Manfaat Perda Bagi Masyarakat

0
1931
M. ALI BAZAR MARILAU, S. Sos

Oleh: M. ALI BAZAR MARILAU, S. Sos

Cakupan tata urutan perundangan begitu luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;, Ketetapan MPR, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kajian hukum, tata urutan peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan pandangan bahwa sistem hukum merupakan sistem hierarki dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Hal ini sesuai Teori Stufenbau (Stufen Theory) atau yang dipopulerkan oleh ahli ilmu hukum yang bernama Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak) .Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Pada hakikatnya manusia mempunyai cita-cita untuk dapat hidup damai dan sejahtera. Dalam arti upaya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan mutlak harus didukung dan dibina bersama-sama manusia lainnya atau dengan kata lain untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia perlu adanya kerja sama antara manusia itu sendiri. Hal itu sesuai dengan kodrat manusia yang menyatakan bahwa manusia adalah mahkluk individu dan mahkluk sosial. Dengan demikian untuk dapat menjalankan kehidupan sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial dibutuhkannya sebuah kesepakatan atau perjanjian untuk mengatur jalannya kehidupan sosial tersebut.

Oleh karena itu dibuatkan sebuah aturan-aturan atau sebuah konstitusi. Sedangkan Konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerinah yang akan mengatur mereka. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.

Menurut Kamus Besar Bhasa Indonesia aturan adalah tata, kaidah, susunan atau cara menyusun atau sistem. Manusia merupakan mahkluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Karena seringnya terjadi interaksi antar manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat manusia-manusia tersebut untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Tujuan adanya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mengatur sedemikian rupa dengan ketentuan resmi sehingga terjadinya keteraturan mencapai sebuah tujuan.

Ada beberapa hal terkait aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga masih berkaitan dengan implementasi terbentuknya Peraturan Daerah dan menjadi sendi-sendi kehidupan di masyarakat Norma agama, Norma kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Hukum.

Pengertian Peraturan sebenarnya, pengertian dari peraturan itu apa? Dimana saja kita dapat menjumpai yang namanya aturan, contoh aturan begitu banyak. Tentulah kalau kita tidak mengetahui pengertian peraturan itu sendiri, kita tidak dapat mengikuti atau menerapkannya pada diri sendiri dengan benar. Pada pembahasan diskusi ini, kamu akan mengetahui pengertian peraturan dan contoh aturan yang ada mulai dari peraturan yang ada pada lingkungan sampai pada lingkungan yang lebih luas.

Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Setiap tempat memiliki peraturannya sendiri, dari contoh yang kecil saja, dirumah misalnya. Bahkan dirumah juga ada peraturan, apa contohnya? Misalnya adalah peraturan harus mencuci piring sendiri setelah makan, harus membereskan tempat tidur setelah bangun tidur, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya.

Itu baru contoh peraturan yang ada di rumah, di lingkungan masyarakat sendiri terdapat juga peraturan yang diperuntukkan bagi anggota masyarakat. Contoh peraturan yang terdapat di masyarakat adalah: setiap warga RT harus melaporkan tamu mereka yang menginap kepada ketua RT. Ada juga peraturan untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka. Disekolah, kita juga menjumpai yang namanya peraturan, contohnya saja semua siswa harus berpakian seragam sesuai dengan pakaian yang telah ditentukan. Peraturan tidak boleh ribut dikelas, peraturan tidak boleh terlambat, peraturan untuk piket, peraturan dimana siswa laki-laki tidak boleh berambut gondrong, peraturan tidak boleh membawa hp ke sekolah dan banyak lagi. Sangat banyak contoh peraturan yang ada, selain yang telah disebutkan tadi terdapat juga peraturan lain seperti peraturan kantor, peraturan lalu lintas, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Jika kita berbicara mengenai peraturan, anda juga tentunya mengenal yang disebut dengan peraturan pusat dan peraturan daerah. Lalu apa pengertian peraturan pusat dan pengertian peraturan daerah tersebut?

