Massa Hentikan Aktivitas Pengerukan Alur Laut

0
764
MASSA dari LSM Peduli Lingkungan Karimun (Pelingkar) ketika menghentikan aktivitas pengerukan laut yang dilakukan PT GRM. Selasa malam kemarin. f-ALRION/TANJUNGPINANG POS

Massa dari LSM Peduli Lingkungan Karimun (Pelingkar), Selasa (22/5) malam menghentikan akvitas pengerukan alur laut kepentingan PT Grace Rich Marine (GRM) di Perairan Karimun.

KARIMUN – ”Gabungan massa menghentikan aktivitas kapal melakukan pengerukan, karena saat hearing dengan DPRD Karimun pada Senin (21/5) siang. Pihak perusahaan tidak hadir bahkan tidak dapat memperlihatkan izin yang dimiliki, untuk melakukan pengerukan laut dan lainnya kepada DPRD Karimun,” kata Perwakilan Pelingkar, Iwan Gondrong.

Berangkat dari rasa peduli, maka massa menghentikan kegiatan tersebut. ”Karena menurut kami, apa yang dilaksanakan perusahaan tidak sesuai prosedur atau menyalahi prosedur yang ada. Ada peraturan yang dilanggar Perusahaan. Untuk itu, kami minta pihak perusahaan menghentikan semua kegiatan sebelum ada payung hukum dari seluruh kegiatan mereka,” jelas Iwan

Baca Juga :  Kinerja Camat, Lurah dan Kades Dievaluasi

Sehingga, pihaknya meminta perusahaan menghormati kearifian lokal dengan tidak mengedapankan lapangan pekerjaan. Karena pekerja non skil diperusahaan tersebut selama ini, bukan berasal dari pekerja lokal melainkan dari China.

Sementara, belum pernah terdengar perusahaan membuka lowongan pekerjaan kepada tenaga kerja lokal Karimun. Untuk itu, meminta seluruh aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan dari Pelingkar.

Termasuk pihak Kesyahbandaran selaku Instasi yang lebih berkompeten, untuk melakukan pengawasan dibidang pengerukan laut dan pemberi izin dan meminta perusahaan menghentikan sementara kegiatan perusahaan menghindari hal yang tidak diinginkan.

Baca Juga :  Masyarakat Diberikan Pemahaman KB

”Dengan tegas meminta penegak hukum untuk, mendalami kerusakan lingkungan akibat dari pengerukan yang tidak sesuai dengan prosedur. Termasuk sosialisasi AMDAL dan kerusakan hutan mangrove. Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Perhubungan harus serius menyikapi persoalan ini,” kata Iwan Gondrong mengahiri.(ALRION)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here