Mau Bahas UMS, Pengusaha Tak Respon

0
534
BURUH Batam demo menuntut kenaikan UMS, belum lama ini.f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Persoalan Upah Minimum Sektoral (UMS) Batam belum tuntas sampai saat ini. Belum ada kesepakatan kedua belah pihak antara pengusaha dengan buruh melalui asosiasinya.

Saat pertemuan dengan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun pekan lalu di Dompak, sudah diundang pengusaha dan perwakilan pekerja. Namun tetap juga belum ada kesepakatan.

Akhirnya gubernur memberi kesempatan terakhir kepada pengusaha dan asosiasi pekerja untuk membahasnya kembali dan diharapkan sudah ada kesepakatan bersama.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Kepri Tagor Napitupulu menyampaikan, pembahasan UMS terhadap pengusaha dan buruh di Kota Batam masih belum ada keputusan.

Jumat (18/5) lalu, Tagor mengaku kembali meminta kehadiran para pelaku usaha baik menengah sampai tingkat bawah untuk membahas UMS ini. Namun undangan resmi tersebut tak direspon para pengusaha.

Sehingga dirinya mengaku sudah pasrah dengan apa yang terjadi dengan problem UMS tersebut. Bahkan dia mengaku kalau misalnya buruh minta dirinya turun dari jabatannya, mantan Kasatpol PP Pemko Batam itu pun mengaku siap.

Baca Juga :  SMPIT As-Sakinah Diresmikan

”Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, Pak Asisten Ekonomi Pembangunan. Saya bilang ke Pak Syamsul, kondisinya seperti ini sekarang. Kapan kita bisa bahas masalah ini dengan pak gubernur,” ujar Tagor, kemarin.

Tagor tak mau bahwa persoalan ini disebut, karena ketidaktahuan dirinya terhadap kondisi buruh di Kota Batam saat ini. Tagor menceritakan bahwa solusi permasalahan ini bahkan sudah pernah berulang kali dirapatkan dengan perwakilan pengusaha, namun belum juga ada keputusan.

”Kalau pun masih diminta opsi-opsinya, saya sampaikan. Namun kalau pun pak gub tidak mau terima usulan kami, silahkan. Mungkin beliau punya usulan tersendiri, kita ikuti saja,” terang Tagor.

Baca Juga :  Pekerja Lokal Harus Diakomodir di KEK

Saat ini Gubernur Nurdin enggan mengomentari persoalan UMS yang masih terjadi di Kota Batam. Nurdin bahkan sempat menggelar rapat tertutup dengan perwakilan DPRD dan jajaran FKPD serta pengusaha .

Di hadapan para utusan pekerja dan pengusaha dalam rapat pembahasan UMS, dari pekerja diwakili oleh Alfitoni Komisariat Cabang KSPI Batam. Sedangkan dari pengusaha diwakili oleh APINDO.

Rapat pembahasan yang dipimpin langsung oleh Gubernur itu juga dihadiri Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Irjen.Pol. Didid Widjanardi, SH, Danrem 033/WP Brigjen. TNI Gabriel Lema, Kabinda Kepri Brigjen.Pol. Suharyono, Kadisnaker Pemko Batam Rudy Sakyakirti, BP Batam, dan Perwakilan Bank Indonesia Kepri.

Nurdin juga menegaskan bahwa sebagai Gubernur dirinya tidak ada niat untuk menunda-nunda penetapan UMS tersebut seperti kesimpulan yang berkembang di tengah-tengah pekerja saat ini.

Baca Juga :  12 Oktober Cagub Sampaikan Visi, 20 Persen Masuk RAPBD

”Saya selaku Gubernur, bukan tak mau memutuskan. Tetapi keputusan tersebut harus mempertimbangkan kedua belah pihak. Keputusan itu harus menguntungkan semua pihak,” tegas Nurdin.

”Tiap tahun seperti ini terus bagaimana bisa kondusif negeri kita. Kita hidup mencari makan di Kepri ini, mari kita sama-sama mengalah dan memasang niat baik agar persoalan ini selesai. Kami mau perbaiki segala saktor. Kita saling membutuhkan,” ungkapnya.

Suasana yang semula tenang, kemudian sedikit tegang karena belum berhasil mengeluarkan keputusan penetapan UMS. Hal itu karena belum adanya kesepakatan secara bersama dari asosiasi pengusaha. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here