Media Harus Netral di Pemilu

0
143
Anggota Bawaslu Kepri Said Dahlawi, mantan Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria dan Parlin, anggota KPU Provinsi Kepri. F-istimewa

TANJUNGPINANG – Media massa baik cetak dan elektronik harus memberikan keadilan kepada semua peserta pemilu baik kepada calon presiden dan seluruh partai dan caleg yang ikut berkompetisi di Pemilu 2019.

”Karena tidak ada demokrasi yang baik tanpa didukung dengan kebebasan Pers yang sebebas bebasnya dengan mengutamakan Kode Etik Jurnalistik,” kata Robby Patria, mantan Ketua KPU Tanjungpinang saat diskusi Satu Tahun AJI Tanjungpinang yang dibuat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang di depan Ramayana Tanjungpinang, Sabtu (15/12).

Hadir juga dalam kesempatan itu anggota KPU Provinsi Kepri Parlin dan anggota Bawaslu Provinsi Kepri Said Dahlawi.

Dikatakan Robby, dengan kebebasan Pers yang ada saat ini, maka Pers Indonesia bebas untuk memberitakan kejadian di lapangan atau tidak memberitakan sama sekali. Karena itulah kebijakan redaksi media yang tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun.

”Jadi, ketika media tidak memberitakan kejadian, tentu media memiliki kepentingan yang lebih besar soal kebaikan sistem demokrasi yang sedang kita bangun saat ini. Karena memang tanggungjawab media itu kepada publik yang paling utama,” kata mahasiswas S3 di Universitas Tun Husienn Onn Malaysia (UTHM) itu.

Menurut dia, media massa di Indonesia dan daerah menjadi pasti menjadi bagian dalam menyukseskan pemilhan umum 2019 mendatang. ”Dan di sinilah dituntut agar media betul betul independen menjaga agar tidak memihak. Apalagi Pemilu 2019 adalah pemilu paling rumit se dunia karena ada lima surat suara dicoblos di satu hari,” kata dia.

Kalaupun ada media yang kelihatan memberikan porsi pemberitaan yang lebih kepada salah satu kandidat presiden, maka penonton atau pembaca bisa memberikan sanksi kepada media tersebut dengan tidak menonton atau membeli media itu.

”Bahkan di Pemilu 2014, lembaga yang berwenang memberikan teguran kepada beberapa media massa karena dianggap terlihat memihak kepada salah satu peserta pemilu. Dan itu menjadi pembelajaran agar media betul-betul bebas dari pengaruh politik,” kata Robby. Dan media juga dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu.

Sedangkan menurut Said Dahlawi, pemilu saat ini tidak bisa dipisahkan media dengan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Karena media memiliki peran edukasi masyarakat.

”Media memiliki fungsi menyampaikan hasil kegiatan penyelenggara pemilu kepada publik. Dengan melihat media kita menjadi tahu kegiatan politik yang terjadi di sekitar kita,” kata Said yang juga mantan wartawan itu.

Hanya saja, jelasnya, publik juga harus cerdas melihat media mana saja yang bisa dibaca atau ditonton. Karena jangan sampai memilih media yang menyebarkan berita hoaks.

Anggota KPU Provinsi Kepri Parlin menambahkan, KPU Kepri saat ini berjuang untuk meningkatkan partisipasi pemilih. ”Karena Pemilu 2014 partisipasi pemilih di Kepri termasuk yang terendah di Indonesia. Maka KPU tahun ini berupaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi dengan melakukan sosialisasi di mana-mana,” ujarnya. (dri/pat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here