Melawan Tirani Keadilan di Kasus Pidana Dirut Lobindo

0
620
Cak Ta’in Komari,SS

Cak Ta’in Komari,SS
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86

UKUM bukan untuk mengkriminalisasi, apalagi menzolimi orang lain hanya untuk berbagai alasan dan kepentingan. Hukum tidak boleh dijadikan alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Hukum juga tidak boleh digunakan untuk menghukum orang tidak bersalah. Terlalu banyak catatan hukum berlaku bak pisau ‘tajam ke bawah tumpul ke atas’.

Meski banyak catatan upaya kriminalisasi terhadap seseorang tapi kami mencoba fokus terhadap kasus perseteruan PT Gandasari Resources dan PT Lobindo Nusa Persada yang mulai dari perdata hingga menjadi pidana.

Hukum Pidana dugaan penggelapan pembelian lahan ini didakwakan kepada Direktur Utama PT Lobindo Nusa Persada dengan terdakwa Yon Fredy alias Anton itu atas laporan Dirut. PT Gandasari Resource, Aditya Wardana.

Kasusnya bakal memasuki episode penyampaian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang akan dilakukan awal pekan depan Senin, (6 Februari2017) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Setelah memperhatikan dan mempelajari perjalanan perkara nomor 283/Pid.B/2015/PN.Tpg yang proses persidangannya masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungpinang ini, kami menilai ini ada yang tidak wajar.

Penuh intrik, dugaan rekayasa kasus, serta dugaan adanya konspirasi jahat untuk mendzolimi seseorang. Bahkan diduga telah terjadi malpraktik hukum mulai dari pelaporan, penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, kejaksaan dan proses persidangan di PN Tanjungpinang.

Ada yang aneh dalam proses hukum pidana yang dituduhkan kepada Direktur PT Lobindo Nusa Persada, Yon Fredy alias Anton ini. Ada beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut. Di antaranya kasus pidananya yang diproses bersamaan dengan proses kasus gugatan perdata terhadap objek yang sama.

Padahal ini adalah suatu tindakan hukum yang melawan ketentuan hukum. Adanya kejanggalan dalam proses laporan, penyelidikan dan penyidikan sampai kemudian kasusnya dinyatakan P21 hanya dalam waktu kurang dari satu minggu.

Semua prosesnya dilakukan setelah putusan PN Tanjungpinang atas Perkara Perdata dan objek yang sama nomor 42/PDT.G/2014 tertanggal 13 November 2014 yang menyatakan Penggugat PT Gandasari Resouces kalah dan harus membayar tuntutan tergugat (Penggugat Rekonvensi).

Dalam proses perdata itu, Dirut. PT Gandasari Resources membuat laporan dugaan pidana penggelapan pembelian lahan di lokasi PT Lobindo yang menurut pengakuannya sudah dibeli dari PT Lobindo. Laporan tersebut awalnya diproses. Namun, kemudian digantung tanpa kejelasan, SP3 tidak dilakukan – proses lanjut juga tidak sekitar tahun 2014.

Dalam proses persidangan perkara perdata itu, tergugat melakukan gugatan rekonvensi (tuntutan balik terhadap PT Gandasari Resources). Tuntutannya ada enam poin agar membayar fee kepada PT. Lobindo sesuai perjanjian, membayar royalty, jaminan reklamasi, CSR, denda Devisa Hasil Ekspor, dan membayar PBB kepada pemerintah.

Intinya, PN Tanjungpinang hanya memerintahkan Penggugat PT Gandasari membayar fee kepada PT. Lobindo sebesar Rp 25,1 miliar, yang akhirnya tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru dengan tuntutan yang sama.

Saat menunggu proses putusan banding tersebut, Direktur PT Gandasari Resouces Aditya Wardana kembali membuat laporan pidana atas dugaan penggelapan pembelian lahan di lokasi PT Lobindo tertanggal 2 Mei 2015. Anton menerima surat panggilan untuk menghadap ke Polres Tanjungpinang pada tanggal 4 Mei 2015.

Namun, yang terjadi tanggal 2 Mei 2015 itu juga Anton dijemput paksa dan langsung ditahan meski hanya satu hari kemudian dilepaskan. Tetapi, keesokan berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan langsung P21.

Kami sudah melihat berkas-berkasnya, kronologis dan proses peradilan yang sedang berlangsung. Sementara kami membuat kesimpulan ada dugaan mal praktek hukum dalam peradilan kasus pidana ini.

Ada indikasi pemutarbalikan fakta hukum, penuh rekayasa. Mestinya Pelapor (Direktur PT, Gandasari Resources) Aditya Wardana yang dilaporkan oleh Terlapor (direktur PT Lobindo Nusa Pesada) Yon Fredy alias Aanton.

Untuk itu kami memandang perlu melakukan laporan kepada aparatur yang lebih tinggi dan berwenang secara langsung melakukan pemeriksaan terhadap segala bentuk dugaan penyelewenangan dan penyalahgunaan hukum tersebut.

