Masih Ada Kuota Ditahan

0
267
Calon siswa mendaftar di SMPN 4 Tanjungpinang.


Sumber : Hitungan Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua

TANJUNGPINANG – Kegaduhan mengenai kekurangan daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tanjungpinang tentu terjadi. Sebab, kuota sistem online yang diumumkan jauh lebih kecil dari daya tampung setiap sekolah

Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Tanjungpinang, Rudi Chua menuturkan, bila dibandingkan dengan kuota tahun lalu, masih tersedia 896 kursi lagi bagi peserta didik baru.

Untuk diketahui, kuota tahun lalu untuk 16 SMPN di Tanjungpinang 3.256 orang dengan 89 RKB. Sedangkan kuota penerimaan yang diumumkan pemerintah yaitu 2.496 orang. Terdiri dari jalur zonasi, prestasi maupun pindah datang.

Harusnya bila mengacu pada data, kuota penerimaan siswa 2.848 orang. Terdiri dari 89 RKB dikalikan 32 orang per kelas.

Ia menuturkan, melihat data tersebut, ini artinya masih ada sekitar 500 kuota yang dihold atau di tahan. Ini bisa saja sebagai trik atau solusi bagi siswa yang tidak tertampung melalui online.

Hanya saja, terpenting, ia berpesan bahwa sistem penerimaan siswa yang tidak tertampung nantinya juga transparan. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan dari sisa kuota yang dihold tersebut.

“Ini mungkin masih ada keraguan daerah dalam melaksanakan Permendik tentang PPDB online. Makanya kuota yang diusulkan tidak full sesuai dengan kebutuhan. Bila sekarang terjadi banyak warga yang tidak terserap, nantinya bisa dipastikan menggunakan kuota yang di hold tadi,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos.

“Sudah pasti sisa daya tampung yang masih memungkinkan menjadi buckup atau solusi bagi siswa tertampung. Tapi jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Ini pun harus transparan,” tuturnya.

Ia menilai, sebagian orangtua yang anaknya tidak masuk jalur prestasi maupun zonasi tidak bisa tidur, padahal masih ada slot yang di hold. Ini yang perlu dibahas dan diselesaikan bersama.

“Persoalan yang diterima masyarakat sekarang, staf di Dinas Pendidikan menjawab sudah penuh. Padahal sudah tahu apa solusinya, nantinya kuota yang di hold pasti di buka. Disayangkan, orangtua diminta amendaftarkan anak-anak ke sekolah swasta yang tentunya memerlukan biaya. Berbeda dengan orangtua yang mampu tentu sudah mengambil langkah itu sejak
pertama,” tuturnya.

Seperti diutarakan Anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang, beberapa sekolah swasta favorit sudah penuh. Bahkan sebelum pendaftaran di negeri dibuka.

Terkait kelebihan kuota ini, ia meminta pemerintah melalui OPD terkait transpran dalam proses penerimaannya. Jangan sampai nantinya, menimbulkan kegaduhan.

Masyarakat Tanjungpinang dihebohkan dengan ungkapan oknum pejabat Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang yang menyarankan siswa tidak tertampung mendaftar ke sekolah swasta.

Seperti dikatakan Kasi SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Vivi kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (4/7) siang.

Ia menyarankan agar siswa tidak keterima mendaftar ke sekolah swasta. Mengenai biaya masuk dan biaya pendidikan, tentu menjadi tanggung jawab orangtua siswa. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here