Memaknai Angka Kemiskinan Kepri

0
699
Panusunan Siregar

Oleh: Panusunan Siregar
Bekerja di Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri

Pada pengantar rapat perdana Kabinet Kerja, 3 Januari 2018, Kepala Negara Bapak Joko Widodo memberikan arahan dan penekanan yang tegas bahwa dalam tahun politik 2018 ini, para Menteri dan Pimpinan Lembaga harus tetap fokus dalam bekerja.

Tujuannya, agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih kencang lagi guna untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Secara nasional, jumlah penduduk miskin pada September 2017 memang berkurang sebesar 0,52 persen dibandingkan angka Maret 2017 yang jumlahnya mencapai 27,77 juta jiwa.

Namun demikian, secara absolut masih ada sejumlah 26,58 juta orang lagi yang harus diangkat keluar dari lembah kemiskinan dan ini tentunya menjadi tanggungjawab bersama di tingkat pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemiskinan Kepri Terkini Sebagaimana telah dilansir oleh BPS Provinsi Kepri, jumlah penduduk miskin di Kepri mengalami peningkatan dari 5,84 % pada September 2016 ke angka 6,13 % pada September2017, atau bertambah 0,29 % (9.300 orang) selama kurun waktu tersebut.

Hal ini tidaklah mengejutkan karena kondisi perekonomian Kepri mengalami keterpurukan selama tahun 2017. Pada tahun sebelumnya, perekonomian Kepri masih mampu tumbuh sebesar 5,03 persen, namun pada Triwulan III/2017 (year on year) hanya tumbuh sebesar 2,41 persen dan secara kumulatif selama 3 triwulan pertama 2017 hanya tumbuh 1,82 persen.

Bila ditelisik lebih jauh, dampak perlambatan ekonomi Kepri itu sangat terasa di daerah perkotaan. Karena banyak industri manufaktur yang tutup atau mungkin melakukan efisiensi, sehingga tidak dapat dibendung meningkatnya jumlah penduduk yang menganggur.

Bila pada Februari 2017 persentase jumlah penduduk menganggur sebesar 6,44 %, tetapi pada Agustus2017 angkanya sudah menjadi 7,16 %, atau bertambah sebesar 0,72 % dimana penganggur perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yaitu 7,41 % banding 5,39 %. Artinya,dampak keterpurukan ekonomi Kepri selama 2017, sangat dirasakan oleh penduduk perkotaan.

Karena karakteristik pekerja kita masih bekerja hari ini untuk makan hari esok, maka ketika mereka dipotret menganggur pada bulan Agustus melalui SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) dan kemudian dipotret pada bulan September melalui SUSENAS1 (Survei Sosial Ekonomi Nasional), mereka sudah pada posisi berkekurangan yang tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik untuk makanan maupun non-makanan.

Dalam kondisi seperti ini, mereka teridentifikasi sebagai penduduk miskin. Memaknai Kemiskinan Kepri Sebagaimana telah diuraikan di atas, imbas dari keterpurukan perekonomian Kepri adalah bertambahnya jumlah penduduk yang menganggur dan berujung pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Kalau dari sisi magnitud, barangkali tidak terlalu merisaukan. Namun bila dicermati lebih dalam, ada tiga hal krusial yang harus diperhatikan dan dimaknai secara serius ketika berbicara soal kemiskinan.

Pertama, adanya peningkatan jumlah penduduk kelompok paling miskin atau lebih dikenal dengan sebutan fakir miskin, yaitu mereka yang berada di bawah 0,8 GK (garis kemiskinan). Pada September 2016, penduduk fakir miskin di Kepri ada sebesar 1,25 % dan kemudian 1 tahun berikutnya angkanya menjadi 3,26 %, atau bertambah 2,6 kali lipat lebih. Padahal, menurut undang-undang fakir miskin (UU No. 13 Tahun 2011) penduduk fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bahkan masyarakat.

Kenyataannya terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, segala kebijakan dan program-program yang dirancang, hendaknyalah diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat termiskin tersebut agar kecukupan pangan, sandang, dan perumahan mereka dapat terpenuhi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 butir (a) undang-undang fakir miskin.

Hal yang kedua, adalah kelompok masyarakat hampir miskin, yaitu mereka yang berada antara 1 GK s/d 1,2 GK. Secara ekonomi, mereka itu tidaklah berbeda dari penduduk yang sedikit berada di bawah garis kemiskinan.

Tetapi ketika program-program pengentasan kemiskinan hanya ditujukan kepada mereka yang berada di bawah GK, maka dapat dipastkan jumlah penduduk miskin akan cenderung bertambah. Oleh karena itu, kelompok masyarakat hampir miskin itu harus menjadi bagian integral dalam program-program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil Susenas, pada September 2017 ada 4,46 % penduduk Kepri berada pada kelompok hampir miskin yang notabene sangat rentan dari terjangan inflasi. Begitu harga bergejolak, garis kemiskinan pun akan meningkat dan kelompok masyarakat hampir miskin, seketika itu langsung terjun ke “jurang” kemiskinan. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh tim pengendalian inflasi daerah (TPID) sebagaimana diwanti-wantikan oleh Penulis dalam tulisan sebelumnya yang dilansir di harian ini dengan judul “Waspadai Inflasi si Pemiskin”.

Hal ketiga, adalah ketimpangan pendapatan (income inequality) masyarakat yang oleh Presiden R.I dijadikan salah satu indikator strategis dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk miskin, ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan koefisien gini atau gini ratio (GR) pun semakin melebar. Bila pada Maret 2017 GR Kepri adalah 0,334 (masuk kategori rendah), namun pada September 2017 sudah mencapai 0,359 atau bertambah 0,025 poin dan masuk kategori sedang.

Bila kesenjangan atau disparitas pendapatan ini tidak ditangani, maka ekses yang lebih besar bisa terjadi seperti tindakan-tindakan kejahatan/kriminal sebagaimana terjadi di banyak negara-negara Amerika Latin.

Berdasarkan uraian di atas, maka program-program pengentasan kemiskinan yang dirancang pada 2018 ini, haruslah mempertimbangkan ketiga hal tersebut, yaitu fakir miskin, hampir miskin, dan ketimpangan pendapatan (income inequality).

Untuk itu, ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, Pemprov dan Pemkab/Pemko secara koordinatif dan sinergis harus memprioritaskan program-program padat karya agar penduduk yang menganggur dapat terserap sehingga mereka berpenghasilan dan pada gilirannya terbebas dari jurang kemiskinan.

Kedua, angkatan kerja usia produktif Kepri yang relatif cukup besar, yaitu 72,53 persen (Sakernas Agustus 2017) dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)harus diberdayakan seoptimal mungkin.

Untuk itu, perlu diadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan agar mereka mampu bersaing dan mampu terjun ke dunia kerja terutama di sektor manufaktur yang merupakan sektor andalan Kepri.

Tentunya, peningkatan ketrampilan yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan industri kita. Artinya, harus ada link and match antara skill SDM (sumber daya manusia) yang tersedia dengan kebutuhan industri manufaktur.

Oleh karena itu, mari kita pedomani kata-kata bijak Nelson Mandela yang mengatakan, “Poverty is not natural, it is man-made and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings”.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here