Mana Realisasi Lego Jangkar?

0
62
Sejumlah tangker Lego Jangkar di perairan Kepri beberapa wsaktu lalu. f-istimewa

Saya tak tertarik dgn komentar Kadishub Pemprov Kepri tentang pengelolaan jasa pandu kapal dan labuh kapal di perairan Kepri. Wacananya sejak dulu tidak terealisasi. Padahal pemerintah pusat sudah tidak memungut lagi tarif itu sejak regulasinya berubah.
+6281268335626

TANGGAPAN :
Pemerintah masih kurang serius memperjuangkan masalah labuh jangkar,yang hingga saat ini masih mandet di level pemerintah Pusat.

Kita sangat menyangkan, PAD dari sektor kelautan masih belum dimaksimalkan. Kita melihat Pemprov masih belum punya keberanian untuk itu.

Pemprov Kepri tidak memiliki alasan untuk menyerah maupun mengalah karena diamanahkan UU Pemda untuk dapat mengelola sektor kelautan 0-12 mill. Apalagi tujuan Pemprov Kepri mengelola labuh jangkar itu untuk kepentingan masyarakat dan daerah, bukan untuk korupsi sehingga wajar Gubernur Nurdin dituntut berani mengelola sektor tersebut.

Selama ini hanya sebatas wacana, pelemparan isu, tanpa diikuti perjuangan yang dapat membuahkan hasil. Permasalahan ini, memang membutuhkan keberanian gubernur.

Iskandar mengemukakan target pendapatan dari labuh jangkar kapal yang dimasukkan dalam struktur anggaran daerah menyebabkan terjadinya defisit. Padahal target pendapatan daerah dari sektor itu sudah berulang kali diyakini masuk, namun kenyataannya nol, termasuk tahun ini. Targer yang ingin dicapai hampir mencapai Rp60 miliar, namun realisasi masih nihil.

Kegagalan dalam negosiasi itu menunjukkan ada yang salah dalam proses administrasi dan teknis pengalihan kewenangan dalam pengelolaan labuh jangkar kapal, meski berdasarkan UU Pemda, pemerintah provinsi berhak mengelola potensi kelautan 0-12 mill.

Padahal upaya hukum sudah ditempuh Pemprov Kepri, mulai dari menang di sidang nonligitasi di Kementerian Hukum dan HAM, mengantongi “legal oppinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Kepri, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta membuat petunjuk teknis (Juknis) terkait mekanisme pemungutan retribusi labuh jangkar.

Kami memahami dinamika yang terjadi selama proses lobi. Namun itu tidak cukup jika tidak disertai keberanian untuk menegakkan aturan.

Seandainya Kementerian Perhubungan bersikeras mengelola labuh jangkar dengan maksud untuk menambah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka seharusnya kompromi dengan Pemprov Kepri. Kompromi tersebut terkait bagian yang harus diterima Pemprov Kepri.

Kuncinya adalah Pergub, apakah Gubernur Kepri berani? Tapi jika ini adalah kepentingan pembangunan masyarakat Kepri, dari sisi hukum dan diaturan adalah kuat, dan bukan untuk dikorupsi. Tidak ada alasan Gubernur tidak tandatangan Pergub-nya untuk mengatur secara detail bagaimana cara memungut retribusi karna gubernur yang bisa tandatangan mewakili masyarakat Kepri,” katanya. (ais)

Ing Iskandarsyah
Anggota DPRD Kepri,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here