Mana Realisasi Lego Jangkar?

0
181
Sejumlah kapal tanker saat lego jangkar di perairan Kepri. f-istimewa

Saya tak tertarik dgn komentar Kadishub Pemprov Kepri tentang pengelolaan jasa pandu kapal dan labuh kapal di perairan Kepri. Wacananya sejak dulu tidak terealisasi. Padahal pemerintah pusat sudah tidak memungut lagi tarif itu sejak regulasinya berubah.
+6281268335626

TANGGAPAN:
Sesuai Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27. Di pasal ini sudah jelas disebutkan wewenang provinsi mengelola laut 12 mil.

Selama ini lego jangkar dikelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan menyetorkan pajak ke Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Perhubungan RI.

Kita belum melakukan pengelolaan labuh jangkar karena masih mengkaji Pergub sebagai payung hukumnya.

Kajian perlu dilakukan agar nantinya penerapan pengelolaan labuh jangkar ini berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

Pergub-nya sudah ada namun harus kita kaji lagi. Tak hanya mengkaji Pergub pengelolaan labuh jangka tersebut, pemprov juga bakal melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerapan labuh jangkar tersebut.

Kita ingin nantinya penerapan yang kita lakukan terkait pemungutan labuh jangkar ini tidak menimbulkan persoalan hukum yang ada.

Kita upayakan cepat tapi tidak terlalu tergesa-gesa agar kita tidak lalai. Saya optimis pengelolaan labuh jangkar ini dapat segera terealisasikan di Provinsi Kepri sehingga mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.

DPRD Provinsi Kepri sudah meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk segera merealisasikan pengelolaan labuh jangkar ini. Karena dengan direalisasikannya labuh jangkar ini dapat meningkatkan perekonomian di daerah Kepri. (ais)

H Nurdin Basirun
Gubernur Kepri,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here