalkan Sektor Maritim
MBS. KALAU dinilai dg cermat provinsi Kepulauan Riau punya potensi yg sangat tinggi nilainya. Pertama penghasil gas bumi di Natuna yg dikuasai perusahaan Kanoco Amerika hari ini.sayangnya pemerintah belum bisa memaksimalkan pelabuhan dan lego jangkar.
+6281364252006

TANGGAPAN:
Pergub lego jangkar itu perlu konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Keuangan (Menkeu). Alasannya, semua produk hukum yang dibuat di daerah agar tidak melanggar aturan di atasnya. Apalagi, terkait lego jangkar ini, ada juga hak pemerintah pusat di sana. Memang, konsep Pergub itu sudah disusun dan sudah dibahas mereka dengan matang. Namun, tetap harus dikonsultasikan dulu sebelum dibatalkan jika menyalahi aturan.

Apalagi, ada beberapa item yang menjadi hak pusat. Bisa saja kita ambil masuk kas dan dikembalikan sesuai hak pusat. Tapi jalurnya kan tidak pas lagi. Soal lego jangkar ini, banyak item yang harus dibahas dengan kementerian. Sehingga tidak berbenturan ke depan. Ia tak ingin pergub yang dikeluarkannya justru tak sesuai dengan aturan di atasnya. Tunggu saya konsultasikan dulu. Kalau tidak masalah, baru saya teken,” ungkapnya. Soal item apa yang menjadi kewenangan pusat dalam pengelolaan 12 laut ini, Nurdin mengatakan, pihak KSOP yang lebih tahu. Dalam pengelolaan ruang 12 mil laut itu banyak item yang harus diperhatikan.

Ada yang menjadi hak provinsi dan ada yang menjadi hak pusat. Misalnya, jasa navigasi dan rambu, itu tetap menjadi hak pusat meski di 12 mil laut. Di draft Pergub yang dibuat semua item itu sudah jelas. Namun, tetap perlu dikonsultasikan ke kementerian terkait agar tidak masalah ke depan.
Tapi yang menjadi kewenangan provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah, kewenangan 12 mil laut di tangan provinsi. Soal uang lego jangkar yang sudah harusnya masuk ke provinsi sejak April 2017 lalu, Jamhur mengatakan, uang itu seharusnya tidak bisa hilang.

Jika ada kapal yang keluar dalam tiga bulan ini, maka uangnya masih dipegang pihak BUP yang mengelola titik labuh jangkar itu. Dijelaskannya, kapal masuk dan berlabuh di titik lego jangkar bisa parkir berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sehingga, kapal-kapal yang masuk April lalu bisa saja bayarnya akhir tahun ini atau tahun sesuai jadwal kapan mereka keluar. (mas/ais)

Nurdin Basirun
Gubernur Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here