Maret 2018, Penerimaan CPNS!

0
6141
SIAP APEL: Sejumlah pegawai Pemprov Kepri siap kerja usai mengikuti apel, belum lama ini di Kantor Gubernur Kepri di Dompak.f-mazpram/humas pemprov kepri

PGRI Kepri Desak MenpanRB Terima Guru

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kepri, Dadang AG mengatakan, kebutuhan guru di Kepri sudah darurat. Karena itu diminta agar MenpanRB membuka penerimaan CPNS tahun depan. Namun, ada kemungkinan dilakukan perekrutan CPNS, Maret 2018 nanti.

TANJUNGPUNANG – DADANG mengatakan, guru yang diangkat puluhan tahun lalu banyak yang pensiun sejak tahun 2017 dan akan berlanjut setiap tahun sampai 2021 nanti.

PGRI sendiri sudah dua kali mendesak KemenpanRB agar menerima guru CPNS tahun depan. Ia juga meminta Pemko/Pemkab se-Kepri untuk turut meminta KemenpanRB agar menerima CPNS tahun depan.

Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI, PGRI juga sudah menyampaikan banyaknya kekurangan guru di Kepri. ”Mudah-mudahan tahun depan ada penerimaan guru,” ujar Dadang via ponselnya, Kamis (13/12).

Ia menjelaskan, dalam setiap kali pertemuan sesama pengurus dan anggota PGRI, masalah kekurangan guru ini selalu dibahas. Agar mutu pendidikan tidak menurun, maka harus ada penambahan guru secepatnya.

”Kalau kementerian mengatakan guru mencukupi, saya tidak tahu apa dasar mereka mengatakan itu. Kita yang tiap hari mengajar tahu kondisi sebenarnya. Untuk Kepri, sudah darurat kekurangan guru,” tambah pria yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang ini.

MenpanRB Targetkan Maret
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menargetkan pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Maret 2018 mendatang. Hal itu disampaikan Deputi SDM KemenPAB-RB Setiawan Wangsaatmaja.

Dia mengatakan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan terlebih dahulu melakukan validasi usulan formasi yang masuk dari seluruh instansi dan daerah.

Baca Juga :  Murid PAUD Kartika Pamer Toga

”Validasi usulan Februari, Maret, baru merencanakan perekrutan dan seleksi,” ujarnya di Hotel Grand Mulya, Sentul, Bogor, Rabu (13/12).

Setiawan melanjutkan, profil Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain memperhatikan integritas, memahami informasi dan teknologi, menguasai bahasa asing, memiliki jaringan, serta wirausaha. Lima faktor tersebut menjadi tolak ukur pemilihan ASN.

”Profil ini yang menjadi fokus untuk mencari ASN sampai tahun 2024,” katanya.

Adapun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang selama ini dipetakan KemenPAN-RB pada empat periode terakhir, yaitu good governance tahun 2005-2009, reformasi birokrasi tahun 2010-2014, ASN merit system pada 2015-2019, dan world class government yang ditargetkan tahun 2020-2024.

Hingga saat ini, sudah 80 persen usulan formasi yang masuk. ”Sekali lagi, usulan tersebut masih akan diseleksi jabatan formasi mana yang mendukung pemda (pemerintah daerah) tersebut,” tutur Setiawan.

Pada penerimaan CPNS 2018 mendatang, KemenPAN-RB akan memfokuskan pada jabatan teknis atau fungsional. Hal tersebut melihat jumlah ASN bidang Administrasi sudah menjadi yang tertinggi dengan persentasi 37,7 persen dari jumlah ASN di Indonesia, sementara tenaga pengajar yakni 37,6 persen.

Usul Kuota CPNS 2018 Sebanyak 250 Ribu
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut pada 2018 sebanyak 250 ribu. Jumlah tersebut untuk menutupi jumlah pensiun yang pada 2018 mencapai 250 ribu orang.

Menurut Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, kuota tersebut akan diisi oleh 38 ribu CPNS pusat dan sisanya daerah. ”Prinsip rekrutmen CPNS adalah zero growth. Karena ada 250 PNS pensiun, otomatis kami usulkan ke Kementerian Keuangan sebesar itu. Apakah dipenuhi atau tidak tergantung keuangan negara,” kata Setiawan.

Baca Juga :  Kuasai Alquran di Tengah Kampung Agrowisata

Bila anggaran memadai, lanjutnya, masalah kekurangan pegawai akan teratasi. Sebab, semuanya akan diakomodir. Sebaliknya bila dana minim akan membuat jumlah pegawai makin berkurang.

Nantinya, kuota 250 ribu ini akan memenuhi formasi jabatan yang dibutuhkan yaitu tenaga pendidikan, kesehatan, dan pegawai yang dibutuhkan sesuai program Nawacita. ”Nanti dibagi-bagi. Jadi tidak bisa dikhususkan untuk satu instansi. Misalnya semua guru atau tenaga kesehatan. Harus dibagi sesuai usulan kebutuhan instansi,” tandas Setiawan.

Pemda Dijatah 212 Ribu Kursi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut tahun depan sebanyak 250 ribu kursi.

Namun, berapa pastinya kuota, sangat tergantung kementerian keuangan karenaa menyangkut dana yang harus disiapkan untuk gaji. ”Tapi nanti berapa yang approve oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu, red) kami tidak tahun,’’ jelas Setiawan lagi.

Setiawan mengatakan, persetujuan kuota CPNS baru tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Yang pasti, usulan kuota yang mencapai seperempat juta kursi itu berdasarkan jumlah PNS pensiun tahun depan.

Kuota itu dibagi untuk instansi pusat sebesar 38 ribu kursi. Dan, sisanya sebanyak 212 ribu kursi untuk instansi pemerintah daerah (pemda) tingkat satu maupun dua.

Meskipun belum ada keputusan resmi dari Kemenkeu soal kuota CPNS baru tahun depan, Setiawan bisa memprediksi bahwa kuota yang disetujui kurang dari 250 ribu kursi. Sebab, pemerintah saat ini masih menerapkan prinsip zero minus growth dalam merekrut pegawai baru. Prinsip itu maksudnya mengangkat CPNS baru kurang dari jumlah yang pensiun.

Baca Juga :  Gudang Hang Nadim Sudah Overload

Sambil menunggu ketetapan kuota itu, dia mengingatkan terkait munculnya kabar calo atau pihak yang bisa meloloskan CPNS baru. Dia menegaskan sistem seleksi CPNS baru diawasi oleh banyak kementerian dan lembaga.

Selain diawasi oleh Kementerian PAN-RB, juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

”Jadi kalau ada yang lolos seleksi itu bukan karena bantuan calo atau oknum. Tetapi memang yang bersangkutan itu sesuai kompetensi,’’ tuturnya.

Salah satu modus penipuan calo CPNS adalah, mengaku kenal dengan jajaran Kementerian PAN-RB. Kemudian imbalan baru diberikan ketika korban dinyatakan lulus CPNS. Jika tidak lulus, cukup mengganti biaya administrasi. ”Jadi calonya apapun hasil seleksi untung,” tegasnya.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik jika benar tahun depan pemerintah membuka lowongan CPNS baru. Dia berharap dari ratusan ribu kuota CPNS baru itu, pemerintah memprioritaskan pengisian kekurangan guru di penjuru Indonesia.

Unifah mengatakan dalam merekrut CPNS guru, dia berharap pemerintah memberikan kesempatan atau prioritas kepada para honorer. Tentunya honorer yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi CPNS guru.

Unifah menegaskan PGRI selama ini mendukung pemenuhan kekurangan guru tetap mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi.(MARTUNAS-JPNN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here