Maritim Mesti Jadi Prioritas di Jemaja

0
647
Rindi Afriadi

Oleh: Rindi Afriadi
Ikatan mahasiswa Muhammadiyah

PARADIGMA pembagunan maritim seharusnya menjadi prioritas di daerah kepulauan, termasuk Jemaja Kabupaten kepulauan Anambas. Kabupaten Anambas punya wilayah laut yang sangat luas. Luasnya 46.664.14 Km2 atau 2,47 persen dari luas Indonesia yang seluas 1.890.754 Km2. Luas daratan jemaja 592.14 Km2 atau 1.27 persen dan luas lautan 46.033.81 Km2 Berdasarkan kondisi tersebut, secara nyata terlihat bahwa sumber daya daratan Anambas sangatlah kecil dan terbatas jika dikembangkan secara masif untuk kegiatan perkebuanan bersekala besar. Sejak 2011, Anambas juga sudah dicanangkan menteri kelautan dan perikanan sebagai kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) melalui kepmen kelautan dan perikanan nomorKEP.35/MEN/2011 seluas 1.262.686.2 hektar. Kabupaten Anambas terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulaaan Anambas. Dalam pasal 3 ayat (1) nomor f menyebut Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri atas cakupan wilayah Kecamatan Jemaja. Pulau Jemaja merupakan pulau kecil dengan luas kurang lebih 208,74 Km2 undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolahan wilayah pesisir dan pulau kecil mengatur bahwa pemanfaatannya diprioritaskan untuk kegiatan konversi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, parawisata, perikanan, pertania anorganic, perternakan, dan pertahanan keamanan negara.

Konflik di Jemaja, Anambas pada Kamis, 29 juni 2017 yang berbuntut ratusan massa membakar puluhan alat berat PT Kartika Jemaja Jaya tentu menyisakan duka. Ratusan masa menolak beroprasinya perusahaan yang ingin mengelola 3.605 hektar lahan menjadi perkebuan karet. Hal ini diakibatkan lambatnya respon terhadap penolakan masyarakat Jemaja terhadap keinginan PT Kartika Jemaja Jaya yang ingin mengelolah lahan 3.605 hektar untuk menjadi perkebunan karet. Pemerintahan pusat tidak ambil peduli dan tidak memperhatikan Kabupaten Anambas khususnya Jemaja, pemerintah tidak memperhatikan penolakan masyarakat yang meminta agar pembukaan perkebunan karet agar ditinjau ulang dan dipertimbang kan secara matang. Menurut data DFW-Indonesia, rencana dan kegiatan investasi PT KJJ di pulau Jemaja telah berlangsung lama dan dimulai sejak tahun 1987. PT KKJ mendapatkan izin lokasi pembangunan perkebunan tanaman karet dari Bupati Anambas No.135/525.21/V/2009 pada tahun 2009, dan persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan produksi No. S846/Menhut-II/2009 dari Menteri Kehutananpada tahun yang sama dan mengantongi SK Menteri Kehutanan RI No.SK.737/Menhut-II/2011tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk perkebunan karet pada tahun 2011. Masalahnya dalam kurun waktu 2009-2016 PT KKJ tidak melakukan kegiatan investasi yang signifikan di lapangan dan bahkan melakukan perubahan bentuk perusahaan dari PMDN menjadi PMA. Padahal, jangka waktu perizinan yang diberikan oleh pmerintah sangat terbatas. Izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Anambas hanya berlaku 3 tahun sejak dikeluarkan.
“Proses izin investasi PT KKJ sudah berlangsung lama dari rezim orde baru, ketika Gubernur Riau mengeluarkan surat rekomendasi pencadangan lahan untuk areal perkebunan atas nama PTKKJ dengan No 505/EK/17 tahun 1998,” kata Abdi.

Saat itu paradigma pembangunan maritim belum menjadi prioritas sehingga para pengambil kebijakan seakan menutup mata terhadap kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil. Termasuk di pulau Jemaja yang saat itu masih merupakan wilayah administrasi Kabupaten Natuna. Kejadian Konflik di Jemaja, Anambas harus cepat direspon olehpe merintahan pusat dan seharusnya dengan kondisi darat yang sangat kecil dan perairan yang begitu luas pemerintah pusat menggunakan akal sehatnya untuk mengizinkan beroprasinya PT yang ingin mengarap hutan menjadi lahan karet. Potensi sumberdaya maritim cukup besar dan tersebar di wilayah Kabupaten Anamabas. Dari perikanan, termasuk perikanan tangkap, budidaya. Selanjutnya dari pariwisata bahari. Dari energy terbarukan yang terdiri dari energi arus laut, pasang surut, gelombang, biofuel alga, panas laut. Sementara Biofarmasetika laut. Dengan melimpahnya keanekaragaman hayati laut Kebupaten Anambas, dapat digunakan untuk pengembangan industri bioteknologi bahan pangan, obat-obatan, kosmetika dan bioremediasi.

Sedangkan dari sektor transportasi laut ada potensi yang besar per tahun. Sementara minyak bumi dan gas offshore juga ada. Sebanyak 70% dari produksi minyak dan gas bumi berasal dari pesisir, dengan 40 dari 60 cekungan potensial mengandung migas terdapat di lepas pantai, 14 dipesisir dan hanya 6 di daratan. Hasil seabed mineral juga belum diperhatikan, sektor industri dan jasa maritim mencapai nilai yang tinggi per tahun.
Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumberdaya laut yang sedemikian besar ini sudah sepatutnya memberikan kontribusi yang besar pula bagi peningkatan perekonomian bangsa, bahkan sudah sepatutnya pula menjadi sektor penggerak ekonomi nasional yang dominan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk wilayah kabupaten Anambas.

Namun pada kenyataannya sektor perikanan dan kelautan masih belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini diperlihatkan dari lambatnya respon pemerintah pusat atas keinginan rakyat Jemaja menolak hutan dijadikan lahan karet selanjutnya dilihat data secara kasat mata bahwa masyarakat pesisir yang merupakan masyarakat yang paling dekat dengan sumberdaya pesisirdan laut umumnya masih tergolong pada masyarakat miskin atau dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Paradigma pembangunan kita umumnya masih memusatkan perhatiannya untuk mengalokasikan sumberdaya pembangunan yang ada kepada sektor-sektor atau wilayah-wilayah yang berpotensi besar dalam menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, yang pada umumnya berlokasi di kawasan darat.

Paradigma yang terus berlangsung sampai saat ini oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah lebih berorientasi ke darat daripada sektor laut. Sudah saatnya bangsa kita mengubah cara pandang pembangunan dari pembangunan yang semata berbasis daratan (Land based development) menjadi lebih berorientasi kepada pembangunan berbasis kelautan (Ocean based development), mengingat negara kita adalah negara kepulauan yang sudah diakui dunia dan terakomodasi dalam UUD 1945 pasal 25A.

Oleh sebab itu, orientasi pembangunan yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here