Mantan Kepala BPBD Kepri Ditetapkan Tersangka

0
468
Kajati Kepri Asri Agung Putra di dampingi Wakajati Muhammad Taufik, Asintel Kajati Kepri Martono dan Asisten tindak pidana khusus Feritas saat mengumumkan dua orang tersangka korupsi perjalanan dinas di BPBD Kepri. F-Raymon/Tanjungpinang Pos.

TANJUNGPINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menetapkan mantan kepala pelaksana BPPD Kepri Edi Irawan (53) dan anak buahnya Maruli (39) dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepri, Senin (10/12) pagi.

Diperkirakan menimbulkan kerugian negara senilai Rp 1.276.895.132. Dimulai dari tahun 2013 sampai 2016 lalu.

Kedua tersangka ini merupakan mantan kepala pelaksana dan bendahara pengeluran BPBD Kepri.

Kajati Kepri, Asri Agung Putra mengatakan, Satuan Khusus (Satgasus) Kejati Kepri memulai penyelidikan dugaan tindakan pidana korupsi, mulai Oktober 2018.
“Ditetapkan menimbulkan kerugian negara menggunakan APBD Provinsi Kepri melalui anggaran perjalanan dinas di BPBD Kepri,” katanya.

Ia menyebutkan, setelah Satgasus Kejati Kepri memaparkan maka pihaknya berkesimpulan, menetapkan Edi Irawan (53) PNS dan Maruli (39) PNS selaku bendahara pengeluaran pada BPBD Kepri tahun 2013 hingga 2016.

“Ditemukan beberapa barang bukti dan meraka terlibat melakukan perjalan dinas fiktif,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam DPA nilai pagu anggrana untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah diantara tahun 2013 dengan pagu anggrana Rp 1.486.053.000. Kemudian tahun 2014 pagu anggrana senilai Rp 1.824.976.000 dan tahun 2015, dengan pagu anggaran Rp 1.171.050.000.

“Sedangkan di tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.196.371.219,” tuturnya.

Dituturkannya, dalam pelaksanaan perjalanan dinas terdapat beberapa pengguna nama-nama fiktif dan ditentukan dokumen pertanggung jawaban yang tidak memadai.

“Sehingga anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” imbuhnya.

Menurutnya, pada 2013 ditemukan kerugian perjalan dinas fiktif senilai Rp 289.199.100, tahun 2014 sejumlah Rp 470.815.450, tahun 2015 sebesar Rp 321.493.599 dan tahun 2016 Rp 195.386.983.

“Bahwa anggatan perjalan dinas yang dikeluarkan tersebut diindikasikan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.276.895.131,” ujarnya. (ray)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here