Masih Ada Diskriminasi Wanita di Dunia Kerja

0
264
Aspariyana

Oleh: Aspariyana
Mahasiswa Sosiologi, FISIP, UMRAH

Dunia kerja ternyata mampu menciptakan hukum/aturan tersendiri bahkan lebih dapat mengikat lebih kuat dibanding hukum tertulis. Beberapa hal diskriminasi nyatanya malah dianggap biasa saja di dunia kerja. Terdapat hukum konstitusional yang berbunyi, bahwa setiap orang berkedudukan sama dimata hukum dan berhak dilindungi tanpa diskriminasi apapun (equality before the law) sebuah kata idealis, sesuatu yang lama dikampanyekan dan harusnya sudah diimplementasikan dalam kehidupan nyata (das sein) namun berbanding terbalik dari harapan (das sollen) atau maknanya bahwa dassein dan dassollen tidak sinkron.

Menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 2. Diskriminasi adalah setiap pebatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar sara, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan.

Di indonesia sangat umum kita jumpai seorang wanita berparas cantik berada pada posisi karyawan/teller Bank, pramugari, salles promotion girl (SPG) dsb. Pernahkan kita berpikir jika ada wanita yang memang benar-benar cerdas, kreatif, inovatif, berengetahuan luas, berattitude baik, tetapi terdapat kelemahannya pada wajah yang kurang menarik. Mengapa orang-orang seperti itu sulit untuk mendapat peluang kerja pada posisi tersebut. Maka dari pada itu diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, seperti berdasarkan sara atau keanggotaan kelas-kelas sosial. (Theodorson:1979). Tanpa kita sadari perlakuan diskriminasi dalam pekerjaan dapat terjadi sejak mulai dari penerimaan kerja. Terdapat jenis pekerjaaan tertentu yang seharusnya dapat diakses wanita dan pria. Namun kenyataannya lebih pihak penerima cenderung memihak pada laki-laki untuk mendapatkan pekerjan tersebut sebelum ada uji kemampuan dan pengetahuan. Bukan hanya itu, banyak kita lihat brosur atau pemberitahuan lowongan kerja yang mencari tenaga kerja harus yang belum menikah dan siap tidak menikah selama dalam kontrak atau pada waktu tertentu, berpenampilan menarik dan semacamnya.

Bentuk diskriminasi yang dialami wanita pekerja memang tidak nampak kearah negatif, namun ini sebenarnya menjurus ke wujud lain yaitu makna eksploitasi terhadap wanita. Karena dianggap bahwa nilai kerja seseorang itu bukan dari pengetahuan (knowledge) tapi hanya dari penampilan/tubuh. Dan juga ada pula memaksakan para pekerjanya tidak boleh menikah, ini termasuk pelanggaran HAM karena dianggap bahwa membatasi kebebasan bertindak bagi para pekerja. Dan juga ada keharusan-keharusan yang lain. Inilah yang menggambarkan adanya hukum sendiri yang diatur di dalam dunia pekerjaan. Pada kenyataannya tidak ada hukum yang mengatur membeda-bedakan sumber daya manusia. Dan idealnya yang dibutuhkan dalam dunia kerja selain tenaga (power), otak (brain) dan pengetahuan (knowledge), bukan sekedar gender dan kecantikan. Dunia kerja terasa sulit ditembus orang-orang yang tidak sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Selagi masih tersimpan mindset antara hubungan jenis pekerjaan dan paras yang menarik yang khayalnya di inginkan para kapitalis untuk kepuasan konsumen/pelanggan. Setelah diterima bekerja pun wanita kerap kali menerima perlakuan diskriminasi. Dapat dibuktikan sudah banyak peraturan yang mengatur kestrataan gender, konverensi ILO No 100 tahun 1951 tentang pengupahan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Konvrensi PBB tentang convention on the elimination of all form of discrimation against women (GEDAW) dsb.

Gerakan Feminisme
Gerakan feminism di perkuat dengan pengarusutamaan gender, ini merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pegarusutamaan Gender). Contoh perlakuannya mungkin dianggap kurang irasional yaitu suami-istri tidak diperbolehkan bekerja dalam satu kantor/perusahaan, sulitnya wanita mendapatkan cuti haid, cuti hamil, dan sulit menerima upah pada waktu cuti tersebut. Memang indonesia sudah berpikir lebih maju dalam hal gender, sudah banyak peraturan konstitusional yang mengatur hal ini. Namun sepertinya sulit bagi kapitalis yang hanya ingin mendapatkan keuntung ( profit) saja menyampingkan hal yang lain. Bahkan Ideologi gender dan patriarkhi sesungguhnya juga merupakan basis mengarah ke kerugian sosial. Feminisme bergerak dan berjuang untuk menghapus ketidakadilan tersebut.

Dalam teorinya feminisme berusaha untuk membela hak-hak perempaan serta bertujuan untuk mengentaskan perlakuan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan. Terutama karena kepentingan perempuan belum menjadi kesadaran. Pandangan ini melahirkan perspektif yang melihat bahwa perempuan cenderung dimarginalkan. Adanya posisi superordinate (penguasa) dan subordinat (dikuasai). Praktik kapital yang tidak memakai nurani, yang menghadapkan perempuan terpinggirkan. Akibatnya muncul dominasi, hegemoni, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Teori ini dalam sosiologi dianggap menentang adanya praktik dominasi gender yang merugikan kaum perempuan. Dan di Indonesia diharapkan mampu menuntaskan permasalahan ini. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here