Masyarakat Pertanyakan Kinerja Dewan

0
741
Para pemudik melalui Pelabuhan SBPf-raymon/tanjungpinang pos

Maskur Sebut, Kenaikan Tarif Tanpa Dibahas

TANJUNGPINANG – Masyarakat Tanjungpinang mempertanyakan kinerja Anggota DPRD Tanjungpinang. Sebab, ada beberapa persoalan yang dialami masyarakat secara langsung, namun belum diselesaikan. Contohnya, terkait kenaikan tarif pas masuk di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP). Selain itu, persoalan harga gas yang di jual di tengah masyarakat diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal ini dikatakan, Nurhayati salah satu warga Tanjungunggat, yang mengaku kecewa dengan kinerja para wakil rakyat tersebut. “Isu kenaikan pas tarif bukan baru, tapi anggota DPRD slow respon,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Sabtu (21/7).

Anggota DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengaku banyak menerima aduan dari masyarakat, terkait beberapa kebijakan yang diterapkan GM PT Pelindo Tanjungpinang
selaku pengelola SBP. Belum lama ini, terkait besaran tarif pas masuk pelabuhan domestik senilai Rp 10 ribu per orang. Tarif ini juga berlaku kepada pengantar atau penjemput.
Menurutnya, kenaikan ini tanpa persetujuan anggota DPRD secara kelembagaan.

Baca Juga :  Retribusi Lego Jangkar Tak Jelas

“Saya sudah tanyakan kepada Ketua Komisi II terkait hal ini, mereka bilang tidak ada menyetujui. Jika menyetujui harusnya pernah dibahas,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Sabtu (21/7).

Belum lagi, persoalan harga kartu e-money yang dijual berbeda-beda. Ada bank yang menjual senilai Rp 20 dan bahkan Rp 25 ribu. Ini juga perlu dibahas dan dievaluasi
kembali. Begitu juga dengan hilangnya kawasan bersantai di pelabuhan
tersebut.

Maskur menilai, hal-hal ini menjadi perhatian dan akan dibahas besama manajemen PT Pelindo Tanjungpinang nantinya. Terkait waktunya, ia akan komunikasikan dengan unsur
pimpinan DPRD Tanjungpinang.”Ini memang bukan bidang kerja kami di Komisi I, tapi saya
akan minta kawan-kawan membahas ini nantinya,” paparnya.

Baca Juga :  Kemarin Panas, Sekarang Iis Dahlia

Selain itu, terkait besaran Dana Bagi Hasil (DHB) yang diterima daerah perlu dipertanyakan kembali. Sejak di kelola PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) yang merupakan BUMD Tanjungpinang, Maskur mengaku tak mengetahui nilai yang diterima.

“Kerja sama sebelumnya jelas, per tahun PT Pelindo menyerahkan ke kas daerah senilai Rp 1 miliar. Sejak kerja sama dialihkan ke PT TMB, penerimaan Pemko malah menurun padahal tarif pas masuk domestik dan internasional dinaikkan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, semangat pengalihan kerja sama, harusnya membuat pemasukan meningkat. Sebab, pengelolaan dapat di awasi PT TMB namun realitanya pendapatannya menurun.

Baca Juga :  Pemprov Beri Keringanan, Bisa Dicicil

“Kalau laporan yang saya tahu hanya Rp 400 jutaan di setor ke kasda tahun lalu. Padahal jika kerja sama tidak dialihkan pemasukan ke kasda langsung Rp 1 miliar,” tuturnya.

Menurutnya, DBH harusnya dapat dinikmati masyarakat secara maksimal, melalui pembangunan yang akan dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. (dlp)

 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here