Mayoritas Perdagangan Dunia Mengakses Wilayah Kepri

0
400
H Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, diam-diam melirik pasar internasional untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sektor kemaritiman lima tahun ke depan. Salah satunya memaksimalkan pintu masuk yakni pelabuhan-pelabuhan di masing-masing Kabupaten-Kota yang ada di Kepri.

Selama ini mayoritas perdagangahn dunia yang lewat selat malaka mengakses wilayah Kepri, namun hal itu belum menghasilkan penghasilan bagi Kepri. Baru Singapura saja yang memaksimalkan potensi itu meski wilayah mereka jauh lebih kecil.

”Untuk membangun Kepri, bersaing secara di internasional bukan hal yang sulit. Peluang itu sudah ada. Pasarnya sudah ada. Perdagangan dunia itu umumnya mengakses wilayah kita,” terang politisi Nurdin di Dompak, kemarin.

Nurdin Basirun juga berniat akan menambil keuntungan pasar Singapura hingga 20 persen. Ke depannya, sambung Nurdin Kepri sudah bisa menyaingi Singapura lima tahun kedepan.

”Ini bisa dilakukan asalkan setiap kepala daerah di Kepri juga ikut kreatif. Saya minta kepala daerah lebih aktif kreatif mencari dana-dana lain. Agar tidak lagi bergantung dengan APBD provinsi maupun APBN,” tambah Nurdin.

Di samping itu, kata Nurdin, untuk membangun Provinsi Kepri harus pandai mencari investor dari luar Kepri, agar apa yang ingin daerah bisa lebih cepat terealisasi.

”Kita bisa mengajak pihak ke tiga. Kita pun sudah ada BUP, apalagi pemerintah sudah membuat regulasi kerjasama dengan pihak ke tiga,” tambahnya.

Saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama pemerintah pusat dan Regional I di Batam beberapa waktu lalu, Kepri, kata dia, disarankan untuk membangun sarana dan prasarana umum berkelas jumbo atau internasional.

”Saya sangat tertantang dengan saran Bappenas itu. Hal itu bukan tidak mungkin. Kepri bisa melakukannya. Apalagi Kepri bertetangga dengan negara maju, bahkan punya wilayah yang menjadi tempat akses perdagangan internasional,” bebernya.

Menurut Nurdin, Pemprov saat ini tidak bisa membangun di luar skala prioritas.

”Pemerintah harus mendahulukan skala prioritas misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang juga sangat penting. Hal itu sama pentingnya dengan pelabuhan berkelas internasional sesuai dengan saran Bappenas,” sebutnya.

Saat ini investor sudah banyak yang masuk ke Kepri. Hanya saja masih terbentur aturan-aturan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat.

”Kita jadi agak sikit sulit. Hanya saja, saya mohon doa agar KEK Kepri bisa terealisasi di pusat, bahkan reklamasipun saat ini masih diambil pusat. Padahal, UU no 23 jelas menyebut wewenang itu kini ada di provinsi. Hal ini yan harus kita benahi,” bebernya. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here