Maret, Kantor Bupati Pindah ke Pasir Peti

0
858
KANTOR Bupati Anambas yang baru di Pasir Peti akan segera ditempati bulan depan F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

Bulan Maret 2018 sekretariat Kantor Bupati Kepulauan Anambas, akan pindah berkantor ke Kantor Bupati baru yang berada di Pasir Peti tepatnya di Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan.

ANAMBAS – Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sahtiar mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan Minggu (18/2) ke kantor bupati yang baru.

Peninjauan itu untuk melihat sacara langsung fasilitas sejumlah ruangan yang bakal digunakan nanti. Secara fisik bangunan sudah bisa ditempati, namun masih ada pekerjaan finishing yang terus dikerjakan oleh pihak pelaksana pekerja.

Sahtiar optimis pada bulan Maret tahun 2018, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dilingkungan Sekretariat kantor bupati akan pindah ke kantor baru.

”Khusus ASN yang disekretariat kantor bupati akan pindah pada bulan Maret nanti. Saya yakin bangunan itu akan rampung jelang pindah nanti,” ungkap Sahtiar, Minggu (18/2).

Kantor bupati yang berada di jalan Pasir Peti yang dibangun sejak tahun 2015 silam dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 43 miliar cukup terlihat kokoh dan kuat. Sejumlah fasilitas ruangan kantor bisa menampung pegawai sekitar 500 orang.

Akses jalan menuju ke kantor bupati sudah bisa dilalui, dan jalannya landai dengan dilapisi aspal hitam yang membuat sepeda motor tidak mengalami kendala yang dikendarai.

”Alhamdulilah, akses jalan sudah lancar tanpa hambatan. Sekitar 500 pegawai gedung itu bisa menampungnya,” jelas Sahtiar.

Tambahnya, ada dua dinas yang akan ikut pindah di kantor bupati nanti diantaranya, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Dua kantor itu akan menempati lantai ke tiga, dan hal itu dilakukan untuk menghemat anggaran daerah dari kegiatan sewa kantor. Kalau Dinas Kesehatan dan DisdukCapil, akan pindah ke gedung kantor bupati yang lama di jalan Imam Bonjol.

”Sewa kantor untuk masing-masing dinas bervariasi, mulai dari nilai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta pertahun. Tapi masih ada kantor dinas yang masih tetap membayar kontrak, untuk digunakan sebagai gudang,” terangnya.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here