Manfaat Penanaman Modal Asing dan Nasib Pulau-pulau Kecil

0
1290

Oleh: Syantika Cahya Pamilia
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau yang memiliki keindahan dan keanekaragaman hayati dan nonhayati, dan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Contoh potensi yang dimiliki berupa pemanfaatan pembuatan sumber daya buatan, meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikananan serta pemanfaatan jasa-jasa lingkungan meliputi keindahan alam, instalasi air bawah laut serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir tersebut.

Kawasan pulau-pulau kecil ini telah menjadi magnet bagi warga asing untuk datang dan berinvestasi dalam memanfaatkan keberadaan pulau-pulau tersebut. Melalui pengesahan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemanfaatan itu sendiri merupakan bagian dari pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bermukim disekitar pulau tersebut serta menjaga kedaulatan negara. Namun kondisi pulau-pulau kecil ini sangat rentan diambil alih oleh pihak asing, pasalnya masih ada dari pulau-pulau tersebut yang belum memiliki nama dan belum terverifikasi oleh PBB sehingga ada celah bagi mereka untuk mengklaim kepemilikan pulau tersebut.

Penamaan pulau-pulau tersebut sangat penting dilakukan karena sekarang ini pulau tak bernama tersebut sudah banyak ditempati oleh pihak asing untuk kepentingan mereka sendiri, contohnya pulau tak bernama yang berada di NTT. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menyarankan agar dilakukan pendataan ulang oleh pemerintah terkait masa kontrak dan nilai tambah bagi daerah dan minimal pemasangan mercusuar atau pendirian pos penjagaan pada semua pulau ada namanya maupun tidak, berpenghuni maupun tidak, sebagai tanda batas wilayah dipulau tersebut.

Baca Juga :  Utamakan Pembangunan Kemaslahatan Rakyat

Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga saat ini sudah terdapat 16.056 pulau yang sudah diberi nama dan terverifikasi, sedangkan sisanya masih belum bernama dan ada kemungkinan masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah divalidasi dan dilakukan verifikasi pembakuan nama. Sebanyak 55 pulau sudah dikelola dan 34 diantaranya dikelola oleh pihak asing. Lebih dari setengah porsi pengelolaan pulau-pulau di Indonesia dilakukan oleh pihak asing dalam bentuk pendirian perusahaan asing serta investasi atau penanaman modal yang tentu saja akan berdampak bagi kita. Selama kekayaan Indonesia masih dikelola oleh pihak asing, maka Indonesia tak akan pernah makmur. Jadi, apakah Indonesia harus selalu menerima investasi asing ?

Penanaman modal asing dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil banyak dilimpahkan pada sektor pariwisata. Misalnya, yang sedang berkembang sekarang di Kepulauan Raja Ampat, di kawasan Sumatera seperti di Kepulauan Mentawai dan Nias, serta yang telah lama berkembang di Bali, Lombok, dan Kepulauan Riau. Pengelolaan tersebut tidak pernah jauh dari adanya isu-isu penjualan pulau-pulau kecil khususnya yang belum memiliki nama. Pulau-pulau yang sudah bernama pun kerap didaftarkan di website privateislandonline.com., laman yang dikelola perusahaan asal Ontario, Kanada, Private Islands Inc. sebagai pulau yang dijual atau disewakan. Bukan kali ini saja, pulau-pulau kecil di Indonesia juga dikabarkan dijual secara online pada tahun 2009, situs yang sama menjual tiga pulau di Mentawai yakni Pulau Makaroni, Pulau Siloinak dan Pulau Kandui. Tahun 2014, website yang sama kembali mempromosikan Pulau Kiluan yang dicantumkan seharga 3,5 miliar Rupiah dan Pulau Kumbang di Sumatera Barat ditawarkan dengan harga 22 miliar Rupiah. Dua pulau pribadi, yakni Pulau Tojo Una Una di Sulawesi Tengah berstatus sewa pada website yang sama dengan “harga sesuai permintaan”, serta Pulau Ajab di Bintan dipromosikan dengan harga 44 miliar rupiah yang iklannya dipajang sejak Selasa (16/01/18) di laman yang sama juga.

Baca Juga :  Tindakan Aborsi dalam Perfektif Hukum Kesehatan

Hal tersebut seharusnya menjadi fokus kita bersama dan khususnya pemerintah untuk terus memperhatikan pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil di nusantara ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya, karena berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, penguasaan pulau di Indonesia hanya boleh 70 persen dari luas pulau dan 30 persen lainnya harus digunakan untuk keperluan konservasi alam. Lebih lanjut dirinci bahwa pulau tidak dijual karena daratan tetap milik publik (dalam hal ini adalah negara), namun tanahnya bisa dikelola sesuai izin Hak Guna Bangunan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dengan mengantongi izin Hak Pakai. Dengan demikian, seharusnya kasus penjualan atau penyewaan pulau secara online oleh perusahaan tersebut bisa ditindak lanjuti agar tidak terulang kembali atas dasar peraturan yang ada bahwa orang asing tidak bisa membeli pulau-pulau yang ada di tanah kita ini.

Penanaman modal asing memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positif masuknya modal baru untuk pembangunan yang akan menambah devisa negara. Berdirinya perusahaan-perusahaan baru akan menambah pemasukan bagi negara berupa pajak penghasilan, penyerapan tenaga kerja, pengalaman dalam perdagangan internasional (ekspor-impor). Walaupun tidak banyak, namun dampak yang dihasilkan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perekonomian negara.

Adapun dampak negatif yang diterima bila selalu menerima investasi asing, yaitu mematikan semangat masyarakat agar dapat bersaing dan mengembangkan potensi yang mereka dan daerahnya miliki, banyak berdiri perusahaan yang dikelola oleh pihak asing, menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terkait berdiri dan sistem kerja serta kebijakan yang mengikuti peraturan mereka buat, sumber daya alam yang dikelola asing motifnya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan keuntungannya dibawa ke negaranya, sistem bagi hasil (product sharing) tidak sebanding dengan kerusakan yang timbul dan harus ditanggung pemerintah atau masyarakat itu sendiri, diskriminasi pendapatan antara pegawai asing dan pegawai lokal dikarenakan manajemen produksi dibuat oleh mereka.

Baca Juga :  Senjata Pemusnah Itu Adalah Narkoba!

Dalam perkembangannya, perusahaan asing akan menguasai pasar lokal, sehingga dikhawatirkan produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk asing sehingga sektor keuangan negara menjadi tidak stabil dan akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, serta maraknya monopoli kekuasaan apabila kurangnya pengawasan dalam pengelolaan yang mereka lakukan.

Penanaman modal asing memang memiliki dampak yang baik dan buruk bagi negara. Namun lebih baik agar pemerintah dapat membatasi penanaman modal asing tersebut dan memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan tetap melakukan pengawasan serta evaluasi agar pengelolaan yang dilakukan tidak sia-sia. Meskipun Pemerintah menegaskan tidak ada praktik penjualan pulau kepada pihak asing, kita harus tetap waspada dan menjadikan permasalahan tersebut sebagai pusat perhatian seluruh bangsa Indonesia untuk selalu dijaga dan dimanfaatkan potensinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here