Mari Berpesta Demokrasi ke TPS

0
232
Ridarman Bay

Oleh : Ridarman Bay, SE, MM
Sekretaris ICMI Orda Kota Tanjungpinang
Komisioner KPU Kepri Periode 2013-2018

Kurang dari dua pekan lagi, rakyat Indonesia akan berpesta. Berpesta demokrasi yang kita kenal dengan Pemilu. Tepatnya, hari Rabu 17 April 2019, kita berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos pilihan kita masing-masing, yakni calon presiden & wakil persiden, calon DPR, calon DPD, calon DPRD provinsi, dan pemilihan calon DPRD Kabupaten/Kota. Ibarat pesta, kita menuju TPS dengan perasaan riang dan gembira. Pagi-pagi kita sudah mandi, sarapan, dan mulai pukul 07.00 wib sudah boleh datang ke TPS untuk mencoblos pilihan kita.

Memang, Pemilu 2019 merupakan Pemilu yang perlu disambut gembira lantaran menerapkan sistem baru, undang-undang baru, dan mekanisme yang juga baru apabila dibandingkan Pemilu 2014. Dimana letak baru nya? Pertama), dasar hukum Pemilu 2019 adalah UU Nomor 7 tahun 2017 yang merupakan gabungan tiga undang-undang, yakni UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Artinya, pada Pemilu sekarang dilakukan serentak antara pemilihan presiden/Wakil presiden dengan pemilihan calon legislatif (caleg). Pada Pemilu 2014, pemilihan presiden/wakil presiden diadakan tiga bulan setelah pemilihan caleg.

Kedua), jumlah partai politik (parpol) yang ikut Pemilu tahun ini bertambah ramai menjadi 16 parpol nasional ditambah 4 (empat) partai politik lokal di Aceh. Pemilu 2014, partai yang ikut hanya 12 parpol nasional dan 3 (tiga) parpol lokal Aceh.

Parpol yang ikut Pemilu sekarang adalah, 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 4. Partai Golongan Karya (Golkar), 5. Partai Nasdem, 6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), 7. Partai Berkarya, 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 12. Partai Amanat Nasional (PAN), 13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 14. Partai Demokrat, 15. Partai Aceh (PA), 16. Partai Sira, 17. Partai Daerah Aceh (PD Aceh), 18. Partai Nanggroe Aceh (PNA), (nomor 15-18, partai lokal Aceh), 19. Partai Bulan Bintang (PBB), 20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia). Empat partai baru yang ikut bertarung adalah, yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, dan PSI.

Ketiga), jika pada Pemilu 2014 masyarakat hanya menerima 4 (empat) lembar surat suara, maka pada Pemilu 2019 pemilih akan memperoleh 5 (lima) surat suara, yaitu; Pertama, surat suara warna abu-abu untuk Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Kedua, surat suara warna kuning untuk Pemilihan Legislatif untuk DPR, Ketiga surat suara warna merah untuk DPD, Keempat, surat suara warna biru untuk DPRD provinsi, dan Kelima, surat suara warna hijau untuk DPRD kabupaten atau kota.

Surat suara yang diterima pemilih juga lebih besar apabila dibandingkan saat Pemilu 2014, seiring dengan bertambahnya parpol berikut calegnya. Hal ini tentu menyulitkan bagi sebagian masyarakat yang mau mencoblos. Oleh karena itu, seyogyanya sebelum berangkat ke TPS, warga sudah mengetahui siapa-siapa yang bakal dipilih. Sebelumnya masyarakat sudah mengetahui visi dan misi caleg pilihannya, sehingga ketika tiba di TPS, pemilih sudah tinggal mencoblos dan tidak perlu lagi melihat-lihat calon yang tertera di surat suara dimaksud.

Keempat), cara menghitung perolehan suara pada Pemilu 2019 juga berbeda dengan Pemilu 2014. Jika Pemilu 2014 memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) atau Quote Harre dalam menentukan jumlah kursi, maka saat pemilu kali ini akan menggunakan teknik Sainte Lague untuk menghitung suara. Caranya, parpol yang memenuhi ambang batas parlemen 4 (empat) persen suaranya akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 (satu) yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.

