Maret, Ganti Rugi Sei Gong Selesai

0
338
Komisi I DPRD Batam saat bertemu pimpinan BP Batam membahas Sei Gong, Kamis (1/3) di Batam. f-istimewa

BATAM – Komisi I DPRD Kepri, mendatangi Badan Pengusahaan (BP) Batam, untuk memastikan ganti rugi untuk masyarakat, terkait pembangunan waduk Sei Gong. Dari pertemuan dengan BP Batam, sebagaimana disampaikan Ketua Komisi I, Abdulrahman, pihaknya menerima progres positif. Dimana, didapat komitmen BP Batam yang akan mengganti rugi bagi warga, Maret 2018 ini.

Abdulrahman mengaku gembira dengan semakin terangnya penyelesaian ganti rugi waduk Sei Gong. Berdasarkan jadwal, Pemerintah akan memberikan uang kerohiman pada akhir Maret ini. Uang kompensasi ini diberikan setelah sebelumnya Pemerintah mengeluarkan Perpres no 56/2017.

Ketua Komisi I DPRD Kepri, Abdulrahman usai bertemu dengan jajaran Deputi 4 BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri di BP Batam, Rabu (1/3), mengungkapkan hal itu. ”Kami mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang sudah mengeluarkan Perpres 56/2017. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada BP Batam dan Pemprov Kepri yang responsif dan bekerja cepat menyelesaikan masalah ini,” kata Abdulrahman.

Wakil ketua Komisi I Taba Iskandar meminta kepada tim untuk benar-benar menghitung lahan warga yang akan diberikan ganti rugi. ”Selain itu, saya berharap ada standarisasi harga yang sama dilahan yang ada berdasarkan Perpres tersebut,” kata Taba. Berdasarkan Perpres, uang kerohiman akan diberikan untuk pembayaran biaya pembongkaran rumah, sewa rumah, mobilisasi, tunjangan kehilangan pendapatan.

Sebelumnya, sekretaris tim penyelesaian Sei Gong, Syamsul Bahrum mengatakan bahwa sampai saat ini tim independen penilai (appraisal) masih terus melakukan verifikasi. Ia juga mendesak tim appraisal untuk segera menuntaskan penghitungan pada pertengahan Maret. ”Tim verifikasi dan tim Appraisal ini nantinya akan melaporkan kepada tim terpadu. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan kami bawa kepada Gubernur untuk segera di SK-kan uang kerohiman itu,” kata Syamsul.

Di tempat yang sama, Deputi IV BP Batam Mayjen Eko Budi Soeprayitno menjelaskan bahwa total hutan lindung yang akan diberikan uang kerohiman sebesar 68 persil. Sedangkan sisanya sebesar 10 persil dapat diganti rugi berdasarkan Perka BP Batam.

”Jika semua sudah selesai, maka Juni-Juli nanti akan mulai penggenangan. Sehingga tahun ini sudah bisa selesai,” kata Eko.

Dengan hampir rampungnya proses ganti, Eko mengatakan bahwa mekanisme ini bisa menjadi model bagi ganti rugi Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya. Pertemuan ini juga dihadiri anggota Komisi I lainnya antara lain Sukhri Fahrial, Ruslan Kasbulatov, Thomas Suprapto dan Wan Norman Edi. Kepada tim,. Sukhri Fahrial dan Ruslan Kasbulatov berharap agar BP Batam dapat lebih ketat lagi mengawasi lahan milik negara yang ada di Batam ini.(martua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here