Masih Ada Sekolah yang Kondisinya Tidak Layak

0
593
PULANG SEKOLAH : Siswa salah satu SD di Tanjungpinang saat pulang sekolah, baru-baru ini. f-DOK tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang, dari sebelumnya menuju kota berbudaya kini ditambah berbasis pendidikan. Untuk mewujudkan ini, bukan hal mudah. Ada banyak hal yang perlu dibenahi.

Hal ini dikatakan Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah. Pembenahan yang sangat diperlukan yaitu pembangunan infrastuktur serta penunjang sarana lainnya.

Ia mengakui, kondisi sekolah di Tanjungpinang tidak semua layak. Tetapi, Pemko terus berupaya melakukan perbaikan, sesuai dengan kemampuan anggaran.

Meski kondisi pembangunannya, kurang layak, namun ia memastikan tenaga pendidik atau Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berkualitas.

”Terpenting kini, SDM nya bagus. Saya akui, jika terkait jumlah sekolah dan kondisi bangunan Tanjungpinang kalah dengan Batam. Tetapi untuk prestasi guru dan siswa belum tentu,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (3/2).

Kondisi sekolah di Tanjungpinang masih perlu diperbaiki. Mulai dai tingkat SD dan SMP. Tahun ini, Pemko mengalokasikan anggaran untuk penambahan ruangan dan revitalisasi bangunan.

Hanya saja, anggaran itu diakuinya tidak cukup. Untuk itu, perlu pembangunan yang bertahap. Bahkan, Pemko mengalami defisit karena adanya sisa hutang kegiatan 2016 yang harus dibayarkan di 2017.

Ia berjanji tidak mengurangi kegiatan pendidikan, dan memilih pembangunan food court dilakukan secara bertahap.

”Tahun lalu, Dinas Pekerjaan Umum, punya sisa hutang kegiatan sekitar Rp 8 miliar. Jadi untuk menutupi itu, pembangunan food court dilaksanakan dalam dua tahap. Setelah tahap pertama tahun 2018 dilanjutkan dengan penyelesaiannya,” ungkapnya.

Menurutnya, lebih baik menunda kegiatan pembangunan lainnya, dari pada perbaikan sekolah yang tak terlaksana.

Untuk menyeimbangkan pendidikan berkualitas dalam upaya menarik minat orang datang berpendidikan, kuncinya di SDM. Jika ini bagus, maka kualitas pendidikan akan baik.

Pemko Kekuarangan 129 RKB
Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu, saat ini Kota Tanjungpinang masih kekurangan 129 Ruang Kelas Baru (RKB). Ruang kelas itu 110 diantaranya untuk tingkat SD dan 19 lagi untuk tingkat SMP.

Inilah yang membuat siswa tingkat SD di Tanjungpinang masih menerapkan double shift. Kondisi ini membuat memaksa siswa mesti ada yang masuk pagi hari dan sebagian lagi harus masuk di siang hari.

Idealnya, seluruh siswa mesti masuk pagi. Namun, karena keterbatasan ruangan yang terjadi saat ini, kondisi itu memaksa double shift itu diterapkan.

Untuk tingkat SMP mayoritas sudah masuk pagi hari. Namun, jumlah siswa per kelas melebihi kuota yang ditetapkan. Idealnya dalam satu ruangan diisi sekitar 32-36 siswa saja. Realitanya di satu kelas umumnya diisi oleh 40 siswa.

Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemko Tanjungpinang untuk segera memenuhinya. Mungkin tidak bisa dalam setahun anggaran, namun harus terus memikirkan ini.

”Kalau anggaran dari APBD Pemko tak mencukupi, bisa saja anggarannya melalui dana dari pemerintah pusat. Ini yang perlu segera diselesaikan untuk mengurangi masalah pendidikan di Kota Tanjungpinang,” ungkap Maskur.

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang serba terbatas ini, kata Maskur, jangankan untuk peningkatan kualitas atau mutu pendidikan, kenyamanan belajar juga belum bisa terwujud, hingga poemerintah kota harus berupaya meningkatkan sarana pendidikan.

”Artinya, Pemko belum mampu mewujudkan sepenuhnya harapan masyarakat,” sebutnya.

Meski diakuinya di 2017 ini Pemko Tanjungpinang ada menambah RKB serta melakukan pembenahan pembangunan di beberapa sekolah tingkat SD dan SMP.

Ini tentu belum menyelesaikan kekurangan kelas secara menyeluruh. Hanya saja sudah mengurangi dan akan terus dilakukan pembangunan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG menuturkan, penambahan USB tahun ini ada. Hanya saja belum bisa memenuhi kekurangan kelas secara menyeluruh.

Di 2017 ini, alokasi belanja di bidang pendidikan sekitar 21,4 persen. Ini termasuk belanja pegawai pada alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 197.831.252.444 dan belanja langsung. sebesar Rp 42.852.338.847.

Hal ini telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan bahwa pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang kurangnya 20% dari belanja daerah. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here