Hal itu diatur dalam Pasal 415 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya.

Metode penghitungan perolehan kursi dengan cara Sainte Lague ini jelas menguntungkan partai yang mendapatkan suara besar dan sebaliknya bakal menyulitkan partai baru atau partai yang membukukan suara sedikit. Karena partai yang menyabet suara besar maka tentu akan mendapat kuota kursi lebih banyak.

Bagaimana Pemilu di Kepri? Sebagaimana di daerah lain, pertarungan memperebutkan kursi sebagai calon anggota legislatif juga diperkirakan bakal sengit. Menurut data KPU Kepri, pada Pemilu 2019 sebanyak 2.883 caleg hendak bersaing ketat meraih 244 kursi, yaitu posisi di DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Atau total persentase peluangnya rata-rata 8,47 persen. Untuk DPR RI saja, dari empat (4) kursi jatah dari daerah pemilihan (dapil) Kepri, akan diperebutkan oleh sebanyak 57 orang caleg. Begitu juga untuk kursi DPRD provinsi. Sebanyak 543 orang caleg mau memperebutkan 45 kursi yang ada di dewan yang berkantor di Dompak itu, atau perbandingannya 8,3 persen.

Banyaknya caleg yang mendaftar, seharusnya diiringi dengan ramainya warga yang pergi ke TPS. Menurut teori, semakin meriah masyarakat ke TPS maka kian demokrasi daerah tersebut. Maknanya, makin tinggi partisipasi masyarakat terhadap Pemilu menandakan aura demokrasi bertambah demokratis pula.

Tingkat partisipasi pemilih ditunjukkan dengan seberapa banyak warga yang tampak mencoblos ke TPS. Makin banyak yang datang, maka bertambah tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Begitu sebaliknya, semakin sedikit yang hadir mencoblos ke TPS, menandakan kian rendah juga tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu, yang menyatakan juga rendahnya suasana demokrasi suatu daerah.

Berdasarkan data dari KPU Kepri, partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 di bumi “Segantang Lada” itu berjumlah 62,71 persen. Namun untuk partisipasi pemilih pada pemilihan calon legislatif (pileg) tahun yang sama, angkanya cukup tinggi, 71,65 persen. Untuk Pemilu 2019, KPU Kepri menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen sesuai tuntutan yang ditetapkan KPU RI. Apakah sasaran ini bakal tercapai? Sejarah yang bisa membuktikan.

Namun, melihat banyaknya animo politikus partai untuk mencoba meraih simpatik masyarakat untuk memilih mereka menjadi anggota legislatif, perlu diacungi jempol. Meski berat dan ketat, tapi spirit pesta demokrasi sudah mulai mengemuka di tengah alam demokrasi kita. Padahal kalau diperhatikan, kompetisi untuk menjadi caleg, jelas memerlukan usaha keras. Kompetisi tersebut semakin bertambah berat dengan panjangnya jadual kampanye yang memaksa caleg untuk selalu bertemu dengan konstituennya. Kampanye yang lama sudah barang tentu berimplikasi kepada besarnya biaya, tenaga dan energi yang harus dikeluarkan caleg dan partai. Konon kabarnya, ada caleg yang sudah menambah utang untuk membiayai aktifitas kampanyenya.

Tapi, yang namanya pesta tentu memerlukan ongkos. Sebagian ditanggung pemerintah dan partai. Serta sisanya lagi menjadi tanggungjawab caleg. Memang, untuk demokrasi diperlukan fulus yang tidak sedikit. Usai pesta berujung kepada kelelahan, waktu, tenaga, harapan, dan uang. Kalau menang, sudah pasti gembira. Namun bila tidak terpilih, persiapkan diri untuk lima tahun lagi, kalau yakin masih berminat menjadi caleg. Yang penting, jangan stres! Dan…. ayo memilih! ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here