Perkara nomor 283/Pid.B/2015/PN.Tpg kasus tersebutpun disidangkan oleh PN Tanjungpinang yang akhirnya membuat Putusan Sela yang intinya menghentikan proses persidangan/persidangan ditangguhkan karena kasus dengan objek yang sama sedang menunggu proses hukum perdatanya selesai.

JPU tidak puas dengan putusan sela tersebut dan mengajukan banding ke PT Pekanbaru, yang diputuskan dengan memerintahkan majelis hakim PN Tanjungpinang untuk mengembalikan berkas perkara pidana. Artinya kasus ini harus dihentikan dan tidak layak disidangkan alias NO.

Ini yang menjadi pertanyaan besar ada apa dengan penegak hukum kita ini? Mengapa mereka melanjutkan persidangan sementara perintah Pengadilan Tinggi disuruh kembalikan berkas ke jaksa.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan banding tergugat Direktur PT. Lobindo Nusa Persada, yon Fredy alias Anton dengan mengabulkan semua tuntutan Rekonvensi pemohondengan nomor 59/PDT/2015/PT.PBR tertanggal 03 Juni 2015.

Intinya PT. Gandasari Resources diperintahkan membayar fee kepada PT Lobindo, dan membayar tanggung jawab ke negara royalty, jaminan reklamasi, CSR dan PBB dengan total nilai Rp 132 miliar yang belum dieksekusi.

Pihak Penggugat PT. Gandasari Resources tidak dapat menerima putusan PT Pekanbaru tersebut dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan putusan nomor 2961/K/PDT/2015 tertanggal 11 Mei 2016 yang menolak kasasi penggugat dan menguatkan putusan banding PT Pekanbaru, bahwa PT Gandasari Resource membayar Rp 132 miliar untuk enam poin rekonvensi tergugat Anton selaku Dirut. PT. Lobindo NusaPersada.

Ada Indikasi Permainan Pengadilan yang dilakukan oleh panitera Pengadilan negeri Tanjungpiang. Dimana sisiMampu menghadirkan Direktur PT. gandasari resorces, Aditya Wardana Sebagai Saksi di Persidangan.

Namun di sisi lainnya, selalu salah alamat dalam mengampaikan teguran/Aanmaning kepada bersangkutan sebanyak tiga kali, yakni pada 27 Desember 2016, 17 Januari 2017 dan terakhir pada 23 januari 2017 atas putusan kasasi MA.

Sepertinya aa upaya peguburan bahkan pengelabuan hukum dengan memberikan alamat yang tidak jelas dalam surat Aanmaning. Seentara panitera perkara Pidana Nomor 283/Pid.B/2015/PN.Tpg mampu menghadirkan direktur PT. Gandasari tersebut dalam persidangan. Sepertinya ada upaya menghapus dan menghilangkan membayar putusan kasasi mahkamah Agung RI terseut oleh pihak pengadilan.

Ini mengindikasikan pengadilan negeri Tanjungpnang tidak mau melaksanakan eksekusi putusan Kasasi MA terkait perkara perdata 283/Pdt.G/2014/PN.TPI dengan putusan 2961/K/PDT/2015 tersebut.

Kami menangkap ada upaya pengaburan dan penghilangan terhadap kewajiban atau perintah putusan MA tersebut dengan memaksakan perkara kasus pidana tersebut di persidangan. Saksi ahli yang dihadirkan di persidangan sama-sama menyatakan bahwa kasus pidana harus dihentikan jika bersamaan dengan kasus perdata sampai perdatanya selesai.

Namun mengapa perkara ini tetap dipaksakan diteruskan proses persidangannya? Ada apa dengan jaksa dan hakim terkait kasus tersebut? Mestinya dengan putusan MA tersebut, perkara dihentikan sebab secara aktualisasi bukti secara perdata sudah mendapatkan kekuatan hukum.

Tidak bisa dibayangkan kalau kemudian majelis hakim memenangkan tuntutan JPU dan menghukum terdakwa Anton dengan menggunakan bukti-bukti yang sama dengan perkara perdata yang sudah dikalahkan Mahkamah Agung RI tersebut, yang sebelumnya sudah dijadikan dasar putusan hukum perdata. Kemudian bisa membuat putusan yang sebaliknya. Hal ini dapat mengacaukan proses hukum lainnya. Kami yakin jaksa dan majelis hakim bukan tidak tahu soal ini.

Kalau itu terjadi, kemudian terdakwa Anton hampir pasti akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan kalau perlu sampai ke tingkat kasasi di MA. Pertanyaannya, apa mungkin Hakim Agung MA akan membuat keputusan yang berbeda dengan kasus perdata yang menggunakan bukti-bukti yang sama.

Proses peradilan tersebut dinilai penulis hanya suatu kesia-siaan dan sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan, kalau tidak boleh dibilang ada suatu konspirasi hukum terhadap Anton. “Hukum tidak boleh digunakan untuk mendzolimi seseorang siapapun itu!”

Hakim adalah wakil Tuhan di dunia ini dan juga perwakilan dari negara untuk memberikan keadilan hukum positif terhadap manusia. “Jika mereka tidak amanah sebagai wakil Tuhan tersebut, yakinlah Tuhan yang akan menghukum mereka cepat atau lambat..!” ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here