Masalah KSN Sandera Ranperda Pesisir Kepri

0
212
ING Iskandarsyah saat rapat membahas Ranperda Pesisir di Jakarta, Selasa (4/12). f-istimewa

JAKARTA – Lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), lokasi tambang pasir laut hingga lego jangkar menyandera pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kepri.

Harusnya, Ranperda ini disahkan, 20 November lalu. Namun, karena surat keberatan dari Pemko Batam membuat Ranperda tersebut belum bisa disahkan.

Meski demikian, dicari berbagai solusi agar Ranperda ini bisa disahkan menjadi Perda pada tanggal 10 Desember nanti. Menteri Dalam Negeri sudah memberi syarat itu.

Salah satu solusi yang ditawarkan pusat untuk membahas surat keberatan dari Pemko Batam tersebut adalah akan dibahas bersama lintas kementerian. Semoga ada solusinya.

Anggota Panitia Khusus
(Pansus) Ranperda RZWP3K, Ing Iskandarsyah mengatakan, pihak Kemenko Maritim berjanji akan membahas hal itu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kemendagri, Kamis (6/12) nanti.

Hal ini disampaikan pihak Kemenko Maritim saat mengadakan pertemuan dengan Pansus Ranperda RZWP3K Kepri di Jakarta, Selasa (4/12) kemarin. Hadir juga saat itu sejumlah Kepala OPD terkait Pemprov Kepri, pejabat Kemendagri, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup.

Ing Iskandarsyah mengatakan, kedatangan mereka ke Jakarta untuk konsultasi terkait surat keberatan dari Pemko tersebut serta memantapkan isi Ranperda tersebut.

Keberatan dari Pemko Batam itu menjadi kendala pengesahan nanti. Sebab, untuk mensahkan Ranperda ini, perlu persetujuan substansional (Persub) dari KKP.

Sementara itu, Kementerian Kelautan Perikanan sudah membahas surat Pemko Batam tersebut dan meminta persoalan ini dibahas dulu di daerah. Persub dari KKP pun belum bisa diperoleh sebelum persoalan itu diselesaikan di daerah.

Ing Iskandarsyah juga menyayangkan sikap Pemko Batam yang langsung mengirim surat ke KKP dan kenapa tidak kirim surat ke Gubernur Kepri.

”Kementerian Kelautan Perikanan pun saya kira tak perlu langsung membalasnya langsung ke Pemko. Kan bisa ke Gubernur dikirimkan surat itu. Jadi, Pemprov dan Pemko Batam bisa menyelesaikannya,” ungkapnya lagi.

Padahal, kata dia, pengesahan Ranperda ini sudah di depan mata. Tidak ada persoalan lagi soal pengaturan ruang laut Kepri 0-12 mil. Soal keberatan dari Pemko Batam tersebut, bisa dievaluasi 5 tahun kemudian.

Yang penting, Ranperda ini bisa disahkan dulu menjadi Perda karena sudah sangat banyak yang menunggunya termasuk masyarakat maupun investor.

Lulusan Belanda ini mengatakan, KSN ini merupakan permintaan pemerintah pusat. Meski yang punya wewenang laut 0-12 mil adalah provinsi, namun pusat juga punya kepentingan pada jarak tersebut.

KSN ini misalnya untuk Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk pertahanan keamanan, untuk pembangunan pelabuhan, alur laut nasional dan internasional, kawasan konservasi karang, taman laut nasional dan lainnya.

Bahkan, Pansus DPRD Kepri tidak mau menyetujui semua permintaan pusat. Karena daerah masih perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari laut 0-12 mil.

Ia mencontohkan, laut Bintan diminta menjadi KSN. ”Kan tak mungkin kita kasi semua laut Bintan untuk KSN. Banyak peruntukannya di sana. Untuk wisata, lego jangkar, budidaya, dan lainnya. Tapi ada juga untuk KSN,” bebernya lagi.

Laut Batam juga tidak semuanya dijadikan untuk KSN. Laut Batam banyak peluang mendapatkan PAD yang lebih besar seperti lego jangkar dan lainnya. ”PAD makin besar, kembalinya nanti untuk pembangunan juga. Yang menikmati masyarakat juga,” ungkap politisi PKS Kepri ini.

Ia mengatakan, jangan sampai masalah KSN dan pusat menyandera Ranperda RZWP3K ini. Kabupaten-kota di Kepri harus berkoordinasi dengan pemprov dan juga Badan Pengusahaan (BP) Batam.

”Jangan langsung ke pusat. Pak Gubernur kan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Masalah KSN, pusat juga harus paham bahwa dengan semangat Otonomi Daerah kami juga diberikan hak untuk mengelola. Kalau 30 tahun yang lalu bolehlah karena SDM Kepri mungkin terbatas. Tapi sekarang kami mampu mengelola Kepri dengan baik,” tegasnya. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here