Mau Jabatan, ASN Perempuan Harus Bersaing

0
726
HARI KARTINI: ASN perempuan mendengarkan amanat Wabup Bintan H Dalmasri Syam, pada upacara peringatan Hari Kartini, Jumat pagi. F-Istimewa/humas pemkab bintan

Tunjangan Bidan Desa Tunggu SK dari Pusat

BINTABUYU – Bagi Pemkab Bintan, ASN dari kalangan perempuan memiliki peluang untuk menduduki jabatan. Tapi, ASN perempuan harus bersaing.

Peran ASN perempuan ini dikemukakan Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam, saat memimpin upacara 17 hari bulan, yang disejalankan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah sekaligus peringatan Hari Kartini, Jumat (21/4) pagi kemarin.

Dalam memperingati Hari Kartini di Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu itu, ASN perempuan menggunakan busana kebaya. Sedangkan ASN laki-laki menggunakan pakaian batik.

Wabup Bintan menyampaikan, cukup banyak ASN perempuan di lingkungan Pemkab Bintan yang menduduki jabatan. Mulai dari lurah, camat, pejabat eselon sampai dengan kepala OPD.

Baca Juga :  2020, Dinsos Menanggung Kesejahteraan 1.800 PMKS

Pemkab Bintan selalu memberikan kesempatan yang sama, kepada kaum wanita (perempuan) untuk menjabat di pemerintahan. Justru itu, perempuan diharapkan agar selalu bisa bersaing untuk menduduki jabatan itu, sesuai dengan kemampuan.

”Selamat Hari Kartini, di tahun 2017 ini. Diharapkan Agar kaum perempuan dapat benar-benar menyadari, betapa pentingnya peranan dan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” ujarnya.

H Dalmasri Syam juga mengajak agar ASN memanfaatkan otonomi daerah sebagai titik fokus penting, guna memberikan pelayanan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Upacara turut dihadiri Plt Sekda Bintan Adi Prihantara dan pimpinan OPD.

Baca Juga :  Dishub Bintan Pasang Pita Penggaduh di Kijang Kota

Bidan Desa
Di lain hal, Plt Sekda Bintan Adi Prihantara menjelaskan tentang pengangkatan status, gaji dan tunjungan bidan desa. Pengangkatan bidan desa itu merupakan kebijakan pusat.

Bidan desa ditugaskan di Bintan, merupakan petugas yang didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini, bidan desa statusnya dikabarkan telah diangkat menjadi PNS atau ASN, oleh pusat.

Untuk gaji bidan desa itu, merupakan kewenangan pusat, dan Dinkes Provinsi Kepri yang lebih tahu. Sedangkan pemberian tunjangan untuk bidan desa, tentunya menunggu SK pengangkatan ASN dari pusat.

Baca Juga :  310 Ribu Wisman Kunjungi Lagoi

”Sekarang, SK pengangkatan belum ada dari pusat. Kalau sudah ada, akan kita sesuaikan dengan SK itu. Karena di APBD murni ini belum ada, bisa saja dirapel di APBD Perubahan nanti. Nah, ini kan perlu kita lihat dulu seperti apa SK dari pusat itu. Ya, bersabar saja untuk saat ini,” tambah Adi Prihantara. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here