Masalah Sanitasi Permukiman di Tanjungpinang

0
4423
Nurul Yutami

Oleh: Nurul Yutami
Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang Jurusan Kesehatan Lingkungan

Berbicara tentang permukiman tentu tidak lepas dari pengentahuan kita mengenai kondisi saniter atau keadaan lingkungan yang bersih atau baik untuk kesehatan, Pada dasarnya sanitasi juga biasa disebut dengan istilah penyehatan. Beberapa dekade terakhir ini kita sering dibincangkan dengan adanya permasalahan pemukiman yaitu terdapatnya permasalahan pemukiman kumuh dibeberapa kawasan dikota tanjung pinang.

Permasalahan sanitasi permukiman di kota Tanjungpinang umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat sanitasi di daerah dengan jumlah penduduk yang padat. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah: Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan atau pun lahan, dll.

Perkembangan permukiman di Kota Tanjungpinang terutama didaerah pesisir yang telah berlangsung lama mengakibatkan munculnya permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi, menciptakan sentra-sentra perekonomian dan perdagangan serta pengelolaan sanitasi yang rendah. Terjadinya peningkatan pembangunan yang terus menerus dan tidak terkendali dapat dipastikan akan menjadi pemicu terciptanya permukiman yang buruk, yaitu permukiman yang didalamnya tidak terdapat lagi ruang kosong sehingga berimplikasi terhadap minimnya fasilitas permukiman. Tingginya Kepadatan bangunan dan penduduk yang banyak tentunya juga berpengaruh terhadapa jumlah fasilitas sarana dan prsarana yang kan digunakan.

Baca Juga :  Bela Negara Versi Generasi Millenial Melalui Karya

Keterbatasan lahan yang tersedia di daerah permukiman dengan sanitasi buruk atau disebut dengan pemukiman kumuh juga sejalan dengan keinginan masyarakat untuk dapat tetap bermukim di wilayah tersebut menyebabkan pembangunan permukiman pada daerah itu tidak dapat dihindari beserta permasalahan lingkungannya yang menjadi maslah besar hingga sekarang. Pada tahun 2016 luas pemukiman kumuh saat itu mencapai 38.431 hektare yang terdiri dari 23.473 hektare di perkotaan dan 11.957 hektare di perdesaan. Untuk penanganan kota kumuh di Tanjungpinang, sudah dilakukan pemetaan. Dari hasil pemantauan yang dilakukan ternyata Ada tujuh kawasan permukiman di Kota Tanjungpinang yang masuk dalam kategori kawasan permukiman kumuh, yakni Pelantar Sulawesi, Kawasan Pantai Impian, Kawasan Lembah Purnama, Kawasan Suka Berenang, Kawasan Tanjung Unggat, Kawasan Kampung Bugis, dan Kawasan Senggarang.

Salah satu lokasi kumuh yang berada di Jalan Raja Haji Fisabillilah KM 8 sudah diusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa dengan Lahan yang dibutuhkan seluas 5.000 hektare. Sedangkan untuk penanganan kawasan kumuh di kawasan Tanjung Unggat dan Kampung Bugis dilakukan pembangunan infrastruktur dasar, selain itu warga juga didorong untuk gotong royong membersihkan lingkungan sekitarnya agar mengurangi jumlah sampah maupun buruknya sanitasi dilingkungan pemukiman tersebut. Besarnya target yang diinginkan yaitu 100 persen akses air minum, nol persen kawasan pemukiman kumuh dan 100 persen sanitasi (100-0-100) tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah sendiri namun membutuhkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kota bersih atau dengan sanitasi yang layak.

Baca Juga :  Strategi Mengembangkan Ekonomi Kreatif

Melaui kerja sama dengan pemerintah pusat, Mulai 2018 mendatang, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan melakukan penanganan terhadap sejumlah kawasan kumuh secara terintegrasi . Program yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah itu, bertujuan untuk menciptakan kawasan pemukiman yang layak. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang, menjelaskan, bahwa program penanganan kawasan yang masuk kategori kumuh tersebut, dilakukan secara terintegrasi. Penanganan tahap pertama dilakukan di kawasan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Kegiatan penanganan kawasan kumuh ini dilakukan secara sinergi pada setiap kawasannya, sehingga hasil yang diharapkan bisa terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Pada 2018 akan dilanjutkan dengan integrasi semua kawasan, , dari hasil koordinasi semua menyepakati untuk melakukan penanganan awal di Kampung Bugis, kemudian baru menyusul kawasan Tanjung Unggat

Dalam masalah Sanitasi Pemukiman sering memunculkan berbagai permasalahan lingkungan (contoh sampah dan sanitasi) yang dapat bermuara kepada terbentukanya permukiman ‘kumuh’ sementara di sisi lain sebagaian kawasan permukiman tidak layak huni berada pada kawasan yang sering dikunjungi oleh pengunjung dari luar kawasan kota Tanjungpinang. Analisis terhadap program yang dikembangkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terdapat tiga rangkaian analisis meliputi : dampak, respon dan adaptasi dari masyarakat, serta peluang dan kendala yang mempengaruhi pada hasil akhir yang diinginkan berdasarkan provisi dan utilisasinya berdasarkan pendekatan pembangunan lingkungan, gedung dan hubungan sosial antara sesama masyarakat maupun dengan pemerintah

Baca Juga :  Good and Clean Governance Itu Suatu Keharusan

Pengamatan sederhana terhadap masalah lingkungan pemukiman kumuh ( sampah dan sanitasi) berdampak terhadap lingkungan yang dapat berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan estetika kota secara keseluruhan. Respon masyarakat yang muncul beragam sehingga dimungkinkan untuk melakukan langkah yang bersifat respect agar memicu masyarakat untuk ikut andil dalam pemberantasan pemukiman kumuh. Dengan demikian masalah sanitasi pemukiman akan lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa tahun belakangn ini selain itu, upaya pemerintah kota daerah untuk mewujudkan kota tanjungpinang mendapatkan gelar adipura dapat tersampaikan nantinya. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here