Maraknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia

0
1064
Nurrayda Yuniarta

Oleh: Nurrayda Yuniarta
Mahasiswa Stisipol Raja Ali Haji Tanjungpinang

Sejauh ini indonesia masih memerlukan investor asing, dan dengan ini indonesia membuka kesempatan masuknya tenaga asing ke indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan TKI. Terutama dengan cara mewajibkan bagi perusaahan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di indonesia dengan membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Hal ini diatur dalam peraturan menteri nomor per.02/men/iii/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Di tengah merebaknya isu ekonomi yang sedang melemah ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya serbuan ribuan tenaga kerja asing khususnya dari China.

Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri mengklaim telah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Adapun masalah rekomendasi dan perizinan berbais kontrak yang menjadi masalah sebelumnya untuk itu dari Kemnaker akan ada perubahan dalam regulasi. Begitu juga dengan penguatan pengawasan yang akan dilakukan. Orang asing pada dasarnya boleh masuk dan bekerja di Indonesia kecuali secara aturan dilarang seperti misalnya pekerja kasar. M.Hanif dhakiri menambahkan, tidak ada sektor tertentu yang akan dipemudah bagi tenaga kerja asing. Termasuk pekerja di bidang e-commerce di jabatan-jabatan tertentu. Karena dalam klasifikasi jabatan (e-commerce) di Indonesia tidak ada, karena ini jabatan baru jadi perlu ada solusinya, Adapun masalah permudah tenaga kerja itu merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo.Sebab, permasalahan tenaga kerja asing ilegal ini adalah permasalahan hukum yang penyelesaiannya mudah.Kalau masalah tenaga kerja asing ilegal itu masalah hukum yang penyelesaiannya relatif mudah Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang perlu lebih diwaspadai adalah tenaga kerja asing legal yang masuk Indonesia. Dikatakan, tenaga kerja asing legal ini bukan permasalahan hukum tetapi permasalahan kebijakan.Ia menjelaskan mereka yang masuk ke Indonesia secara legal ini justru yang berpotensi untuk menghabiskan formasi-formasi yang ada. Pada kesempatan itu ia mencontohkan adanya sebuah kegiatan pembangunan yang melibatkan kontraktor asin.Dan Mereka ini dalam kontraknya, membawa sendiri perlengkapan kerja termasuk material yang akan digunakan dan bahkan pula sampai tukang sapu atau petugas kebersihan pun membawa dari negaranya, tidak menggunakan tenaga kerja lokal.berbaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan.Ini bukan permasalahan hukum, tetapi masalah kebijakan, sehingga penyelesaiannya akan lebih rumit ketimbang tenaga kerja asing ilegal.

Baca Juga :  Saatnya Mendiversifikasi Kekuatan Ekonomi Kepri ke Nonmanufaktur

Hal ini yang mengakibatkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Penandatanganan Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang ‘’Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA)’’ oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.Pihak-pihak yang pro menganggap Perpres tersebut bakal memberikan investasi lebih banyak dari luar negeri ke dalam negeri. Namun, pihak-pihak yang kontra justru merasa Perpres tersebut bakal membuat arus kedatangan pekerja asing ke dalam negeri semakin deras.

Baca Juga :  Partisipasi Pemilih Perempuan Berbanding Terbalik dengan Keterwakilan Perempuan

Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS), TKA di Indonesia per akhir 2017 kemarin 85.974 orang, ada dua cara untuk mencari perbandingan dan menentukan apakah TKA benar telah membanjiri Indonesia, yakni dengan menghitung berapa jumlah Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) di luar negeri atau membandingkan TKA di negara-negara lain. Perpres TKA bukan Membebaskan Tenaga Asing Bekerja di Indonesia TKI indonesia itu besar, kalau pakai survei World Bank ada sekitar 9 juta per akhir 2017. 55 persennya ada di Malaysia, 13 persen di Saudi Arabia, 10 persen di Cina atau Taipei, dan di negara-negara lain. Sementara jika merujuk pada data TKA di beberapa negara, mengambil contoh Singapura yang satu per lima warga di sana adalah TKA. Keberadaan TKA yang besar juga bisa ditemui di Qatar, Uni Emirat Arab, di mana jumlah TKA di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Dia juga menyinggung tentang kekhawatiran jumlah TKA asal China di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Hanif menilai justru TKI yang menyerbu China, bukan TKA asal China yang membanjiri Indonesia. Presiden Teken Perpres Permudah TKA, Menaker Minta kepada Masyarakat Tak Khawatir TKI kita di Hongkong sudah lebih dari 150.000 orang. Di Makau sekitar 20.000 orang. Di Taiwan sekitar 200.000 orang. Sementara jumlah TKA asal China yang kerja di Indonesia sampai akhir 2017 sekitar 24.800-an. agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan Perpres 20/2018 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Perpres tersebut bertujuan untuk mempermudah investasi dari luar negeri masuk ke Indonesia, namun tidak menghilangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh TKA untuk bisa bekerja di Indonesia.

Baca Juga :  Pilkada dan Perubahan

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang ’’PenggunaanTenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)’’.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ‘’Ketenagakerjaan’’.keputusan Presiden Jokowi menerbitkan perpres tersebut adalah semata-mata untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit sehingga kerap memakan biaya tinggi dan menimbulkan pungutan liar (pungli). Dalam penyederhanaan izin ini, tetap mencantumkan aturan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh TKA, di antaranya mempunyai keahlian atau kompetensi, level menengah ke atas, hanya menduduki jabatan tertentu, lamanya bekerja, hingga harus membayar kompensasi. Bahkan, perpres mengatur harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia atau lokal. keputusan Presiden Jokowi menerbitkan perpres tersebut adalah semata-mata untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit sehingga kerap memakan biaya tinggi dan menimbulkan pungutan liar (pungli). Dalam penyederhanaan izin ini, lanjut Hanif, tetap mencantumkan aturan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh TKA, di antaranya mempunyai keahlian atau kompetensi, level menengah ke atas, hanya menduduki jabatan tertentu, lamanya bekerja, hingga harus membayar kompensasi. Bahkan, perpres mengatur harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia atau lokal.Saran sayauntuk upaya pemerintah dalam mengatasi ketenaga kerjaanya itu dengan cara memperluas kesempatan kerja, mempermudah proses rekrumen tenaga kerja, meningkatkan pengetahuan dan skill tenaga kerja tetaplah menjadi pemerintah yang bertanggungjawab dan jadilah masyarakat yang pintar. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here