Pengertian peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Dimana peraturan ini haruslah dijalankan dan ditaati oleh seluruh warga maupun pemerintah daerah. Contoh peraturan pusat adalah peraturan yang ada dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, Keputusan presiden, dan juga intruksi menteri.

Pengertian peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di daerah baik daerah tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.. Lembaga yang dimaksudkan seperti DPR, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Contohnya peraturan daerah provinsi, peratura daerah kabupaten, maupun PERDES atau peraturan desa.

Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Kita ketahu bersama diciptakannnya peraturan daerah.

Menurut Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengungkapkan bahwa peraturan daerah (Perda) adalah produk hukum langsung yang dihasilkan oleh rakyat atau legislative rule. Oleh sebab itu secara konstitusional Perda tidak bisa dibatalkan oleh produk hukum pemerintah seperti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Itu sekilas makna berkaitan dengan apa itu peraturan, pengertian peraturan dan contoh peraturan. Dari pembahasan ini mungkin anda akan lebih memahami mengenai peraturan. Pada bahasan selanjutnya kita akan mengulas macam-macam peraturan yang berlaku di indonesia mulai dari peraturan yang tertinggi sampai dengan peraturan daerah.

Berdasarkan data dari Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kita ketahui bersama diciptakannnya peraturan daerah melalui definisi perda itu sendiri yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daeah bersama Kepala Daerah ( Gubernur atau Bupati/ Walikota ). Saat ini terdapat 415 pemerintahan kabupaten, 93 pemerintahan kota dan 34 pemerintahan provinsi. Sehingga bisa dibayangkan betapa banyaknya regulasi peraturan daerah yang sudah direncanakan, disusun, dibahas, selanjutnya disahkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga DPRD.

Berdasarkan Kajian Komite Pemantauan Pelaksanaaan Otonomi Daeah (KPPOD) terbaru bahwa dari 1082 peraturan daerah yang dikaji, lebih dari 50 persen bermasalah. Sepanjang 2016 pada gelombang I terdapat 383 perda yang dikaji dan 172 diantaranya dinyatakan bermasalah. Selanjutnya pada gelombang II dari 507 perda terdapat 262 perda yang bermasalah. Sedangkan yang terakhrir 152 perda yang dinyatakan bermasalah dari total 410 perda yang dikaji.

Dalam merancang sebuah Peraturan Daerah (perda), maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur.
2. Kemampuan teknis perundang-undangan
3. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan
4. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang perda.

Sebelum dijelaskan mengenai tujuan dari pembuatan Peraturan Daerah (Perda), maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan tentang tujuan hukum yang di kemukakan oleh para pakar. Menurut O. Notohamijojo (1970:80) merumuskan tujuan hukum yaitu sebagai berikut :

Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan) atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Mahadi (1994:32) bahwa tujuan hukum yang semestinya dicapai yaitu “ mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat”.

Berdasarkan beberapa pengertian dan konsep dari tujuan hukum tersebut di atas, maka peraturan daerah yang merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya, oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam peraturan daerah harus mengikutsertakan masyarakat yang bersangkutan.

Dilibatkannya masyarakat dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah, maka diharapkan nantinya setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dan juga tidak ada hak-hak masyarakat terabaikan.

Namun fenomena yang terjadi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah masih banyak yang belum terealisasi sehingga akibatnya adalah banyak peraturan daerah yang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Di sinilah peranan bagian hukum sangat diharapkan untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi karena bagian hukum sebagai pelaksana teknis dalam membantu tugas Kepala Daerah untuk membuat suatu rancangan peraturan daerah.

Idealnya bahwa untuk menghasilkan produk peraturan daerah yang baik dan dapat berlaku efektif, maka segenap komponen masyarakat harus dilibatkan, olehnya perangkat di daerah utamanya bagian hukum harus lebih pro aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah yang akan diatur. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here